DISNAKERTRANS MELUNCURKAN APLIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN “MALIOBORO.”

16 JAN 2018, 916 x dibaca

Pengawasan,Yogyakarta.- Setelah sukses dilakukan uji coba selama dua minggu, Disnakertrans DIY akhirnya meluncurkan Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan  yang diberi nama “Malioboro atau akronim dari Mekanisme Aplikasi Online Wajib Lapor Jogja.”Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kadisnakertrans DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. yang dilakukan berbarengan dengan Upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Disnakertrans DIY Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Selasa (16/1).

Selain peluncuran Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan “Malioboro,” pada kesempatan itu Disnakertrans DIY juga mengundang perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi HRD perhotelan(HHRMA), pejabat dilingkungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/ Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa perwakilan perusahaan untuk melakukan pengisian secara langsung melalui aplikasi “Malioboro” dalam acara pencanangan dan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring (online) di DIY.

“Dengan sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas, dan oleh karena itu kepatuhan perusahaan untuk melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan diharapkan bisa meningkat .” kata Kadisnakertrans DIY saat membuka acara tersebut.

“Ini merupakan jawaban dari kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dan Untuk mendukung kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY sebagai instansi di lingkungan Pemda DIY yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Jadi kalau di Surabaya punya Siwalan (Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan milik Jawa Timur) maka di jogja punya  “Malioboro”

Adapun Wajib Lapor Ketenagakerjaan sendiri merupakan amanat dari UU No 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang mewajibkan Pengusaha/ Pengurus melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Perlu diketahui pula bahwa Pengusaha/ Pengurus perusahaan yang tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Vnd

Bagikan :