Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 11 s/d 20 dari total 477 data.
Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Disabilitas Tahun 2018
Sebagaimana diamanatkan pada ayat 2 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap warga Negara berhak atas pekerjaaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak dari tiap warga Negara. Bila dilihat dari sektor ketenagakerjaan, terdapat kelompok tenaga kerja yang dipandang memerlukan perhatian khusus, antara lain tenaga kerja lansia, muda wanita dan penyandang disabilitas. Kelompok kerja ini, khususnya penyandang disabilitas banyak mengalami diskriminasi, hambatan serta beberapa di antaranya termarjinalkan, sehingga peluang serta akses ibilitas terhadap kesempatan kerja bagi mereka tidak terpenuhi dengan baik.Banyak tenaga kerja penyandang disabilitas yang produktif dan memiliki keahlian tertentu. Untuk itu tenaga kerja disabilitas yang produktif iniperlu diberdayakan, karena mereka masih mampu mandiri, sehat dan mampu membiayai dirinya. Dan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah terbatasnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Khsusus Penyandang Disabilitas adalah melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 8 Mei 2018 di Hotel Cakra Kusuma, Jalan Kaliurang Yogyakarta, diikuti oleh 30 orang penyandang disabilitas dari Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Pada Kesempatan ini peserta mendapatkan pelatihan kewirausahaan pengolahan makanan, mulai darianeka kue hingga aneka keripik sayuran. Selama kegiatan, peserta memperoleh materi antara lain motivasi usaha, perencanaan usaha, inovasi produk dan pemasaran yang disampaikan oleh instruktur dari BLKPP DIY dan para praktisi. Peserta sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan ini. Setelah mendapatkan pelatihan, selanjutnya peserta akan menerima bantuan peralatan sebagai modal usaha.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa kewirausahaan yang mandiri pada tenaga kerja khusus penyandang disabilitas agar menjadi unit ekonomi yang mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja khusus penyandang disabilitas, sehingga dapat mandiri. (hw2018)
TKA
Meningkatnya investasi menyebabkan semakin bertambahnya jumlah perusahaan di DIY. Menurut data Disnakertrans DIY Tahun 2017,di DIY terdapat 4.062 perusahaan yang terdiri dari 2.619 perusahaan kecil, 1.008 perusahaan menengah dan 435perusahaan besar. Berdasarkan pemantauan Disnakertrans DIY hingga bulan April 2018, dari 4.062 perusahaan yang ada, 76 diantaranya menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sejumlah 266 orang yang bekerja pada berbagai jabatan, baik pada Jabatan Direksi ataupun jabatan-jabatan teknis.  Dengan adanya TKA di DIY, di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknologi bagi tenaga kerja lokal, dan di sisi lain dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaannya, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam perijinannya maupun pemantauan terhadap jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Dalam upaya pemantauan dan pengendalian TKA ada beberapa aspek yang diperhatikan, antara lain menyangkut pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dengan cara alih keterampilan dan alih teknologi. Pertimbangan lainnya harus melengkapi dokumen dan perijinan penggunaan TKA, serta harus mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja Indonesia. Untuk menyamakan persepsi, dan memberikan informasi berkaitan dengan TKA dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan TKA. Disnakertrans DIY melaksanakan sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Penggunaan TKA Tahun 2018. Pada kesempatan ini Disnakertrans DIY mengundang sebanyak  50 orang peserta dari perusahaan-perusahaan di DIY yang menggunakan TKA Kegiatanini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 1 hari, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dengan narasumber dari Disnakertrans DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) DIY. Melalui sosialisasi ini diharapkan terwujudkoordinasi dan komunikasi dua arah untuk menyamakan persepsi tentang penggunaanTKA demi kenyamanan dan keamanan bersama.(heny2018)
Pisah Sambut Kepala Balai Hiperkes dan KK
HIPERKES&KK -  Acara pisah sambut Plt.KaBalai Hiperkes dan KK Ibu Sriyati, S.Pd., MM yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 berjalan dengan lancar, dimana acara tersebut bertepatan dengan hari pertama menjalankan puasa Romadhon. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai dan karyawan Balai Hiperkes dan KK DIY. Perlu diketahui bahwa Ibu Sriyati menjalankan tugasnya sebagai Plt. Kabalai Hiperkes terhitung sejak bulan November 2017 hingga Mei 2018. Banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik atas kebijakan-kebijakan beliau. "Meskipun saya sudah tidak lagi di Hiperkes tetapi jiwa saya tetap Hiperkes. Saya berharap apa yang kemarin baik diteruskan, namun apabila kebijakan-kebijakan yang saya ambil setelah evaluasi dirasa kurang baik monggo diperbaiki. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Endang Siwi Ediningsih, S.T., MM selaku Kepala Balai Hiperkes yang baru, semoga mampu mempimpin dan membawa Hiperkes menjadi lebih baik lagi dan makin dikenal diluar", pesan Ibu Sriyati. Kepala Balai Hiperkes yang baru Ibu Endang Siwi Ediningsih S.T., MM berjanji untuk melanjutkan visi yang sudah di mulai bersama sekaligus mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sriyati yang sudah membimbing Hiperkes selama sekitar 6 bulan ini.  
