167 KASUS KETENAGAKERJAAN BERHASIL DISELESAIKAN DISNAKERTRANS DIY PADA 2017

24 JAN 2018, 318 x dibaca

HIPTK, Yogyakarta.,- Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2017 Dinas Tenaga Kerja berhasil menyelesaikan 167 Kasus Ketenagakerjaan. Hal tersebut terungkap dari laporan tahunan seksi Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Triwulan IV / 2017. Kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, diantaranya upah yang belum sesuai Upah Minimum Kebupaten/ Kota (UMK), perusahaan tidak membuat Peraturan Perusahaan (PP), upah yang terlambat dibayarkan, pekerja tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Kasus-kasus itu merupakan hasil temuan saat pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di perusahaan maupun dari pengaduan masyarakat ke Disnakertrans DIY. Namun dari jumlah tersebut tidak terdapat perusahaan yang diproses di lembaga peradilan; karena secara tertulis menyatakan akan melaksanakan kewajibannya sesuai saran dan pembinaan secara langsung dari Disnakertrans DIY melalui pegawai pengawas maupun peringatan dalam Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada pengusaha yang dianggap membandel.

“Saat ini fokus kami adalah pembinaan melalui pendekatan persuasif ke pengusaha maupun pekerja, tetapi kedepan tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan penegakan hukum secara represif yustisial atau jalur peradilan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila terdapat perusahaan yang meski telah dibina tetapi tetap melakukan tindak pidana ketenagakerjaan”  ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang HIPTK, Disnakertrans DIY Rabu (24/1).

            Dalam sistem hukum ketenagakerjaan, khususnya yang diatur pada Permenaker 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan memang dikenal tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi tahapan pertama yaitu preventif edukatif  yang dilakukan melalui pembinaan ataupun sosialisasi norma ketenagakerjaan; kemudian  tahapan yang kedua yaitu tahapan represif non yustisial  yang merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan melalui Nota Pemeriksaan sebagai bentuk peringatan; dan tahap ketiga yaitu represif yustisial  yang merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan yang dilakukan dengan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Vnd

Bagikan :