Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 11 s/d 20 dari total 502 data.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018 di Disnakertrans DIY
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 2018 melaksanakan  upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara diikuti oleh segenap karyawan Disnakertrans DIY beserta Unit Pelaksana Teknis. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil tema “Pancasila sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. Dalam sambutannya, Gubernur DIY Hamengku Buwono X, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, menekankan posisi strategis Pancasila sebagai jati diri bangsa.  Karena berposisi strategis sebagai jati diri bangsa, maka secara otomatis Pancasila berperan sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bersama-sama menjadi kemurnian Pancasila agar tetap bertahan di tengah masuknya berbagai macam paham seperti globalisasi, liberalisasi, dan post-modernisme. Kemudian, pada praktiknya, tantangan yang dihadapi Pancasila tidak hanya bersumber dari luar, namun juga bersumber dari permasalahan domestik. Terhitung mulai dari perilaku KKN, pelanggaran HAM, usaha disintegrasi bangsa, mementingkan kelompok, dan pelanggaran terhadap keadilan sosial masyarakat dapat pula mengancam kesejatian Pancasila. Di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan kebiasaan budaya, selama ini Pancasila telah terbukti berhasil menjadi pemersatu. Oleh karena itu, Pancasila sudah seyogyanya ditempatkan di tempat yang mulia dan tak hanya sekadar dijadikan slogan semata. Pancasila harus benar-benar menjadi falsafah inti dan terus mewarnai segala pijak langkah bangsa Indonesia selama-lamanya. (ryp/1018)
Kunjungan dari WCC Smart Search and Match (WCC)
Disnakertrans DIY (27/09/2018) menerima kunjungan dari perusahaan WCC Smart Search and Match. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. Dalam kunjungannya dihadiri juga salah satu inisiator Asosiasi Digital Kreatif (ADITIF) Saga Iqranegara. Momen tersebut dimanfaatkan dengan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami DIY terkait dengan ketenagakerjaannya. Beberapa pengalaman yang diceritakan oleh CEO WCC Jan Jensen tentang permasalahan yang dialami oleh negara lain terkait ketenagakerjaan membuka wawasan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di DIY. Disnakertrans DIY ingin mencari solusi agar pencari kerja dan pemberi kerja dapat menemukan kecocokan sehingga penyerapan tenaga kerja di DIY dapat maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang bergerak dibidang teknologi sangat berperan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengolahan data ketenagakerjaan di Disnakertrans bisa menentukan kearah mana penanganan ketenagakerjaan di DIY ini. Pelatihan-pelatihan apa saja yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat bisa ditentukan dengan menganalisa data pencari kerja dan pemberi kerja. 
PELEPASAN PERDANA CALON TRANSMIGRAN ASAL DIY KE KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA
Yogyakarta,Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakata (DIY), KGPAA Sri Paduka Paku Alam X melepas keberangkatan transmigran asal DIY dengan tujuan lokasi Tanjung Buka SP.6B Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, transmigran asal DIY tersebut terdiri dari Kota Yogyakarta : 5 KK, 17 Jiwa, Kab. Sleman : 9 KK, 32 Jiwa, dan Kab. Bantul :32 Jiwa dengan jumlah total 21 KK 72 Jiwa, dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Gubernur Sumatra Barat, Bupati Sijunjung, Bupati Bulungan, serta wakil Walikota Yogyakarta dan juga SekDa 4 Kab. di DIY. Selain itu juga dihadiri oleh Sekjen dan Dirjen PKP2Trans mewakili menteri Desa PDT dan T, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Gubernur DIY, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Sleman, Bupati Bantul dan Wali kota Yogyakarta dan penandatanganan antara Bupati Gunung kudul dengan PEMDA Daerah tujuan yaitu Bupati Bulungan dan Bupati Sijunjung. Sumber berita terkait :Lulusan Sarjana Psikologi UGM Ini Mantap Ikut Transmigrasi Demi Masa Depan AnakNurjanah Mantap Ikut Transmigrasi ke Kalimantan Utara Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Nurjanah Mantap Ikut Transmigrasi ke Kalimantan Utara, http://jogja.tribunnews.com/2018/09/25/nurjanah-mantap-ikut-transmigrasi-ke-kalimantan-utara.Jalankan Program Transmigrasi, Pemda DIY Berangkatkan 21 Kepala Keluarga ke KalimantanKemendes Berangkatkan 72 Calon Transmigran Asal Yogyakarta ke Kaltara
UPAH MINIMUM SEKTORAL
1.   Perumusan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan khususnya Upah Sektoral ini didasarkan pada :a. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan sebagai berikut :      Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) hurufa  dapat terdiri  atas :a)   Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ Kota;b)   Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau  kabupaten/ kota”.            b. Pasal 49 PP Nomor 78 Tahun 2015 menegaskan bahwa:(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. ( kata “dapat” berarti tidak wajib )(2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.(3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.(4) Upah minimum sektoral kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/ kota di kabupaten/ kota yang bersangkutan 2.   Berdasarkaan data statistik dari BPS, diperoleh dua sektor industri yang dapat dikategorikan “unggulan” karena mempunyai pertumbuhan diatas nasional serta kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan serta sektor akomodasi, makan dan minuman. Sektor industri pengolahan mempunyai pertumbuhan sebesar 5,07% dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,21% sedangkan sektor akomodasi, makanan dan minuman dengan pertumbuhan 5,51% dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,22%. Selain kedua sektor tersebut, kontribusi mereka semuanya dibawah 10% . 3.   Berdasarkan kajian ekonomi dan sosiologis dariTim Kajian Upah Sektoral Biro Kesra Setda DIY berhasil dipetakan industri-industri sektor “unggulan” yang kemungkinan potensial untuk diberlakukan penerapan upah minimum sektoral. Akan tetapi sektor-sektor industri unggulan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari Dewan Pengupahan, terutama untuk mendapatkan data lebih detail tentang homogenitas berkaitan dengan kemampuan membayar dan keberlangsungan usahanya. Adapun dua kelompok sektor industri yang dapat dikategorikan “unggulan” adalah :a). Sektor industri pengolahan ( pengolahan tembakau, tekstil, barang logam, komputer dan elektronik )b). Sektor akomodasi, makan dan minuman ( pariwisata/travel, hotel dan restoran )        Data statistik dari BPS tersebut secara jelas telah menggambarkan industri-industri “unggulan” yang potensial untuk dimungkinkan penerapan upah minimum sektoral (UMS). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun2013 tentang Upah Minimum, untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, DewanPengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menghimpun data daninformasi mengenai :a.   Homogenitas perusahaan;b.  Jumlah perusahaan;c.   Jumlah tenagakerja;d.  Devisa yang dihasilkan;e.   Nilai tambah yang dihasilkan;f.    Kemampuan perusahaan;g.   Asosiasi perusahaan; danh.  Serikat pekerja/ serikat buruh terkait. Selanjutnya Dewan Pengupahan melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang hasilnya disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja Sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan. 4.   Dewan Pengupahan DIY bekerja sama dengan BiroKesra Setda DIY sesuai kewenangannya untuk melakukan kajian tentang upah minimum sektoral melalui Tim Kajian Upah Sektoral Biro Kesra Setda DIY padatahun 2017, Tim Ahli terdiri dari : Arif Hartono, SE.MHRM.Ph.D ( Pakar EkonomiUII ), A.B. Widyanta, S.Sos.MA ( Sosiolog UGM ) dan Susilo Andi Darma, SH.MHum( Master Hukum UGM ). Hasil kajian sudah ada berupa pemetaan sektor unggulan yang dimungkinkan dapat diterapkan upah minimum sektoral. 5.   Pasal 11 ayat (3) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 ttg Upah Minimum menyatakan bahwa besaran UMSP tidak boleh lebih rendahdari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. 6.   Pasal 14 ayat (1) Permenakertrans No. 7 Tahun2013 menyatakan bahwa besaran UMSP dan/ atau UMSK disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ buruh di sektor yang bersangkutan. Namun besaran / prosentase kenaikan UMS terhadap UMP atauUMK (misal 0,5% atau 1% dst menyesuaikan kesepakatan). Prosentase kenaikan ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan. 7.   Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 menyatakan hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada gubernur melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum sektoral. Dengan melihat ketentuan peraturan yang ada, maka upah minimum sektoral dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Pengupahan apabila sudah ada kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja di Sektor yang bersangkutan.Demikian wacana upah minimum sektoral di Daerah Istimewa Yogyakarta, semoga bermanfaat.      Yogyakarta,  September 2018     R. Darmawan, SH.MH
PERSIAPAN REAKREDITASI LABORATORIUM BALAI HIPERKES
Balai Hiperkes dan KK DIY merupakan laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium pengujian. Sesuai peraturan yang berlaku sertifikat pengujian berlaku selama 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, dan diajukan perpanjangan maksimal 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat pengujian.Oleh karena sertifikat akan habis pada maret 2019 maka Balai Hiperkes melakukan persiapan untuk melakukan proses reakreditasi. Proses reakreditasi dilakukan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen mutu, melakukan regristrasi ke KAN, Audit kelayakan pemohon, perbaikan dokumen hasil audit kelayakan, audit kecukupan dll. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh pegawai balai hiperkes dan KK dengan sangat berhati-hati.Setelah beberapa tahapan dilakukan, Balai Hiperkes dijadwalkan untuk dilakukan assesmen pada tanggal 26-27 September 2018. Selain proses reakreditasi pada sesmen kali ini Balai Hiperkes dan KK juga akan melakukan proses pendaftaran sebagai laboratorium lingkungan. Asessmen akan dilakukan oleh 3 orang assesor dengan rincian 2 orang sebagai asesorpersyaratan laboratorium sesuai dengan ISO 17025-2017 dan 1 orang asesor yang bertugas melakukan penilaian laboratorim hiperkes sebagai laboratorium lingkungan.Dengan dilakukannya persiapan ini diharapkan pada saat assesmen/penilaian pada hari yang telah dijadwalkan, Balai hiperkes tidak mendapatkan temuan yang menyebabkan gagalnya reakreditasi serta diharapkan dapat lolos sebagai laboratorium lingkungan. (rudy)
Pembukaan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Angkatan VI
[BERITA] HIPERKES&KK- Senin, 03 September 2018 Balai Hiperkes dan KK menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis. Pelatihan Paramedis ini merupakan angkatan ke-6 di tahun 2018, di hari pertama ini di ikuti oleh 31 peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis ini akan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 03 - 07 September 2018. Hari pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja Drs. VS. Wisnu Wibowo dan Ibu Endang Siwi Ediningsih, S.T., MM selaku Kepala Balai Hiperkes dan KK, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pelatihan. Pelatihan di hari pertama peserta akan mendapatkan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Keselamatan Kerja dan APD, Peraturan perundang-undangan bidang Hiperkes dan Higiene Industri yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. 
Telah Dibuka Kembali Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis dan Dokter Perusahaan
Pentingnya sertifikasi kesehatan kerja atau hiperkes bagi dokter dan perawat perusahaan diatur pemerintah melalui PERMENAKERTRANS No.01 Tahun 1976 tentang Wajib Latih Hiperkes bagi Dokter perusahaaan dan PERMENAKERTRANS No. 01 Tahun 1979 tentang Wajib Latih bagi Paramedis Perusahaan. Tujuan pelatihan ini yaitu untukmendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediakan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan. Kriteria peserta pelatihan Hiperkes dan KK yaitu peserta merupakan Dokter dan Paramedis.Tenaga Instruktur yang akan memberikan pelatihan Hiperkes adalah Instruktur senior dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai HIperkes dan KK, BPJS, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran UMY, dan IDKI cabang Yogyakarta. Durasi pelatihan :Pelatihan Dokter : 7 hari Pelatihan Paramedis : 5 hariTarif Retribusi Pelatihan :Pelatihan Dokter : Rp. 1.100.000,-Pelatihan Paramedis :  Rp. 800.000,-
Pemberian Bantuan Usaha kepada Kelompok Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja TA 2018
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DIY dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah DIY yaitumengurangi angka pengangguran di DIY melaksanakan Kegiatan PembentukanKesempatan Kerja. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :1.  Menciptakan kesempatan kerja / usaha baru khususnya bagi peserta kegiatan dan masyarakat sekitar pada umumnya.2.   Meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.3. Menumbuhkan sinergi antar unit-unit usaha produktif dalam masyarakatsehingga lebih mengoptimalkan potensi sumber daya setempat. Sasaran Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja adalah  tenaga kerja terdidik yang merupakanmasyarakat DIY yang berpendidikan minimal SLTA sampai dengan D3, berusia  18 - 40 tahun, disiplin, memiliki kemauan dansemangat untuk berwirausaha serta mampu bekerja secara individu dan kelompok. Calon peserta terorganisir dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 5 (lima) orangdengan jenis usaha yang sama dan mengajukan proposal. Adapun jenis usaha dalam kegiatan ini adalah pengolahan makanan, pengolahan kayu, pengolahan bambu dan fashion. Bantuan usaha berupa mesin danperalatan dari keempat jenis usaha tersebut telah diserahkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes  pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2018 kepada 60 kelompok usaha TKMT. Melalui pelaksanaan kegiatan ini maka diharapkan dapat terbentukwirausaha baru dari Tenaga Kerja Mandiri Terdidik sebagai upaya penciptaanlapangan kerja / usaha dan pengurangan pengangguran bagi wilayah DIY yangmerupakan bagian dari pelaksanaan Program Penempatan, Perluasan KesempatanKerja dan Transmigrasi.
Upacara Bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-73 di Disnakertrans DIY
Jumat, 17 Agustus 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-73. Seluruh rakyat Indonesia bersuka cita menyambutnya. Berbagai perayaan dilaksanakan untuk menyemarakkan hari ulang tahun negeri kita tercinta.Tidak terkecuali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang turut serta memperingati dengan melaksanakan upacara bendera yang tepat dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 WIB. Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dua Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas dan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh petugas upacara menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Dalam upacara bendera tersebut, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutan yang diawali dengan sapaan “Warga Yogyakarta yang patriotik”, Gubernur mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat kemerdekaan yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 mengambil tema “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”. Tema tersebut berkaitan dengan dua peristiwa penting bagi bangsa, yakni pelaksanaan perhelatan olahraga terbesar se-Asia di Indonesia, Asian Games, dan pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019 – 2024.Asian Games ke-18 yang akan dibuka esok hari tanggal 18 Agustus 2018 bertema The Energy of Asia. Berangkat dari tema tersebut, hendaklah energi bangsa kita pupuk dan kembangkan bersama sehingga menjadi energi positif bangsa, serta sarana menuju kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, dalam suasana guyub-rukun dan aman-damai.Merujuk tema “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”, agar kita semua sebagai bangsa selalu bersatu untuk bekerja bersama, sebagai wahana menuju peradaban Indonesia yang bermartabat. Perihal suksesi kepemimpinan nasional yang akan dilaksanakan tahun depan, Gubernur menyatakan pemimpin yang kelak terpilih sudah seyogyanya ialah sosok negarawan yang utuh dan diharapkan dapat menjadi energi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu NKRI, Sekali Merdeka Tetap Merdeka Menuju Indonesia Jaya! (ryp/082018)
SAH...., MULAI JANUARI 2019 PENGUJIAN ALAT K3 DI DIY MEMPUNYAI TARIF RESMI
Pengawasan, Yogyakarta. Pemda DIY menetapkan Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dituangkan dalam  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Peralatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disahkan pada tanggal 10 Juli 2018  dan baru akan efektif dilaksanakan mulai Januari tahun depan. Lahirnya pergub tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan, instansi, maupun pengguna perorangan yang ingin melakukan pengujian terhadap alat-alat K3 agar tidak lagi merasa bingung terkait besaran tarif yang harus dikeluarkan dalam melakukan pengujian alat K3.“Perusahaan selama ini banyak yang mengeluhkan tidak adanya tarif pasti dan lamanya waktu tunggu dalam melakukan Pengujian K3, sebabnya pelaksanaan layanan tersebut selama ini tidak dapat dibebankan dalam anggaran APBD sehingga layanan tersebut mau tak mau menjadi terhambat, sedangkan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengujian tersebut mengamanatkan untuk membebankan biaya tersebut pada perusahaan, tetapi faktanya apabila hal itu dilakukan tanpa adanya payung hukum yang mengaturnya secara khusus, di banyak daerah menjadi permasalahan, oleh karena itu agar pelaksanaan layanan tersebut memiliki payung hukum untuk membebankan biayanya ke pemohon, kami mengusulkan agar diatur secara khusus dalam pergub.” Ungkap Sriyati S.Pd., MM. selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pergub tersebut dikantornya, Kamis (2/8) Pengujian Alat K3 sendiri merupakan kewajiban setiap perusahaan maupun badan hukum lain dalam bidang Ketenagakerjaan, untuk menjamin dan memastikan alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi seperti Pesawat Uap (boiler), Bejana Tekan (kompresor dll), Pesawat Tenaga - Produksi (conveyor, mesin pres, tanur dll), Pesawat Angkat-Angkut(backhoe, forklift dll), Instalasi Listrik ditempat kerja, Elevator, Eskalator; maupun alat Penanggulangan Kebakaran di suatu perusahaan, apakah memenuhi persyaratan K3 atau tidak, serta apakah alat produksi tersebut layak dan aman untuk digunakan oleh tenaga kerja ataupun tidak; kewajiban pengujian alat-alattersebut merupakan amanat dari UU. Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap, UU. No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak mengujikan Alat K3 diperusahaannya dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Meski pelaksanaan Pergub tersebut baru pada Januari tahun depan, namun menurut Sriyati S.Pd.,MM, seluruh jajarannya, khususnya Pengawas Ketenagakerjaan selaku petugas pelaksana pengujian telah mempersiapkan segala sarana untuk mendukung pelaksanaan Pergub tersebut. “Pergub ini memang baru akan dilaksanakan pada Januari dua ribu sembilan belas nanti, tapi saat ini segala kelengkapan untuk mendukung pelaksanaannya sudah kami siapkan, pada sisi sarpras dipastikan sudah siap seratus persen, karena dengan beralihnya kewenangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan ke Propinsi pada dua ribu tujuh belas lalu, alat-alat pengujiannya juga ikut dialihkan, termasuk pula persiapan dalam penegakan hukumnya, karena apabila sosialisasi dan pembinaan telah cukup dilakukan tapi pelanggaran masih terjadi, nanti akan kami proses betul, meskipun hanya dengan sidang tipiring, karna ini kan masalah keselamatan ya, jadi ga bisa main-main dalam penegakan hukumnya. Terbukti kecelakaan kerja di DIY kan sampai saat ini masih beberapa kali terjadi.” Ujarnya. (Vnd)