Penutupan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Akt.4 tahun 2018
Hiperkes&KK - 11 Mei 2018 Ibu Sriyati S.Pd., MM. menutup pelatihan Hiperkes dan KK DIY bagi Paramedis yang terdiri dari 26 peserta. Dari 26 peserta tersebut terpilih 4 peserta dengan nilai terbaik yaitu Muh. Bahyudin,S.Kep, Ipan Septian, A.Md.Kep, Munarfah, AMK, dan Ns. Chandra Kusuma, S.Kep. Materi yang didapatkan oleh peserta dalam pelatihan tersebut cukup banyak yaitu, tentang kebijakan pemerintah bidang hiperkes dan kk, peraturan perundang-undangan, penerapan ergonomi ditempat kerja, gizi kerja dan produktifitas, sanitasi dan pengolahan kecelakaan kerja, psikologi kerja, potensi bahaya faktor fisik kimia, pencegahan akibat kerja, dan pengendalian alat laboratorium. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan melakukan kunjungan perusahaan dan diskusi panel. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan dan sebagai pemenuhan peraturan perundangan.
HATI-HATI TERHADAP SEGALA PENIPUAN YANG MENGATAS NAMAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI. YOGYAKARTA
   (YOGYAKARTA) Akhir-akhir ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) menerima beberapa pengaduan dari perusahaan di wilayah DIY terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke perusahaan untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu namun kemudian meminta uang sebagai ganti biaya cetak.   Dari pengaduan salah satu perusahaan, disebutkan ada dua orang yang mengaku sebagai pegawai Disnakertrans DIY mendatangi perusahaan untuk melakukan sosialisasi peraturan perundangan kemudian membagikan buku tertentu namun meminta untuk membayarnya dengan alasan sebagai ganti ongkos cetak, disebutkan pula bila perusahaan tidak mau membayarnya, orang tersebut mengancam akan melakukan tindakan tertentu terhadap perusahaan .    Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menegaskan "Disnakertrans DIY hingga saat ini tidak pernah menugaskan pegawai untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu tanpa disertai Surat Penugasan, apalagi meminta perusahaan tersebut untuk membayar dengan sejumlah uang, kalaupun ada kunjungan dari pegawai Disnakertrans DIY, pasti selalu disertai Surat Penugasan dan tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan sejumlah uang."   "Jadi dipastikan apa yang diadukan oleh perusahaan terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke berbagai perusahaan untuk membagikan buku, stiker, atau apapun namun kemudian meminta uang adalah salah satu bentuk modus penipuan."   Oleh karena itu Bapak Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menghimbau kepada seluruh perusahaan di DIY untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Disnakertrans DIY dan melaporkan kepada Kepolisian bila mengalami kejadian seperti yang diadukan oleh perusahaan tersebut. Disnakertrans DIY juga mempersilahkan apabila ada perusahaan yang ingin bertanya terkait program ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk dapat menghubungi nomor (0274)885147 atau dapat secara langsung datang ke Kantor Disnakertrans DIY.(vnd)
Tausiyah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan
Disnakertrans - Selasa 8 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengadakan pengajian untuk menyambut datangnya bulan ramadhan yang diikuti oleh karyawan dan karyawati di Disnakertrans DIY. Pengajian dilaksanakan di ruang bagaskara yang memiliki kapasitas 60 orang. Bapak kepala dinas Disnakertrans DIY dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes sangat antusias untuk mengikuti pengajian tersebut. Pemberi tausiyah Bapak Sakijan juga begitu bersemangat memberikan dan membagi ilmunya untuk menyambut datangnya bulan ramadhan.  Materi yang disampaikan sangat berbobot dan bisa menambah semangat untuk menjalankan ibadah. Materi yang disampaikan kurang lebihnya agar kita bisa menjaga lisan. Puasa bukan hanya masalah menahan lapar dan haus tapi menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat mau berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Bahagia bertemu Rabbnya adalah dengan berpuasa mereka mendapat banyak pahala dan disiapkan syurga bagi mereka yang menjalankan puasa. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Bapak ustad Sakijan. Setelah selesai tausiyah ditutup dengan doa bersama.
