PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI DIY

5 JUN 2018, 986 x dibaca

 

   

    Jaminan Sosial adalah salah satubentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial”.

    Jumlah Perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018 adalah sebanyak 4.430 perusahaan.

Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Tenaga Kerja/ Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Perusahaan/ Badan Usaha (BU) belum mencapai angka 100%. Hal tersebut dikarenakan masih adanya TenagaKerja/ Peserta Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 308.676 tenaga kerja namun Perusahaan/ BadanUsaha (BU) terindikasikan belum mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja  (Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja) ataupun belum melaporkan upah sesungguhnya yang diterima oleh tenaga kerja (PerusahaanDaftar Sebagian Upah).

      Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negarayang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSakan dikenakan sanksi administrative secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negaradan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor4 Tahun 2018 Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Adminstratif tidakmendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan  Perusahaan/ Badan Usaha (BU) untuk mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 560/06595, tertanggal 22 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Melalui upaya tersebut diharapkan para Bupati dan Walikota di wilayah DIY untuk mengadakan sosialisasi, koordinasi, mendorong keikutsertaan pekerja dalamprogram Jaminan Sosial serta fasilitasi penerapan sanksi administrative bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan/Badan Usaha (BU) Se DIY untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dan memberikan data secara lengkap dan benar sebagai peserta Jaminan Sosial.

 Download :

 SE GUBERNUR PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan :