Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 497 data.
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019
Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama Tahun 2019. Keputusan bersama ini ditandatangani olehMenteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi pada 2 November 2018. Surat Keputusan Bersamaini bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018,dan 16 Tahun 2018 tentang Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.Pelaksanaan hari libur nasional dancuti bersama pada Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsungkepada masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yangmemberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan perusahaan lain yangsejenis agar mengatur penugasaan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Perlu diingat bagi Pimpinan/PengurusPerusahaan dalam Diktum keempat Keputusan bersama Menteri Agama, MenteriKetenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi bahwa pelaksanaan cuti bersamamengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai denganketentuan pearturan perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku pada setiap unitkerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. Berikut jadwal hari libur nasional dan cuti bersama2019:1 Januari (Selasa): Tahun Baru 2019 Masehi5 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2570Kongzili7 Maret (Kamis): Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka19413 April (Rabu): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW19 April (Jumat): Wafat Isa Almasih1 Mei (Rabu): Hari Buruh Internasional19 Mei (Minggu): Hari Raya Waisak 256330 Mei (Kamis): Kenaikan Isa Almasih1 Juni (Sabtu): Hari Lahir Pancasila3-4 Juni (Senin-Selasa): Cuti bersama Hari RayaIdul Fitri 1440 H5-6 Juni (Rabu-Kamis): Hari Raya Idul Fitri 1440H7 Juni (Jumat): Cuti bersama Hari Raya IdulFitri 1440 H11 Agustus (Minggu): Hari Raya Idul Adha 1440 H17 Agustus (Sabtu): Hari Raya KemerdekaanRepublik Indonesia1 September (Minggu): Tahun Baru Islam 1441 H9 November (Sabtu): Maulid Nabi Muhammad SAW24 Desember (Selasa): Cuti bersama Hari RayaNatal25 Desember (Rabu): Hari Raya Natal Surat Keputusan Bersama  bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018, dan 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun2019 (terlampir) (Agn)
Upacara Hari Pahlawan Tahun 2018 di Disnakertrans DIY
Hari Sabtu, 10 November 2018 Bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan yang ke-73. Berbagai jenis perayaan dan peringatan diadakan, tidak terkecuali di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Hari Pahlawan diperingati dengan melaksanakan upacara.Upacara Hari Pahlawan dilaksanakan di halaman kantor Disnakertrans DIY yang terletak di Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman. Upacara diikuti oleh seluruh karyawan Disnakertrans DIY, UPTD BLKPP DIY, dan Balai Hiperkes dan KK DIY. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2018, Kepala Dinas membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam sambutan disampaikan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema “Semangat Pahlawan di Dadaku”. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi momentum bagi bangsa lndonesia untuk melakukan introspeksi diri. sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nirai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.Pada akhirnya melalui momentum Peringatan Hari Pahlawan, marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mulai dari yang dapat kita lakukan, mulai dari lingkungan terdekat yang pada akhirnya memberikan kekuatan dan ketahanan bagi bangsa dan negara.Selamat Hari Pahlawan Tahun 2018, kobarkan terus semangat pahlawan di dada, torehkan prestasi yang membawa harum nama bangsa dan negara. Jaga selalu persatuan dan kesatuan dalam jalinan toleransi dan kesetiakawanan sosial. Semoga semangat pahlawan senantiasa mewarnai setiap langkah kita. (ryp/1118)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah Menetapkan UMK DIY Tahun 2019
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan UMK DIY Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 320/KEP/2018, tanggal 2 November 2018 dengan besaransebagai berikut :UMK Yogyakarta Rp. 1.846.400UMK Sleman Rp. 1.701.000 UMK Bantul Rp. 1.649.800 UMK Kulon Progo    Rp. 1.613.200 UMK Gunung Kidul   Rp. 1.571.000 UMK DIY 2019 berlaku mulai 1 Januari 2019UMK berlaku untuk : pekerja tetap/pkwt, pekerja dalam masa percobaan, pekerja tidak tetap/pkwtt/kontrak/outsourcing, pekerja borongan, pekerja harian lepas.UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan UMK, dapat mengajukan permohonan penangguhanpelaksanaan UMK paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya.Penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat dilakukan oleh pengusaha berdasarkan Kepmenakertrans RI Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yaitu dengan membuat surat permohonan penangguhan pelaksanaan UMK, diajukan ke Disnakertrans DIY Jl.Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714,885136dengan dilampiri :a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja    tentang penangguhan upah minimum;b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba    beserta penjelasannya untuk dua tahun terakhir;c. Salinan akta pendirian perusahaan;d. Data upah pekerja menurut jabatan;e. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditangguhkan upahnya;f. Perkembangan produksi dan pemasaran dua tahun terakhir,   serta rencana produksi dan pemasaran dua tahun mendatang.Disnakertrans DIY membuka Posko Pelayanan Penangguhan UMK DIY 2019 dari Tgl. 2 Nov s/d 21 Des 2018 dengan alamat: Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714, 885036di Seksi Pengupahan, Bidang HIPTK, Disnakertrans DIYPelayanan sesuai jam kerja:Hari Senin s/d Kamis, Pukul  08.00 – 16.00 WibHari Jum’at, Pukul  08.00 – 14.30 WibKami menghimbau kepada para pengusaha yang akan mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK agar segera mengajukan permohonan penangguhan, paling lambat Tgl. 21 Desember 2018Adapun SK Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2018 tentang UMK DIY Tahun 2019dapat diunduh ..UMK DIY Tahun 2019   : www.nakertrans.jogjaprov.go.idDemikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.R. Darmawan, SH.MHKasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga KerjaDisnakertrans DIY
PELANGGARAN HUKUM DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN KINI TAK LAGI AKAN DITOLERANSI
Pengawasan,Yogyakarta; Baru-baru ini Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. melakukan langkah penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menyidangkan beberapa perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal itu sebagai upaya dari para Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pegawai yang memiliki wewenang untuk mengawasi diberlakukannya norma-norma ketenagakerjaan, untuk memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan di DIY dalam melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak dari tenaga kerja. Tidak tanggung-tanggung kasus terakhir yang telah inkracht, divonis oleh hakim dengan hukuman denda lima juta rupiah karena perusahaan tersebut tidak membuat dan mengesahkan Peraturan Perusahaan.“Kemarin kita memproses hukum salah satu perusahaan yang berada di Kota Yogyakarta karena tidak melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan, sebenarnya kami telah mengingatkan perusahaan tersebut dengan memberikan nota (surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan -red) dua kali tetapi tetap tak diindahkan, jadi tidak ada jalan lain, kami harus melanjutkan proses hukum meskipun kasus terakhir ini hanya dengan mekanisme Tindak Pidana Ringan, pada akhirnya hakim memutuskan bersalah dan perusahaan diharuskan membayar denda lima juta. Hal itu harus dilakukan karena sudah sejak lama kami melakukan upaya-upaya persuasif terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan tetapi pelanggaran tetap saja terjadi.” Ujar Suharyana, SKM.,M.Kes, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans DIY. Sementara itu menurut Tunggul Bomoaji, ST.,M.Eng selaku Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan DIY. menyebutkan bahwa sejak januari 2018, Disnakertrans DIY. telah melakukan penindakan terhadap lebih dari 157 perusahaan dimana 4 diantaranya terpaksa dimejahijaukan. “Penegakan hukum terpaksa kami lakukan sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta kami lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan melakukan tindakan represif apabila diperlukan jika pembinaan sudah dilakukan akan tetapi perusahaan masih membandel. Kebijakan tersebut harus dilihat secara utuh,karena apabila norma-norma ketenagakerjaan tidak dijalankan, akan ada hak-hak tenaga kerja beserta keluarganya yang tidak tertunaikan.” Ujarnya.Pemda DIY sendiri, yang dalam hal ini Disnakertrans DIY, telah menetapkan kebijakan untuk lebih mengintensifkan penegakan hukum atau tindakan represif pro justisia, terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggapan atas Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI. NomorB.144/BINWASK3-BPHK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. dimana melalui SE tersebut Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh Indonesia diharapkan dapat memproses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dengan harapan hal itu dapat memberikan efek jera bagi seluruh perusahaan.(vnd)
Kunjungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X ke lokasi transmigrasi Tanjung Buka SP 6B Kab. Bulungan Kalimantan Utara
Kunjungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X ke lokasi transmigrasi Tanjung Buka SP 6B Kab. Bulungan Kalimantan Utara tgl 12 okt 2018. Lokasi Tanjung Buka 6B merupakan program transmigrasi melalui pola sharing anggaran APBD TA 2018 dengan Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh wakil bupati Sleman, wakil Bupati Kulon Progo, Asek 3 Kab Bantul dan diterima oleh Bupati Bulungan. Dalam kesempatan ini akan ditindaklanjuti kembali kerjasama program penyelenggaraan transmigrasi tahun 2019. (PR/15/10/18)
Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018 di Disnakertrans DIY
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 2018 melaksanakan  upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara diikuti oleh segenap karyawan Disnakertrans DIY beserta Unit Pelaksana Teknis. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil tema “Pancasila sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. Dalam sambutannya, Gubernur DIY Hamengku Buwono X, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, menekankan posisi strategis Pancasila sebagai jati diri bangsa.  Karena berposisi strategis sebagai jati diri bangsa, maka secara otomatis Pancasila berperan sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bersama-sama menjadi kemurnian Pancasila agar tetap bertahan di tengah masuknya berbagai macam paham seperti globalisasi, liberalisasi, dan post-modernisme. Kemudian, pada praktiknya, tantangan yang dihadapi Pancasila tidak hanya bersumber dari luar, namun juga bersumber dari permasalahan domestik. Terhitung mulai dari perilaku KKN, pelanggaran HAM, usaha disintegrasi bangsa, mementingkan kelompok, dan pelanggaran terhadap keadilan sosial masyarakat dapat pula mengancam kesejatian Pancasila. Di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan kebiasaan budaya, selama ini Pancasila telah terbukti berhasil menjadi pemersatu. Oleh karena itu, Pancasila sudah seyogyanya ditempatkan di tempat yang mulia dan tak hanya sekadar dijadikan slogan semata. Pancasila harus benar-benar menjadi falsafah inti dan terus mewarnai segala pijak langkah bangsa Indonesia selama-lamanya. (ryp/1018)
Kunjungan dari WCC Smart Search and Match (WCC)
Disnakertrans DIY (27/09/2018) menerima kunjungan dari perusahaan WCC Smart Search and Match. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. Dalam kunjungannya dihadiri juga salah satu inisiator Asosiasi Digital Kreatif (ADITIF) Saga Iqranegara. Momen tersebut dimanfaatkan dengan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami DIY terkait dengan ketenagakerjaannya. Beberapa pengalaman yang diceritakan oleh CEO WCC Jan Jensen tentang permasalahan yang dialami oleh negara lain terkait ketenagakerjaan membuka wawasan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di DIY. Disnakertrans DIY ingin mencari solusi agar pencari kerja dan pemberi kerja dapat menemukan kecocokan sehingga penyerapan tenaga kerja di DIY dapat maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi sangat berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengolahan data ketenagakerjaan di Disnakertrans bisa menentukan kearah mana penanganan ketenagakerjaan di DIY ini. Pelatihan-pelatihan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat bisa ditentukan dengan menganalisa data pencari kerja dan pemberi kerja. 
PELEPASAN PERDANA CALON TRANSMIGRAN ASAL DIY KE KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA
Yogyakarta,Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakata (DIY), KGPAA Sri Paduka Paku Alam X melepas keberangkatan transmigran asal DIY dengan tujuan lokasi Tanjung Buka SP.6B Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, transmigran asal DIY tersebut terdiri dari Kota Yogyakarta : 5 KK, 17 Jiwa, Kab. Sleman : 9 KK, 32 Jiwa, dan Kab. Bantul :32 Jiwa dengan jumlah total 21 KK 72 Jiwa, dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Gubernur Sumatra Barat, Bupati Sijunjung, Bupati Bulungan, serta wakil Walikota Yogyakarta dan juga SekDa 4 Kab. di DIY. Selain itu juga dihadiri oleh Sekjen dan Dirjen PKP2Trans mewakili menteri Desa PDT dan T, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Gubernur DIY, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Sleman, Bupati Bantul dan Wali kota Yogyakarta dan penandatanganan antara Bupati Gunung kudul dengan PEMDA Daerah tujuan yaitu Bupati Bulungan dan Bupati Sijunjung. Sumber berita terkait :Lulusan Sarjana Psikologi UGM Ini Mantap Ikut Transmigrasi Demi Masa Depan AnakNurjanah Mantap Ikut Transmigrasi ke Kalimantan Utara Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Nurjanah Mantap Ikut Transmigrasi ke Kalimantan Utara, http://jogja.tribunnews.com/2018/09/25/nurjanah-mantap-ikut-transmigrasi-ke-kalimantan-utara.Jalankan Program Transmigrasi, Pemda DIY Berangkatkan 21 Kepala Keluarga ke KalimantanKemendes Berangkatkan 72 Calon Transmigran Asal Yogyakarta ke Kaltara
UPAH MINIMUM SEKTORAL
1.   Perumusan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan khususnya Upah Sektoral ini didasarkan pada :a. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan sebagai berikut :      Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) hurufa  dapat terdiri  atas :a)   Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ Kota;b)   Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau  kabupaten/ kota”.            b. Pasal 49 PP Nomor 78 Tahun 2015 menegaskan bahwa:(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. ( kata “dapat” berarti tidak wajib )(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.(4) Upah minimum sektoral kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/ kota di kabupaten/ kota yang bersangkutan 2.   Berdasarkaan data statistik dari BPS, diperoleh dua sektor industri yang dapat dikategorikan “unggulan” karena mempunyai pertumbuhan diatas nasional serta kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan serta sektor akomodasi, makan dan minuman. Sektor industri pengolahan mempunyai pertumbuhan sebesar 5,07% dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,21% sedangkan sektor akomodasi, makanan dan minuman dengan pertumbuhan 5,51% dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,22%. Selain kedua sektor tersebut, kontribusi mereka semuanya dibawah 10% . 3.   Berdasarkan kajian ekonomi dan sosiologis dariTim Kajian Upah Sektoral Biro Kesra Setda DIY berhasil dipetakan industri-industri sektor “unggulan” yang kemungkinan potensial untuk diberlakukan penerapan upah minimum sektoral. Akan tetapi sektor-sektor industri unggulan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari Dewan Pengupahan, terutama untuk mendapatkan data lebih detail tentang homogenitas berkaitan dengan kemampuan membayar dan keberlangsungan usahanya. Adapun dua kelompok sektor industri yang dapat dikategorikan “unggulan” adalah :a). Sektor industri pengolahan ( pengolahan tembakau, tekstil, barang logam, komputer dan elektronik )b). Sektor akomodasi, makan dan minuman ( pariwisata/travel, hotel dan restoran )        Data statistik dari BPS tersebut secara jelas telah menggambarkan industri-industri “unggulan” yang potensial untuk dimungkinkan penerapan upah minimum sektoral (UMS). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun2013 tentang Upah Minimum, untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, DewanPengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menghimpun data daninformasi mengenai :a.   Homogenitas perusahaan;b.  Jumlah perusahaan;c.   Jumlah tenagakerja;d.  Devisa yang dihasilkan;e.   Nilai tambah yang dihasilkan;f.    Kemampuan perusahaan;g.   Asosiasi perusahaan; danh.  Serikat pekerja/ serikat buruh terkait. Selanjutnya Dewan Pengupahan melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang hasilnya disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja Sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. 4.   Dewan Pengupahan DIY bekerja sama dengan BiroKesra Setda DIY sesuai kewenangannya untuk melakukan kajian tentang upah minimum sektoral melalui Tim Kajian Upah Sektoral Biro Kesra Setda DIY padatahun 2017, Tim Ahli terdiri dari : Arif Hartono, SE.MHRM.Ph.D ( Pakar EkonomiUII ), A.B. Widyanta, S.Sos.MA ( Sosiolog UGM ) dan Susilo Andi Darma, SH.MHum( Master Hukum UGM ). Hasil kajian sudah ada berupa pemetaan sektor unggulan yang dimungkinkan dapat diterapkan upah minimum sektoral. 5.   Pasal 11 ayat (3) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 ttg Upah Minimum menyatakan bahwa besaran UMSP tidak boleh lebih rendahdari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. 6.   Pasal 14 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun2013 menyatakan bahwa besaran UMSP dan/ atau UMSK disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ buruh di sektor yang bersangkutan. Namun besaran / prosentase kenaikan UMS terhadap UMP atauUMK (misal 0,5% atau 1% dst menyesuaikan kesepakatan). Prosentase kenaikan ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan. 7.   Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 menyatakan hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum sektoral. Dengan melihat ketentuan peraturan yang ada, maka upah minimum sektoral dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Pengupahan apabila sudah ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja di Sektor yang bersangkutan.Demikian wacana upah minimum sektoral di Daerah Istimewa Yogyakarta, semoga bermanfaat.      Yogyakarta,  September 2018     R. Darmawan, SH.MH
PERSIAPAN REAKREDITASI LABORATORIUM BALAI HIPERKES
Balai Hiperkes dan KK DIY merupakan laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian. Sesuai peraturan yang berlaku sertifikat pengujian berlaku selama 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, dan diajukan perpanjangan maksimal 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat pengujian.Oleh karena sertifikat akan habis pada maret 2019 maka Balai Hiperkes melakukan persiapan untuk melakukan proses reakreditasi. Proses reakreditasi dilakukan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen mutu, melakukan regristrasi ke KAN, Audit kelayakan pemohon, perbaikan dokumen hasil audit kelayakan, audit kecukupan dll. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh pegawai balai hiperkes dan KK dengan sangat berhati-hati.Setelah beberapa tahapan dilakukan, Balai Hiperkes dijadwalkan untuk dilakukan assesmen pada tanggal 26-27 September 2018. Selain proses reakreditasi pada sesmen kali ini Balai Hiperkes dan KK juga akan melakukan proses pendaftaran sebagai laboratorium lingkungan. Asessmen akan dilakukan oleh 3 orang assesor dengan rincian 2 orang sebagai asesorpersyaratan laboratorium sesuai dengan ISO 17025-2017 dan 1 orang asesor yang bertugas melakukan penilaian laboratorim hiperkes sebagai laboratorium lingkungan.Dengan dilakukannya persiapan ini diharapkan pada saat assesmen/penilaian pada hari yang telah dijadwalkan, Balai hiperkes tidak mendapatkan temuan yang menyebabkan gagalnya reakreditasi serta diharapkan dapat lolos sebagai laboratorium lingkungan. (rudy)