Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 432 data.
Peringatan Hari Pahlawan di Disnakertrans DIY
Disnakertrans DIY - Jumat, 10 Nov 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari pahlawan Indonesia. Hari Pahlawan yang ditetapkan tanggal 10 November 1945 berawal dari peristiwa pertempuran para pahlawan di Surabaya. Dengan tekad kuat para Pahlawan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para Pendiri bangsa mengabarkan pesan penting kepada kita. Pesan itu adalah bahwa setelah kemerdekaan diraih, maka tahapan selanjutnya-kita harus bersatu ter|ebih dahu|u untuk bisa memasuki tahapan bernegara se|anjutnya yakni berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena pesan fundamental itulah maka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2017 ini kita mengambil tema "Perkokoh Persatuan Membangun Negeri".Mari kita jaga negeri ini, negeri yang dilahirkan dari tetesan darah dan nyawa para pahlawan. Tanpa pahlawan yang berjasa dan gagasan Ir. Soekarno, bangsa Indonesia tidak akan bisa merdeka seperti saat ini. Semoga para pahlawan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa.Selamat Hari Pahlawan Indonesia, tanamkan semangat juang 45 didada. Kita hidup dizaman merdeka, tugas kita sekarang adalah menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI.
SAFETY FIRST, Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Peristiwa kebakaran pabrik kembang api di kompleks pergudangan daerah Tangerang lalu membuktikan bahwa perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih begitu rentan. Dalam kasus kebakaran pabrik kembang api, pemilik pabrik mungkin tidak mengantisipasi risiko terburuk dari proses produksi. Khususnya, penerapan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) para karyawannya dan prosedur evakuasi pekerja tidak diantisipasi. Tak kalah penting lagi fungsi pengawas ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan dinas ketenagakerjaan setempat. UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan peran pengawas ketenagakerjaan untuk mengecek ke perusahaan terkait penerapan K3. Dalam kasus kecelakaan kerja pada pabrik kembang api tersebut menjadikan pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja. Lalu seperti apakah pencegahan kecelakaan kerja yang  bisa dilakukan ? berikut 3 upaya pencegahan yang dapat dilakukan.1.Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Pengendalian Bahaya Di Tempat Kerja :Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Tidak Aman di tempat kerja.Pemantauan dan Pengendalian Tindakan Tidak Aman di tempat kerja.2.Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Pembinaan dan Pengawasan :Pelatihan dan Pendidikan K3 terhadap tenaga kerja.Konseling dan Konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja.Pengembangan Sumber Daya ataupun Teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja.3.Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Sistem Manajemen :Prosedur dan Aturan K3 di tempat kerja.Penyediaan Sarana dan Prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja.Penghargaan dan Sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja.
BNN Gelar Tes Urin di Disnakertrans DIY
DisnakertransDIY 8/11/2017] Pagi ini Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY kedatangan tamu dari BNN (Badan Narkotika Nasional). Semua pegawai di Disnakertrans DIY diminta untuk tes urin. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN ini termasuk yang tidak disangka sangka. Karena pagi ini tiba tiba semua pegawai diharapkan bisa mengikuti tes urin. Semua pegawai di Disnakertrans sangat mendukung dengan adanya kegiatan dari BNN guna mengetahui bahwa pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta bebas dari narkoba.(Glh/Program)
