Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 506 data.
PEMDA DIY LANTIK 1.075 PEJABAT, DI DISNAKERTRANS KINI ADA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Yogyakarta (3/1/2019) jogjaprov.go.id –Terkait dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta menggelar pelantikan 1.075 pejabat eselon II, III dan IV serta kepala sekolah di Bangsal Kepatihan, Kamis (3/1). Pelantikan dibagi 3 sesi. Pukul 10.00 WIB pelantikan 45 pejabat eselon II oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pukul 13.00 Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam X melantik 224 pejabat eselon III dan pukul 15.00 Sekda Ir Gatot Saptadi melantik 806 pejabat eselon IV dan kepala sekolah.Salah satu yang terasa mengalami perubahan di Disnakertrans DIY adalah munculnya Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, yang sebelumnya masih setingkat seksi dan bergabung dengan Bidang Hubungan Industrial. Perubahan itu salahsatunya dipengaruhi oleh beralihnya kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sebelumnya hingga tingkat Kabupaten/ Kota akan tetapi pada 2017 lalu beralih ke Provinsi sehingga dipandang kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan harus ditopang oleh organisasi setingkat Bidang. Selain itu yang juga turut berubah adalah Bidang Transmigrasi yang kini menjadi setingkat Seksi.Dalam pelantikan pejabat tersebut, Sri Sultan menyampaikan pelantikan ini merupakan momen yang sangat penting karena merupakan roadmap proses regenerasi jenjang ASN dengan ditandai promosi pejabat eselon II, III, dan IV.  Menurut Sri Sultan, regenerasi bukan hanya soal peremajaan usia, namun juga menyegarkan semangat sehingga menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.“Saya yakin obyektivitas penilaian panitia seleksi yang terdiri dari empat orang akademisi dan tiga unsur birokrasi telah melakukan pemetaan penugasan yang baru dengan sangat baikdan sesuai,” papar Sri Sultan.Menurut Ngarsa Dalem, mekanisme tugas, fungsi dan tata kerja OPD pada prinsipnya mengatur manajemen kinerja yang merupakan derivasi visi dan lima misi dengan alur berurutan. Mulai dari arahan RPJMD, sasaran strategis, kebijakan, program dan pelaksanaan.Esensinya, kata Ngarsa Dalem,adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan atau target IKU secara vertikal dari eselon II keeselon III dan eselon IV hingga pelaksana.  Proses penyelarasan berlangsung pada SS, IKU, dan atau target IKU secara horizontal antar OPD atauASN yang selevel.  Dengan cara itu, maka pelaksanaan program terbagi habis hingga level pelaksana.Strategi silang ini menurut Ngarsa Dalem sangat penting karena dapat menjadikan program-program yang ada di pemerintah lebih berkembang, meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sharing ilmu yang tepat dan lebih terarah.“Bagi seluruh yang dilantik,hal ini adalah kerja besar amanah rakyat untuk merealisasikan keistimewaan DIY,” ujarnya mewanti-wanti. Pada pelantikan eselon III dan IV, baik Wagub Sri Paduka Paku Alama X maupun Sekda DIY menjelaskan hal yang senada dengan Gubernur.  Menurut Wagub dan Sekda, mereka yang dilantik harus menunjukan komitmen serta prestasi kinerja yang penuh kreativitas serta tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat rutin.(disunting ulang oleh tim web Disnakertrans DIY)
TELAH DIBUKA PENDAFTARAN PELATIHAN HIPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN BULAN FEBRUARI
Pentingnya sertifikasi kesehatan kerja atau hiperkes bagi dokter dan perawat perusahaan diatur pemerintah melalui PERMENAKERTRANS No.01 Tahun 1976 tentang Wajib Latih Hiperkes bagi Dokter perusahaaan. Tujuan pelatihan ini yaitu untuk mendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediakan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan. Kriteria peserta pelatihan Hiperkes dan KK yaitu peserta merupakan Dokter dan Paramedis.Tenaga Instruktur yang akan memberikan pelatihan Hiperkes adalah Instruktur senior dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai K3, BPJS, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran UMY, dan IDKI cabang Yogyakarta. Durasi pelatihan :Pelatihan Dokter : 7 hari Tarif Retribusi Pelatihan :Pelatihan Dokter : Rp. 1.100.000,-
TELAH DIBUKA PENDAFTARAN PELATIHAN HIPERKES BAGI PARAMEDIS PERUSAHAAN BULAN MARET
Pentingnya sertifikasi kesehatan kerja atau hiperkes bagi dokter dan perawat perusahaan diatur pemerintah melalui PERMENAKERTRANS No. 01 Tahun 1979 tentang Wajib Latih bagi Paramedis Perusahaan. Tujuan pelatihan ini yaitu untukmendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediakan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan. Kriteria peserta pelatihan Hiperkes dan KK yaitu peserta merupakan Dokter dan Paramedis.Tenaga Instruktur yang akan memberikan pelatihan Hiperkes adalah Instruktur senior dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai K3, BPJS, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran UMY, dan IDKI cabang Yogyakarta. Durasi pelatihan :Pelatihan Paramedis : 5 hariTarif Retribusi Pelatihan :Pelatihan Paramedis :  Rp. 800.000,-
