Rapat Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2017

30 AGT 2017, 119 x dibaca

Bidang Ketenagakerjaan selalu erat kaitannya dengan permasalahan pengangguran yang pada gilirannya akan menyentuh pada isu-isu sensitif seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena krusialnya permasalahan ketenagakerjaan, maka perlu dibuat suatu formula yang mampu memetakan permasalahan ketenagakerjaan, sekaligus berusaha memproduksi solusi yang dapat menyelesaikan, atau paling tidak meminimalkan efek negatif yang timbul. Salah satu formula yang selama ini telah dipraktikkan ialah perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis dimana hasilnya akan dijadikan acuan dan dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Sebagai rangkaian proses Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 29 s.d. 30 Agustus 2017 melaksanakan rapat koordinasi PTKD yang dihadiri perwakilan instansi lintas sektor dan kalangan akademisi. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk menyarikan masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran yang dikaitkan dengan permasalahan lintas sektor seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, perdagangan, pekerjaan umum, perikanan, dan kebudayaan. Sedangkan, akademisi yang dihadirkan –berasal dari UGM dan UPN Yogyakarta— dimohon untuk memberikan input dengan sudut pandang teoritis akademik. Dari rapat koordinasi diketahui bahwa untuk mensukseskan usaha mengurangi angka pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan peran Disnakertrans DIY, tetapi menuntut peran serta dari seluruh instansi lintas sektor terkait. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan, sehingga sinergi diperlukan dari masing-masing instansi, supaya bidang yang menjadi kewenangannya dapat dioptimalkan. Sehingga, tiap-tiap sektor dapat berpartisipasi secara aktif dalam usaha penurunan angka pengangguran. Akademisi menambahkan, proses perencanaan tenaga kerja selain memerlukan kerja sama produktif lintas sektor, juga memerlukan suatu kebijakan kependudukan yang terintegrasi. Karena, proses pengambilan kebijakan dalam level manapun dari bidang apapun tidak bisa tidak akan selalu membutuhkan data-data bidang kependudukan yang komprehensif. Kemudian dinyatakan, agar proses PTKD DIY diharap memperhatikan fenomena bonus demografi yang sejak tahun 2012 sampai dengan 2030 akan dialami oleh DIY. Bonus demografi apabila dimasukkan dalam variabel pengambilan kebijakan terkait bidang ketenagakerjaan, niscaya dapat menambah angka probabilitas keberhasilan. (ryp/082017)