Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 11 s/d 20 dari total 489 data.
Berhasil Mengungkap Kasus Ketenagakerjaan, Penyidik Ketenagakerjaan DIY Mendapatkan Penghargaan
Pengawasan,Jakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. pada tahun ini patut berbangga atas prestasi pegawainya ditingkat Nasional, pasalnya belum lama ini dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Ketenagakerjaan yang menjadi ujung tombak pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di DIY, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ke proses peradilan hingga diadili dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (P21). Penghargaan tersebut diserahkan secara khusus oleh Irjen. Pol. Sugeng Priyanto selaku Direktur Jenderal BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Rabu (11/7).             “Penghargaan ini kami berikan untuk memberikan motifasi kepada daerah lain agar mencontoh apa yang telah kawan-kawan ini lakukan di daerahnya. Mereka merupakan contoh nyata kepatuhan terhadap instruksi saya yang menargetkan satu bulan, satu penyidikan di setiap propinsi. Dengan segala keterbatasan instrumen yang ada, jangan sampai menyurutkan semangat rekan-rekan PPNS dalam menegakkan dan mengawal Norma-norma ketenagakerjaan, karena aturan tetaplah aturan, ada pelanggaran ya harus ditindak.” Ungkap Irjen. Pol. Sugeng Priyanto di depan Pejabat Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.            Dalam acara tersebut Disnakertrans DIY sebagai Instansi, juga mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam menegakkan norma ketenagakerjaan melalui upaya paksa melalui lembaga peradilan(represif pro justisia) serta apresiasi atas kinerja keuangan lembaga yang melakukan penyerapan tertinggi se Indonesia pada Triwulan II tahun 2018. Semua penghargaan tersebut bukan tanpa alasan diberikan kepada DIY, mengingat pada tahun 2018 ini, Disnakertrans DIY mengintensifkan pengawasan terhadap dipatuhinya norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan. Hingga tercatat pada bulan Juni hingga Juli 2018 saja, Disnakertrans DIY melalui pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua puluh satu kasus, khusus pengaduan terkait Tunjangan HariRaya (THR)., hal ini menunjukkan keseriusan Disnakertrans DIY. dalam melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan maupun dalam menangani setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat.            Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dr. Andung Prihadi Santosa, SKM., M.Kes. mengungkapkan apresiasinya kepada dua penyidiknya yang telah menunjukkan kinerja serta dedikasinya dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan, sehingga membuat perusahaan di DIY harus berpikir ulang apabila ingin melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.“Saya secara pribadi maupun institusi mengucapkan selamat kepada Pak Suharyana dan  Pak Ardina yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam penegakan hukum ketenagakerjaan., Ini harus jadi pengingat bagi pengusaha di DIY agar mematuhi seluruh norma ketenagakerjaan. Semoga nantinya pengaduan-pengaduan dari tenaga kerja yang bersifat normatif menurun, karena selain penegakan hukum kita juga melakukan pembinaan secara intensif ke perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.” Ungkapnya pada apel pegawai Disnakertrans DIY Senin(16/7).            Segala prestasi yang ditempuh oleh Disnakertrans DIY ini merupakan bukti bahwa Disnakertrans DIY sungguh-sungguh, serta tidak tebang pilih dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, disamping juga merupakan angin segar bagi keharmonisan hubungan industrial dan iklim usaha secara umum di DIY., mengingat selama ini banyak keluhan dari serikat pekerja yang mensangsikan penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Instansi tersebut.(vnd)
Pendekatan ergonomi dalam perusahaan
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pengertian Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan.Tujuan pendekatan pekerja dengan lingkugnan kerja yaitu mengurangi ketegangan dan kelelahan dalam pekerja saat menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia kerja terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Ergonomik yang bersasaran akhir efisiensi dan keserasian kerja memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subyek maupun obyek. Akan tetapi sering kali suatu perusahaan mengesampingkan aspek ergonomik bagi para pekerjanya, hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Contoh penerapan ergonomik dalam tempat kerja :1. Posisi Kerja Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk dimana kaki tidak terbebani engan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Bekerjalah dengan posisi tegak ke depan.2. KelelahanKelelahan fisik akibat kerja yang berlebihan, dimana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki seperti semula. Jika tidak terlalu berat kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup.3. Proses KerjaPara pekerja dapat menjangkau peralatan sesuai denga posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. 4. Tata letak tempat kerjaDisplay harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. 5. Fasilitas yang terdapat ditempat kantor Fasilitas rekreasi dan istirahat harus disediakan di tempat kerja6. Pengangkatan bebanBermacam-macam cara dalam mengangkat beban yakni, dengan kepala, bahu, tangan, punggung dsbnya. Beban yang terlalu berat. Dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot dan persendian akibat gerakan yang berlebihan.