Mahasiswa Universitas Wiralodra Indramayu Melaksankan Praktikum Laboratorium Hiperkes
HIPERKES - Kunjungan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu selama dua hari di Balai Hiperkes dan KK DIY bertujuan untuk melakukan praktikum laboratorium Hiperkes. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Desember 2018 dan diikuti sejumlah 35 mahasiswa. Pada hari pertama mahasiswa mendapatkan materi tentang teori pengujian kebijakan Hiperkes dan KK, faktor fisik, faktor kimia dan pengujian kesehatan kerja. Sedangkan hari kedua mahasiswa melangsungkan praktikum yaitu pengujian debu, gas, pencahayaan, kebisingan, iklim kerja, Audiometri, Spirometri, kelelahan, dan sebagainya. Dalam praktikum pengenalan alat-alat laboratorium dijelaskan secara detail mengenai fungsi dan spesifikasi masing-masing alat tersebut. Pengenalan alat-alat praktikum penting dilakukan guna untuk keselamatan kerja dalam melakukan proses penelitian. Selain itu juga pengenalan alat praktikum bertujuan agar mahasiswa mengetahui nama dan fungsi dari alat-alat tersebut. Pada umumnya kegiatan praktik laboratorium diarahkan pada upaya agar mahasiswa dituntut untuk mampu menguji, memverifikasi atau membuktikan hukum atau prinsip ilmiah.
Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi Perusahaan tahun 2018
Hiperkes adalah ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematik kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh. Setiap perusahaan melalui organisasinya harus berperan proaktif dalam menyelenggarakan usaha-usaha preventif untuk menyelesaikan segala masalah kesehatan dilingkungan kerja, mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya yang ada selain untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta memantau pelaksanaan program K3 lainnya. Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi Perusahaan telah di laksankaan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2018 yang diikuti oleh 30 peserta pelatihan, salah satunya adalah Muhammad Wildan peserta pelatihan yang mendapatkan peringkat pertama dengan nilai postest tertinggi. Pelatihan Hiperkes bagi Teknisi perusahaan ini merupakan pelatihan penutup di tahun 2018, selanjutnya pelatihan akan mulai diadakan lagi di bulan Februari 2019, baik itu pelatihan bagi Paramedis, Dokter ataupun Teknisi Perusahaan. 
SERTIFIKASI OTOMOTIF R2
Dalam rangka mendukung sektor Automotive yang masuk dalam 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sector-PIS), agar tumbuh dengan cepat maka perlu didukung banyak tenaga kerja kompeten yang bergerak dibidang Automotive khususnya Kendaraan Roda Dua (R2). Menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans DIY TA. 2018 menyelenggarakan kegiatan berupa fasilitasi Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja dan Pencaker bidang Automotive khusus Roda Dua (R2), yang dilaksanakan di TUK BLK Bantul dan TUK IPPTI Yogyakarta pada bulan Oktober 2018  bekerja sama dengan LSP Otomotif Indonesia, yang diikuti oleh peserta yang berasal dari Alumni  BLK Bantul, BLKPP, SMK, dan Alumni LPK sebanyak 60 orang peserta untuk Sertifikasi R2. 
SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI BIDANG PARIWISATA
(Unit FB. Product, House Keeping dan FB. Service) Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean saat ini, dan dalam rangka Menuju Jogja Kompeten khususnya SDM disektorPariwisata serta sejalan dengan Undang-undang No.10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan para  pekerja pariwisata untuk menguji kompetensi,serta Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisatawajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat Kompetensi di Bidang Pariwisata. Maka dalam rangka mendukung percepatan Kompetensi tenagakerja yang bergerak di sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi DIY bekerjasama dengan LSP Pariwisata Yogyakarta pada bulan Februari 2018 telah melaksanakan Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang Pariwisatayang meliputi Unit FB Product sebanyak 40 orang peserta dan House Keeping sebanyak 20 orang, sedangkan pada bulan November 2018 Unit FB. Service diikuti olehpeserta sebanyak 40 orang peserta. Sertifikasi Uji Kompetensi tenaga kerja diikuti oleh Peserta yang berasal dari tenaga kerja bidang perhotelan, restaurant, rumah makan, dan juga dari alumni BLKPP Yogyakarta. 
