TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

24 MEI 2018, 506 x dibaca

> Dasar Hukum
  •  UU No 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
  •  PP Nomor 78 Tahun 2015 ttg Pengupahan ( Ps. 6 ayat (1) jo Ps. 7 ayat (1) dan (2) )
  • Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ttg Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
  • SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018

  • > Pengertian THR Keagamaan
    THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjaatau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.
    Hari Raya Keagamaan meliputi :
  •  Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam
  •  Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan
  • Hari Raya Nyepi bagi pekerja bergama Hindu
  • Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha
  • Hari Raya Imlek bagi pekerja yang beragama Kong Hu Chu

  • > THR Keagamaan wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh perusahaan
    Pengertian pengusaha adalah :
    • Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
    • Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya;
    • Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan   sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

    > Ketentuan dalam pembayaran THR Keagamaan
    THR Keagamaan diberikan kepada :
    • Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih
    • Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan    perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/karyawan kontrak/outshourcing) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/karyawan tetap)

    > Besaran dan tata cara menghitung THR Keagamaan

    Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secaraproporsional dengan masa kerja, dengan perhitungan :
         
        masa kerja
        --------------- x 1 (satu) bulan upah     
               12 

    Yang dimaksud UPAH disini adalah :
  • Gaji Pokok ditambah Tunjangan Tetap atau
  • Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih yang tidak boleh kurang dari UMK Yang dimaksud UPAH 1 bulan disini adalah :Upah yang biasa diterima pekerja setiap bulan sesuai dengan golongan jabatannya masing-masing Namun demikian apabila THR Keagamaan diberikan lebih besar dari ketentuan peraturan perundangan maka lebih baik, misalnya sudah diatur dalamPerjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

  • > Cara menghitung Upah 1 (satu) bulan bagi pekerja harian lepas
  • Pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan2. Pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja

  • > Batas Waktu Pembayaran THR
    THR Keagamaan wajib dibayarkan Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan,tujuannya adalah untuk memberi keleluasaan bagi pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya di Hari Raya
    Namun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan. ( Ps.5 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )

    > Bentuk/Wujud THR Keagamaan
    THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. ( Ps.6 Permenaker No. 6 Th 2016 )

    > Apakah pekerja yang di PHK sebelum Hari Raya berhak mendapat THR ?
    Pekerja dengan status karyawan tetap yang di PHK terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya, berhak mendapat THR ( Ps. 7 ayat (1) Permenaker No. 6 Th 2016 )berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya phk ( Ps.7 ayat (2) Permenaker 6 th 2016)
    Lain halnya untuk karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapat THR ( Ps.7 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )

    > Apakah pekerja yang dipindah ke perusahaan lain berhak mendapat THR ?
    Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru,apabila dari perusahaan yang lama pekerja yang bersangkutan belum mendapat THR ( Ps. 8 Permenaker No. 6 Th 2016 )

    > Besaran THR Bagi Direksi Perusahaan BUMN
    Dalam Permenaker No. 6 Th 2016 disebutkan bahwa besaran THR adalah 1 kali upah sebulan.Sementara dalam Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010, untuk direksi BUMN besaran THR adalah 1 kali gaji dan maksimal 2 kali gaji bila disetujui RUPS/Menteri.
    Berlakunya Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010 ini adalah sebagai lex specialis (aturan/ketentuan khusus) dari ketentuan ketenagakerjaan yang bersifat umum,termasuk Permenaker No. 6 Th 2016 mengenai THR bagi anggota Direksi BUMN. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah lex specialis derogat legi generali.Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas  lex specialis derogat legi generali  ini hanya berlakuterhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.Jadi, yang berlaku bagi Direksi BUMN terkait dengan pemberian THR adalah Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/2010 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

    > Denda bagi Pengusaha yang terlambat membayar THR
    Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai Denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu pembayaran THR.Pengenaan Denda ini tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha dalam membayar THR
    Denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam PK, PP atau PKB

    > Sanksi bagi Pengusaha yang tidak membayar THR
    Sanksi Administratif diatur dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016
    Pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi Administratif berupa pembatasan kegiatan usaha (Ps.9 Permenaker No. 20 Th. 2016)
    Pembatasan kegiatan usaha meliputi :1.Pembatasan kapasitas produksi barang/jasa ( Ps. 2 ayat (3a) Permenaker No. 20 th 2016 )2.Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha ( Ps. 2 ayat (3b) Permenaker No. 20 th 2016 )

    > Pengawasan Pelaksanaan THR Keagamaan
    Pengawasan pelaksanaan Permenaker No. 6 Th. 2016 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ( Ps. 9 Permenaker No. 6 th 2016 )

    > POSKO THR
    Selama bulan puasa ini, Disnakertrans DIY membuka Posko Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2018 dari  Tgl. 16 Mei s/d 8 Juni 2018Telp. (0274) 446 2714 pada jam kerja
    senin s/d kamis jam 08.00 - 15.00 WIB
    Jum'at jam 08.00 - 11.00 WIB
    Selain menerima laporan pengaduan dari para pekerja, Posko juga melayani jasa konsultasi terkait pembayaran THR

    Untuk Melihat Surat Edaran silahkan DOWNLOAD SE THR 2018

    Demikian informasi tentang THR Keagamaan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin
    R. Darmawan, SH.MHKasi PengupahanDisnakertrans DIY

    Bagikan :