Kegiatan Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur Tahun 2018
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah DIY yaitu mengurangi angka pengangguran di DIY melaksanakan Kegiatan Padat Karya Infrasturtur melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/kota. Sasaran padat karya infrastruktur adalah pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur, masyarakat miskin dan masyarakat rentan (korban PHK, mantan TKI,dll) yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan SD hingga SLTP. Kegiatan padat karya infrastruktur ini diwujudkan dalam pembangunan jalan cor blok sepanjang 450 m. Kegiatan yang dibiayai oleh APBD DIY Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan di  45 lokasi di wilayah DIY terdiri dari 15 (lima belas) lokasi berada di  3 (tiga) kecamatan miskin. Masing-masing kecamatan miskin terdapat 5 (lima ) lokasi. Sedangkan 30 lokasi lainnya adalah lokasi dimana terdapat banyak penganggur/setengahpenganggur. Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur masing-masing lokasi menyerap 52 tenaga kerja sehingga total pekerja yang terserap dalam kegiatan ini adalah 2.080 orang. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2018.Dengan kegiatan padat karya infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian Pemda DIY khususnya pada daerah kantong-kantong kemiskinan, mengurangi jumlah masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Selain itu dapat meningkatkan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta terpeliharanya kearifan lokal yaitu semangat kegotong royongan.(SW/PPK)
Perlunya Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Pegawai Hiperkes dan KK
HIPERKES&KK - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara khususnya di Balai Hiperkes dan KK di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Jumat, 22 Juni 2018 dilaksanakan peningkatan kemampuan teknis dengan materi Spirometer yang dilakasanakan di ruang pelatihan Balai Hiperkes dan KK yang diikuti oleh seluruh pegawai Hiperkes dengan narasumber bapak Wahyono, S.Pd dan Joko Sumarno, S.Pd. Mengingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan kerja suatu keadaan dimana para pekerja atau pegawai terjamin keselamatan pada saat bekerja baik dalam menggunkaan mesin/alat, proses pengolahan dan juga tempat kerja. Diharapkan dengan diadakannya peningkatan kemampuan teknis ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi keja, produktivitas, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian di bidang kesehatan dan lingkungan kerja. Peningkatan kemampuan teknis ini dijadwalkan 2 hingga 4 kali dalam satu bulan. 
TELAH DIBUKA PENDAFTARAN PROGRAM TRANSMIGRASI DIY
Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti Program Transmigrasi dapat segera mendaftaran diri ke :1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman ;       Jalan Parasamya Beran, Sleman. Telp (0274) 8684292. Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta ;       Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta. Telp (0274) 5637303. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ;       Jalan Gatot Subroto No. 1 Bantul. Telp (0274) 3672774. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo ;       Jalan Sugiman No. 3 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773036 - 7746395. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul ;       Jalan Wonosari KM. 23 Wonosari. Telp. (0274) 391440Syarat Pendaftaran :   a) Fotocopy KTP   b) Fotocopy Kartu KeluargaLokasi yang ditawarkan untuk penempatan transmigrasi tahun 2018 adalah sbb : 1. Lokasi Sigulai Kab. Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Lokasi Padang Tarok Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 3. Lokasi Tanjung Buka SP.6B Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 4. Lokasi Keladen Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur 5. Lokasi Tanjung Satai SP.3 Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat 6. Lokasi Raimuna Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara 7. Lokasi Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo 8. Lokasi Sandalan Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo 9. Lokasi Salondeang Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat 10.Lokasi Kabera Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI DIY
         Jaminan Sosial adalah salah satubentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa “setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial”.     Jumlah Perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018 adalah sebanyak 4.430 perusahaan.Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Tenaga Kerja/ Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Perusahaan/ Badan Usaha (BU) belum mencapai angka 100%. Hal tersebut dikarenakan masih adanya TenagaKerja/ Peserta Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 308.676 tenaga kerja namun Perusahaan/ BadanUsaha (BU) terindikasikan belum mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja  (Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja) ataupun belum melaporkan upah sesungguhnya yang diterima oleh tenaga kerja (PerusahaanDaftar Sebagian Upah).      Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negarayang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSakan dikenakan sanksi administrative secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negaradan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor4 Tahun 2018 Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Adminstratif tidakmendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan  Perusahaan/ Badan Usaha (BU) untuk mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 560/06595, tertanggal 22 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Melalui upaya tersebut diharapkan para Bupati dan Walikota di wilayah DIY untuk mengadakan sosialisasi, koordinasi, mendorong keikutsertaan pekerja dalamprogram Jaminan Sosial serta fasilitasi penerapan sanksi administrative bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan/Badan Usaha (BU) Se DIY untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dan memberikan data secara lengkap dan benar sebagai peserta Jaminan Sosial. Download : SE GUBERNUR PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA       
PELAKSANAAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 PADA PERUSAHAAN
Pemerintahtelah menetapkan ketentuan mengenai Hari Libur Nasional dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 223 Tahun2018; Nomor : 46 Tahun 2018; Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atasKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor707 Tahun 2017: Nomor 256 Tahun 2017; Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Didalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut diatas diatur ketentuan perubahan penetapan Cuti Bersamayaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.            Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Perusahaan Swasta dikarenakan penambahan cuti bersama yang semula 4(empat) hari menjadi 7 (tujuh) hari. Oleh karena itu, Pelaksanaan Cuti Bersama diPerusahaan/Instansi Swasta diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B. 70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, diatur sebagai berikut :1.    Cutibersama merupakan bagian dari cuti tahunan2.   Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif ataupilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruhdan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan mempertimbangkan kondisi dankebutuhan operasional perusahaan.3.    Pekerja/Buruhyang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnyamengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.4.    Pekerja/Buruhyang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurangdan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.            Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018 dapat didownlaod disini.            Demikian informasi mengenaipelaksanaan ketentuan Cuti Bersama di Perusahaan, semoga bermanfaat,terimakasih. (pa2018)
Upacara Hari Lahir Pancasila 2018 di Disnakertrans DIY
Di tengah suasana teduh dan khidmatnya Bulan Ramadan, tepat di tanggal 1 Juni 2018, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Di lingkup pemerintahan, Hari Lahir Pancasila diperingati dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian juga dengan ASN Disnakertrans DIY, yang pagi ini melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Depok Sleman.Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY yang terdiri dari pegawai Dinas, UPTD Balai Latihan Kerja & Pengembangan Produktivitas dan Balai Hiperkes & Keselamatan Kerja. Dalam upacara, dibacakan sambutan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Kepala Disnakertrans DIY yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam sambutannya, Presiden menyatakan agar seluruh komponen Bangsa Indonesia harus bahu-membahu membangun cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan landasan ideologi, yang mendasari untuk berperilaku sesuai dengan jati diri bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran.Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ancaan radikalisme, konflik sosial, dan terorisme, Bangsa Indonesia perlu menguatkan kembali Pancasila sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia akan lebih kuat dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang mengancam. (ryp/06218)
Mempertahankan Tren Positif Indek Pembangunan Ketenagakerjaan DIY
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: 1. pendayagunaan seluruh angkatan kerja nasional dalam proses pembangunan nasional atau perekonomian; 2. pemerataan kesempatan kerja di seluruh Indonesia; 3. perlindungan tenaga kerja di seluruh Indonesia; dan 4. kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dinilai dari tercapainya 4 (empat) tujuan tersebut. Pencapaian 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan suatu alat ukur yang sistematis, komprehensif, obyektif, akurat, relevan, dan andal untuk dapat dinilai seberapa dekat posisi Indonesia dengan 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan dimaksud. Angka indeks merupakan ukuran kuantitatif yang lazim digunakan di dunia untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Melalui angka indeks dapat diketahui area pembangunan mana saja yang sudah baik ataupun masih kurang baik. Untuk itu, angka indeks sangat akurat digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan.Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Hasil indeks pada setiap indikator utama memberikan informasi mengenai kinerja mesin-mesin pembangunan ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga dapat diformulasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang tepat guna mendekatkan Indonesia pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan.Dalam rangka melaksanakan Pengukuran Indek Ketenagakerjaan DIY Tahun 2018, Kemnaker RI  yang diwakili oleh Bp. Hadhi Raharja dan Bapak Dwi Hadianto dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tanggal 24 Mei 2018  melaksanakan pengukuran Indek Ketenagakerjaan.DI. Yogyakarta berturut turut sejak tahun 2013 selalu mendapatkan penilaian baik dalam pembangunan ketenagakerjaan • Tahun 2014       Terbaik  Harapan 1• Tahun 2015       Terbaik ke 3• Tahun 2016       Terbaik ke 2• Tahun 2017        Terbaik ke 2 (Kategori Sedang)Untuk itu diharapkan DIY dapat mempertahankan trend positif dengan mempertahankan yang sudah baik yaitu pada indikator penduduk dan Tenaga Kerja, Perencanaan, Pelatihan dan Kompetensi Kerja sedangkan untuk nilai yang harus diperbaiki adalah pada indikator lingkungan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang perlu menjadi prioritas dalam program ketenagakerjan.Sekretaris Disnakertrans DIY Ibu Sriyati, sangat beerterimakasih atas kunjungan dari Tim, dan akan mengupayakan hal-hal yang belum maksimal untuk menjadi prioritas sehingga peringkat DIY bisa menjadi No. 1, meskipun untuk dapat mencapai itu tidak mudah karena harus lebih baik dari DKI Jakarta yang selalu menjadi peringkat Pertama dalam Pengukuran IPK.(DS Program/2018)
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
> Dasar Hukum UU No 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan PP Nomor 78 Tahun 2015 ttg Pengupahan ( Ps. 6 ayat (1) jo Ps. 7 ayat (1) dan (2) )Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ttg Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSE Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018> Pengertian THR KeagamaanTHR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjaatau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.Hari Raya Keagamaan meliputi : Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan ProtestanHari Raya Nyepi bagi pekerja bergama HinduHari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama BuddhaHari Raya Imlek bagi pekerja yang beragama Kong Hu Chu> THR Keagamaan wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh perusahaanPengertian pengusaha adalah :Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya;Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan   sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.> Ketentuan dalam pembayaran THR KeagamaanTHR Keagamaan diberikan kepada :Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebihPekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan    perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/karyawan kontrak/outshourcing) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/karyawan tetap)> Besaran dan tata cara menghitung THR KeagamaanPekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secaraproporsional dengan masa kerja, dengan perhitungan :         masa kerja    --------------- x 1 (satu) bulan upah                 12 Yang dimaksud UPAH disini adalah :Gaji Pokok ditambah Tunjangan Tetap atauUpah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih yang tidak boleh kurang dari UMK Yang dimaksud UPAH 1 bulan disini adalah :Upah yang biasa diterima pekerja setiap bulan sesuai dengan golongan jabatannya masing-masing Namun demikian apabila THR Keagamaan diberikan lebih besar dari ketentuan peraturan perundangan maka lebih baik, misalnya sudah diatur dalamPerjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)> Cara menghitung Upah 1 (satu) bulan bagi pekerja harian lepasPekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan2. Pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja> Batas Waktu Pembayaran THRTHR Keagamaan wajib dibayarkan Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan,tujuannya adalah untuk memberi keleluasaan bagi pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya di Hari RayaNamun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan. ( Ps.5 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )> Bentuk/Wujud THR KeagamaanTHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. ( Ps.6 Permenaker No. 6 Th 2016 )> Apakah pekerja yang di PHK sebelum Hari Raya berhak mendapat THR ?Pekerja dengan status karyawan tetap yang di PHK terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya, berhak mendapat THR ( Ps. 7 ayat (1) Permenaker No. 6 Th 2016 )berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya phk ( Ps.7 ayat (2) Permenaker 6 th 2016)Lain halnya untuk karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapat THR ( Ps.7 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )> Apakah pekerja yang dipindah ke perusahaan lain berhak mendapat THR ?Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru,apabila dari perusahaan yang lama pekerja yang bersangkutan belum mendapat THR ( Ps. 8 Permenaker No. 6 Th 2016 )> Besaran THR Bagi Direksi Perusahaan BUMNDalam Permenaker No. 6 Th 2016 disebutkan bahwa besaran THR adalah 1 kali upah sebulan.Sementara dalam Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010, untuk direksi BUMN besaran THR adalah 1 kali gaji dan maksimal 2 kali gaji bila disetujui RUPS/Menteri.Berlakunya Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010 ini adalah sebagai lex specialis (aturan/ketentuan khusus) dari ketentuan ketenagakerjaan yang bersifat umum,termasuk Permenaker No. 6 Th 2016 mengenai THR bagi anggota Direksi BUMN. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah lex specialis derogat legi generali.Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas  lex specialis derogat legi generali  ini hanya berlakuterhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.Jadi, yang berlaku bagi Direksi BUMN terkait dengan pemberian THR adalah Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/2010 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara> Denda bagi Pengusaha yang terlambat membayar THRPengusaha yang terlambat membayar THR dikenai Denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu pembayaran THR.Pengenaan Denda ini tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha dalam membayar THRDenda dikelola untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam PK, PP atau PKB> Sanksi bagi Pengusaha yang tidak membayar THRSanksi Administratif diatur dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016Pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi Administratif berupa pembatasan kegiatan usaha (Ps.9 Permenaker No. 20 Th. 2016)Pembatasan kegiatan usaha meliputi :1.Pembatasan kapasitas produksi barang/jasa ( Ps. 2 ayat (3a) Permenaker No. 20 th 2016 )2.Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha ( Ps. 2 ayat (3b) Permenaker No. 20 th 2016 )> Pengawasan Pelaksanaan THR KeagamaanPengawasan pelaksanaan Permenaker No. 6 Th. 2016 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ( Ps. 9 Permenaker No. 6 th 2016 )> POSKO THRSelama bulan puasa ini, Disnakertrans DIY membuka Posko Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2018 dari  Tgl. 16 Mei s/d 8 Juni 2018Telp. (0274) 446 2714 pada jam kerja senin s/d kamis jam 08.00 - 15.00 WIB Jum'at jam 08.00 - 11.00 WIBSelain menerima laporan pengaduan dari para pekerja, Posko juga melayani jasa konsultasi terkait pembayaran THRUntuk Melihat Surat Edaran silahkan DOWNLOAD SE THR 2018Demikian informasi tentang THR Keagamaan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batinR. Darmawan, SH.MHKasi PengupahanDisnakertrans DIY