HUT KORPRI ke-47, Junjung Tinggi Panca Prasetya Korpri
Kamis, tanggal 29 November 2018 Korps Pegawai Republik Indonesia merayakan HUT ke-47. Terhitung sejak ditetapkannya tanggal 29 November 1971 sebagai tanggal lahir organisasi yang mewadahi para pegawai, baik PNS/ASN, pegawai BUMN, BUMD dan para perangkat desa. Upacara bendera sebagai acara puncak HUT KORPRI tahun 2018 ini mengusung tema "Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa" dilaksanakan secara serentak oleh masing-masing instansi, tak terkecuali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Kepala Disnakertrans DIY mempimpin upacara bendera yang diselenggarakan di Halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY ini berjalan dengan tertib dan khidmat. Dalam isi sambutan Presiden disampaikan bahwa upaya ASN untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat,bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan. Revolusi lndustri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial,politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memfasilitasi cara kerja birokrasi. Dan disampaikan juga bahwa mulai tahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat sumberdaya manusia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja harus ditingkatkan secara signifikan. Selamat Ulang Tahun Korpri yang Ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, pukul 09.15  s.d. 12.00 WIB bertempat di Hotel  Pesonna Malioboro Jl. Gadean No. 3, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY berlangsung kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), diselenggarakan oleh Disnakertrans DIY. Diikuti oleh 50 perusahaan/instansi/lembaga pengguna TKA di DIY dan Disnaker Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya di tahun 2018. Kegiatan pertama dilaksanakan pada bulan April 2018, kegiatan kedua pada bulan Agustus 2018, dan kegiatan ketiga pada bulan November 2018.Adapun narasumber yang hadir:1. dr. Andung Prihadi Santoso M. Kes., Kepala Disnakertrans DIY2. Ir. Besar Setyoko, Pakar Ketenagakerjaan3. Syaiful Bahtiar, Kasubid Intalkim Kanwil Kemenkumham DIYPenyampaian dr. Andung Prihadi Santoso M. Kes:a. Era sekarang berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, segala sesuatu harus transparan termasuk dalam aturanpenggunaan TKA.b. Sudah banyak informasi tentang Perpres Nomor 20 Tahun 2018 di media, namun persepsinya berbeda, sehingga muncul isu Perpres untuk memudahkan penggunaan TKA yang berpotensi memunculkan TKA ilegal. Penting bagi Kemenaker dan instansi terkait untuk mensosialisasikan Perpres nomor 20 tahun2018 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 untuk menyamakan persepsi.c. Sebagai perusahaan pengguna TKA harus punya persepsi yang sama. Perpres memotong prosedur perijinan penggunaan TKA, untuk persyaratan secara umum masih sama. Semangatnya adalah memudahkan pelayanan agar investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, lebih responsif terhadap perubahan jaman.d. Pengawasan oleh Tim Pora dari Kanwil Kemenkumham DIY dan Tim POA Pemda DIY. Hasilnya antara lain tahun 2017 deportasi 1 TKA dari Korea, 2018 ada 8 WNA di 5 perusahaan yang bermasalah, 2 sudah melengkapi 6 sudah tidak bekerja lagi.Penyampaian Ir. Besar Setyoko :a. Penerbitan Perpres 20/2018 dengan pertimbangan mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui perluasan investasi dan mencabut Perpres 72/2014.b. Perubahan penerbitan ijin penggunaan TKA yang diatur dalam Perpres 20/2018:1. RPTKA pada jabatan tertentu dibuat oleh pembuat kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri;2. RPTKA tidak ada jangka waktunya, hanya dibuat sekali tidak ada perpanjangan, namun boleh ada perubahan;3. Tidak ada lagi IMTA, diterbitkan nomortifikasi untuk penerbitan ITAS;4. Kewajiban perusahaan untuk pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA yang kerja lebih dari 6 bulan dan diklat bagi TKI pendamping;5. Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pegawai imigrasi;6. Pelaporan setiap 1 tahun;7. Pelayanan perijinan dipercepat, 2 hari kerja untuk RPTKA dan 2 hari kerja untuk nomortifikasi, penerbitan vitas paling lama 2 hari kerja, pemberian ITAS di TPI;8. Terintegrasi secara elektronik;9. Tidak ada lagi rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait, namun kementerian/lembaga terkait dapat memberikan masukan kepada Kemenaker mengenai jabatan yang boleh dan tidak boleh diduduki oleh TKA;10. Terbuka peluang rangkap jabatan bagi TKA.misal TKA sebagai direktur di perusahaan A dapat bekerja di perusahaan B dengan jabatan yang sama tetapi masa kerja tidak boleh melampaui masa kerja di perusahaan A atau dosen di perguruan tinggi (PT) A dapat menjadi dosen di PT Badan PT C dengan masa kerja tidak melampaui di PT A;11. Terdapat nomortifikasi nomor RPTKA dan pengecualian nomortifikasi seperti pejabat diplomatik, konsuler;12. DPTKA di bayar per tahun sebagaiPNBP utk tahun pertama, dan tahun kedua dst bagi TKA lintas prov.  Bagi TKA lintas kabko dalam 1 provinsi dibayar sebagai Penerimaan Daerah provinsi untuk tahun kedua dst, dan bagi TKAyang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota dibayar sebagai Penerimaan Daerah kab/ko untuk tahun kedua dan seterusnya;13. Semua proses dilakukan secaraonline, RPTKA dan nomortifikasi dikirimkan melalui email.Penyampaian Syaiful Bahtiar:a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.b. Latar belakang terbitnya Perpres 20/2018 untuk meningkatkan daya saing dimana daya saing Indonesia ada di peringkat 72 dari 190 negara, lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Tahunailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam c. Meningkatkan Daya saing melalui:- Deregulasi dan debirokrasi- Menyederhanakan Prosedur - Mempermudah pelayanan melalui sistem online- Memastikan & memfasillitasi kepastian berusahad. Jenis pelanggaran- tidak dapat menunjukkan paspor atau izin tinggal- menyalahgunaan izin tinggal- tidak masuk melalui TPI, masuk dan berada tidak memiliki dokumen- memberikan data tidak sah  utk mendapat paspor RIe. Rencana Aksi Ditjenim tahun 2018 dalam pengawasan orang asing :- Rencana implementasi penerapan sistem pre-registration terhadap orang asing yang masuk Indonesia- Membangun sistem QR (Quick Response) code untuk pengawasan orang asing di 5 TPI besar- Integrasi SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) dengan APIS (Advance Passenger Information System), PAU (Passenger Analys Unit) dan PNR (Passenger Name Record).Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan terwujud  koordinasi dan komunikasi dua arah untukmenyamakan persepsi tentang penggunaan TKA demi kenyamanan dan keamanan bersama. (hw2018).
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019
Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama Tahun 2019. Keputusan bersama ini ditandatangani olehMenteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi pada 2 November 2018. Surat Keputusan Bersamaini bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018,dan 16 Tahun 2018 tentang Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.Pelaksanaan hari libur nasional dancuti bersama pada Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsungkepada masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yangmemberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan perusahaan lain yangsejenis agar mengatur penugasaan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Perlu diingat bagi Pimpinan/PengurusPerusahaan dalam Diktum keempat Keputusan bersama Menteri Agama, MenteriKetenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi bahwa pelaksanaan cuti bersamamengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai denganketentuan pearturan perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku pada setiap unitkerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. Berikut jadwal hari libur nasional dan cuti bersama2019:1 Januari (Selasa): Tahun Baru 2019 Masehi5 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2570Kongzili7 Maret (Kamis): Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka19413 April (Rabu): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW19 April (Jumat): Wafat Isa Almasih1 Mei (Rabu): Hari Buruh Internasional19 Mei (Minggu): Hari Raya Waisak 256330 Mei (Kamis): Kenaikan Isa Almasih1 Juni (Sabtu): Hari Lahir Pancasila3-4 Juni (Senin-Selasa): Cuti bersama Hari RayaIdul Fitri 1440 H5-6 Juni (Rabu-Kamis): Hari Raya Idul Fitri 1440H7 Juni (Jumat): Cuti bersama Hari Raya IdulFitri 1440 H11 Agustus (Minggu): Hari Raya Idul Adha 1440 H17 Agustus (Sabtu): Hari Raya KemerdekaanRepublik Indonesia1 September (Minggu): Tahun Baru Islam 1441 H9 November (Sabtu): Maulid Nabi Muhammad SAW24 Desember (Selasa): Cuti bersama Hari RayaNatal25 Desember (Rabu): Hari Raya Natal Surat Keputusan Bersama  bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018, dan 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun2019 (terlampir) (Agn)