UMK DIY 2018 Telah ditetapkan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIYtahun 2018 dengan Surat Keputusan Nomor 223/KEP/2017, dengan besaran sebagai berikut :1. UMK Yogyakarta   Rp. 1.709.1502. UMK Sleman       Rp. 1.574.550 3. UMK Bantul       Rp. 1.527.150 4. UMK Kulon Progo  Rp. 1.493.250 5. UMK Gunung Kidul Rp. 1.454.200 UMK 2018 berlaku mulai 1 Januari 2018UMK berlaku untuk : pekerja tetap, pekerja dalam masa percobaan, pekerja tidak tetap/kontrak/outsourcing,pekerja borongan, pekerja harian lepasPengusaha wajib membayar UMK kepada pekerja dengan masa kerja 0 s/d 1 tahunBagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan UMK, dapat mengajukan permohonan penangguhanpelaksanaan UMK paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya.Penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat dilakukan oleh pengusaha sesuaiKepmenakertrans RI Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimumyaitu dengan membuat surat permohonan penangguhan pelaksanaan UMK, diajukan keDisnakertrans Provinsi Jl.Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714,885136dengan dilampiri :a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja   tentang penangguhan upah minimum;b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba   beserta penjelasannya untuk dua tahun terakhir;c. Salinan akta pendirian perusahaan;d. Data upah pekerja menurut jabatan;e. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditangguhkan upahnya;f. Perkembangan produksi dan pemasaran dua tahun terakhir,   serta rencana produksi dan pemasaran dua tahun mendatang.Disnakertrans DIY membuka Posko Pelayanan Penangguhan UMK 2018 dari Tgl. 3 Nov s/d 22 Des 2017dengan alamat: Jl. Ringroad Utara Maguwoharjo Depok Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714, 885036di Seksi Pengupahan, Bidang HIPTKPelayanan sesuai jam kerja:Hari Senin s/d Kamis, Pukul  08.00 – 16.00 WibHari Jum’at, Pukul  08.00 – 14.30 WibKami menghimbau kepada para pengusaha yang akan menangguhkan pelaksanaan upah minimumagar segera mengajukan permohonan penangguhan, paling lambat Tgl. 22 Desember 2017Adapun SK Gubernur DIY Nomor 223/KEP/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diunduh di download area Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.R. Darmawan, SH.MHKasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga KerjaDisnakertrans DIY
Seleksi Magang IM Japan
Disnakertrans DIY seksi pemagangan bekerjasama Kemnaker R.I dengen International Menpower Development Organization Japan (IM Japan) melaksanakan proses seleksi calon peserta magang Jepang. Seleksi magang IM Japan sudah dimulai pada tanggal 6 November 2017 kemarin. Hari pertama diawali dengan mengisi daftar hadir. Semua peserta memakai pakaian atasan putih dan bawahan hitam rapi. Rambut mereka pun sudah dipotong pendek 1 cm. Nomor punggung dan nomor dada sudah dipasang sesuai dengan ketentuan panitia. Proses seleksi akan selesai pada hari Jum’at tanggal 10 November 2017. Seleksi magang Jepang meliputi tes matematika, kesemaptaan, tes fisik, dan tes wawancara. Pelaksanaan seleksi berada di Gedung Dharma Putra. Peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi selanjutnya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap pertama pelatihan bahasa, medical checkup, dan pembuatan pasport. Setelah tahapan selesai peserta yang lolos berangkat ke Jepang. Pelaksanaan program pemagangan di Jepang dilaksanakan selama 3 tahun, yang terdiri dari 2 program, yaitu :a.      Program pemagangan tahun pertama di Jepang disebut masa training atau masa konsushei, yang artinya “masa berlatih sambil bekerja”. Apabila lulus dalam latihan tersebut maka akan mendapat ijin (surat ijin tinggal untuk dapat masuk tahun berikutnya, tahun kedua dan ketiga).b.     Program pemagangan tahun kedua atau ketiga disebut technical intern training atau disebut juga masa jissushei yang artinya “masa bekerja sambil berlatih”. Dan masa ini dianggap sama dengan pemagangan dijepang menurut Undang-Undang Perburuhan di Jepang.Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lulusan SMA/ SMK sederajat yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun ini bisa mendaftarkan ditahun 2018 yang akan datang. Pengumuman dan info mengenai pemagangan ke Jepang bisa dipantau terus diwebsite resmi Disnakertrans DIY www.nakertrans.jogjaprov.go.id.(Glh/Program)
Mengenal apa itu JKK
Setiap orang berhak atas JAMSOS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yg sejahtera, adil dan makmur (pasal 28 h ayat (3) UUD 1945). BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (persero), terbentuk sejak 1 januari 2014 dan mulai beroperasi pada 1 juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian(JKM). Kali ini yang akan dibahas tentang JKK, manfaat JKK apa sih ? berikut manfaat menurut pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis :Pemeriksaan dasar dan penunjangPerawatan tingkat pertama dan lanjutanRawat inap ruang kelas 1 RS pemerintah atau RS swasta yang setaraPerawatan intensifPenunjang diagnostikPengobatanPelayanan khususAlat kesehatan dan implantJasa dokter/ medisOperasiTransfusi darah dan atauRehabilitasi medikSANTUNAN BERUPA UANG, MELIPUTI :1. BIAYA PENGANGKUTAN :Angkutan darat Rp.1.000.000.Angkutan laut Rp.1.500.000.Angkutan udara Rp.2.500.000.2. SANTUNAN SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB) :6 bln I 100% x upah sebulan6 bln II 75% x upah sebulan6 bln III dst 50% x upah sebulan dan dibayar selama STMB sampai dinyatakan sembuh (surat keterangan dokter)3. SANTUNAN CACAT :Cacat anatomis = % sesuai tabel x 80 x usCacat fungsi = % berkurang fungsi x % tabel x 80 x usCacat total tetap = 70% x 80 x usSantunan kematian = 60% x 80 x us (min = jkm)Biaya pemakaman = Rp. 3.000.000Santunan berkala 24 x Rp. 200.000 = Rp. 4.800.000Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan atau alat pengganti bagi peserta yg cacat akibat kk/pak = (100% + 40%) x standar harga di RS pemerintahPenggantian biaya gigi tiruan maks Rp. 3.000.000Bantuan beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat KK/PAK sebesar Rp. 12.000.000 ( hanya satu kali pemberian)Upah sebagai dasar pembayaran manfaat jkk adalah upah terakhir pada saat kecelakaan terjadi.ririn/hiperkes
Dewan Pengupahan Punya Peran Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani, memuji pekerja dan pengusaha yang telah berkontribusi menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif sepanjang 2017."Tahun ini kondisi hubungan industrial di Indonesia berjalan kondusif dan relatif lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya merupakan peran pekerja dan pengusaha yang memiliki keinginan kuat menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis. Semoga kondisi ini bisa kita jaga dan perkuat," kata Adriani pada penutupan acara Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) 2017 di Hotel Ciputra Jakarta, Jumat (13/10/2017).Menurut Adriani harmonisnya hubungan industrial tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor upah. Untuk itu, penting bagi Depenas mengembangkan suatu sistem pengupahan yang membuat pekerja dan pengusaha merasa diperlakukan adil. "Kalau Depenas hanya ada di Surat Keputusan (SK) Presiden dan Dewan Pengupahan Daerah hanya ada di SK Gubernur tentunya ini tidak akan berdampak apa-apa dan sangat sulit mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Tapi jika Dewan Pengupahan baik nasional dan daerah ini bisa berfungsi secara efektif kita harapkan dapat mempercepat hubungan industrial yang semakin harmonis," kata Adriani. Adriani berharap Depenas bisa berfungsi secara efektif dalam mengembangkan sistem pengupahan nasional yang berkeadilan dan berdaya saing. "Depenas memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif dan menjadi rujukan dalam perumusan berbagai kebijakan dan program-program strategis pemerintah khususnya yang terkait sistem pengupahan," ungkap Adriani. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Indra Yana, mengatakan saat ini peran Depenas adalah melakukan kajian-kajian untuk merumuskan formulasi perhitungan upah minimum yang ideal. Pasalnya, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 1 November 2016 peran Depenas dan Dewan Pengupahan Daerah seolah tidak ada lagi. Penentuan upah minimum tidak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang biasa dilakukan Dewan Pengupahan. Formula pengupahan dalam PP 78 menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. "Tugas Dewan Pengupahan saat ini setelah adanya PP 78 adalah melakukan kajian. Saat ini kita sedang mengkaji penggunaan Purchasing Power Parity (PPP) atau keseimbangan daya beli sebagai basis menentukan KHL berkeadilan. Kita berharap kajian ini menjadi alternatif solusi terhadap kemandekan peran Dewan Pengupahan Daerah setelah penerapan PP 78," ujar Indra yang juga merupakan anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja. Indra berharap formulasi PPP yang sedang dikaji ini nantinya bisa diadopsi pemerintah sebagai aturan untuk menetapkan upah minimum sehingga peran Dewan Pengupahan ada lagi. "Melalui perhitungan KHL berdasarkan PPP akan tercipta keadilan. Pasalnya PP 78 itu sendiri tidak menimbulkan harmonisasi dan kepuasan baik terhadap pengusaha maupun serikat pekerja," ungkap Indra. PPP ini, jelas Indra, ada 96 komponen yang disurvei. Terdiri dari barang (makanan dan bukan makanan) yang telah memenuhi 76 persen kebutuhan seorang lajang. "Jadi ini objektif sekali. Kita masih memiliki waktu hingga Oktober 2019 untuk menyempurnakan kajian PPP ini. Kita sekarang masih bekerja terus menyempurnakan pola formulasi PPP sehingga pada 2020 nanti saat pemerintah mereview komponen KHL, formulasi PPP ini sudah bisa digunakan," kata Indra. (Sumber : berita www.kemnaker.go.id)
Upacara Hari Kesaktian Pancasila Disnakertrans DIY
Disnakertrans DIY-, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diadakan tanggal 1 Oktober 2017 diselenggarakan secara nasional dengan tema “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur”. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Drs. Heru Pranawa mempimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Disnakertrans DIY. Sedangkan pembacaan teks sambutan Gubernur DIY dibacakan oleh Kepala Disnakertrans dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya berpesan bahwa sebuah dasar negara seyogyanya tidak hanya dipelajari dan dimengerti saja, akan tetapi yang lebih dari itu adalah pelaksanaanya secara nyata didalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan mayarata. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diikuti para pejabat eselon II, III, IV serta seluruh karyawan Disnakertrans DIY. (program)
Hari Batik Nasional
gbr. Kompas.com/think-batik.jpg DISNAKERTRANS,- Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi. Sejak penetapannya pada 2 Oktober, maka setiap tanggal itu menjadi momen peringatan hari batik nasional untuk Indonesia. Kain batik dinobatkan sebagai identitas budaya masyarakat Indonesia. Kehadirannya melalui warna dan desain simbolik menjadi pengungkap kreatifitas dan spiritualitas orang Indonesia. Terlebih Kota Yogyakarta yang resmi dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia. Maka dari itu, untuk memperingati hari batik nasional hari ini seluruh pegawai di Disnakertrans DIY diwajibkan mengenakan batik.
PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
HIPERKES- Arsip merupakan salah satu sumber informasi manajemen. Mengingat arti penting arsip, maka perlu adanya sistem pengelolaan yang sistematis, efektif, dan efisien. Arti penting arsip bukan menjadi alasan untuk menyimpan seluruh arsip yang dimiliki oleh suatu instansi. Untuk arsip yang nilai gunanya tinggi perlu untuk disimpan secara permanen, sedangkan untuk arsip yang tidak memiliki nilai guna yang tinggi, apabila telah habis retensi perlu untuk dilakukan pemusnahan. Walaupun demikian bukan berarti untuk memindahkan dan memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan sembarang, tetapi harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rabu, 20 September 2017, UPTD Balai Balai Hiperkes dan KK melakukan pemindahan arsip inaktif 20 box ke kantor pusat, Disnakertrans untuk di lakukan pengolahan lebih lanjut lagi.(rrn/hiperkes) Arsip inaktif yang akan dipindahkan sebanyak 20 box Pemindahan arsip inaktif disaksikan oleh Ka Subbag TU dan petugas arsip Balai Hiperkes dan KK Arsip inaktif diserahkan di kantor Disnakertrans DIY