KALAU ADA INDIKASI PELANGGARAN, LAPORKAN SAJA
Pengawasan,Yogyakarta. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak dipungkiri memicu keresahan berbagai kalangan secara Nasional, tak terkecuali masyarakat di DIY khususnya kalangan pekerja. Hal itu terlihat dari banyaknya diskusi di media sosial maupun diskusi formal yang diselenggarakan lembaga atau organisasi tertentu yang membahas masalah ini, maupun aspirasi para pekerja saat Demonstrasi yang dilakukan bertepatan dengan perayaan May day atau hari buruh pada 1 Mei yang lalu.Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan terbitnya perpres TKA tersebut membuat TKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia sehingga merampas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Data terakhir menyebutkan, saat ini jumlah TKA di DIY sejumlah 302 (tiga ratus dua) orang, kebanyakan TKA tersebut bekerja pada sektor industri. Menanggapi hal itu, Disnakertrans DIY mempersilahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila ada perusahaan yang memperkerjakan TKA secara ilegal, atau menginformasikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Disnakertrans DIY agar dapat ditindaklanjuti.“Terbitnya Perpres 20 Tahun 2018 sebenarnya hanya memangkas atau menyederhanakan birokrasi perijinan TKA yang selama ini terlalu panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya. Harapan pemerintah dengan penyederhanaan tersebut akan meningkatkan Investasi secara Nasional serta mengurangi Tenaga Kerja Asing ilegal yang justru lebih membahayakan dari pada mereka yang masuk secara resmi.” Ujar Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans DIY, Rabu (8/5).“Kita selama ini gencar dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, baik yang dilakukan sendiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagai penegak hukum bidang Ketengakerjaan, maupun secara tim dengan Imigrasi, Kepolisian dan instansi lain yang terkait.  Jangan kuatir akan ada serbuan TKA itu, jadi kalau masyarakat melihat ada indikasi TKA ilegal maupun pelanggaran aturan-aturan Ketenagakerjaan, silahkan laporkan ke kami. Nanti akan kami terjunkan tim untuk melakukan tindak lanjut. “ tambahnya.Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai instansi, dan mengingat ancaman hukuman terhadap pengusaha atau perusahaan yang memperkerjakan TKA secara ilegal relatif berat, seharusnya perusahaan berpikir ulang untuk melakukannya, kerena ancaman sanksi menurut Pasal 185 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (vnd)
DISNAKERTRANS DIY MELAKSANAKAN TINDAKAN TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
Pengawasan, Yogyakarta.,Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dalam melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran dalam bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan, terbukti bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa perusahaan di DIY yang kasusnya telah Inkracht (berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasayang dapat ditempuh lagi) maupun sedang dalam proses untuk disidangkan. Semakin pesatnya kemajuan usaha dan industri di DIY akhir-akhir ini ini, memunculkan perusahaan-perusahaan baru, serta bertambahnya jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan wilayah DIY. Meski hal itu berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian di DIY, akan tetapi dampak lain yang juga ditimbulkan dari pertumbuhan industri tersebut, turut pula memberikan andil terhadap meningkatnya potensi pelanggaran hukum dalam bidang ketenagakerjaan serta meningkatnya kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian material maupun non materi. Di DIY sendiri, kasus yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; pada Triwulan IV tahun 2017 terdapat 167 Kasus dimana 69 diantaranya adalah pengaduan  dari masyarakat, khusus pengaduan yang berasal dari masyarakat tersebut, mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 9 pengaduan; hal itu menunjukkan semakin sadarnya masyarakat ataupun pekerja akan hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan disamping menunjukkan semakin banyaknya perusahaan yang berani melakukan pelanggaran.Dengan meningkatnya potensi kasus yang harus ditangani Disnakertrans DIY tersebut, apabila tidak diimbangi dengan penguatan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan, khususnya dalam penegakan hukum, maka hanya akan menyelesaikan permasalahan di permukaan saja, sedangkan dibalik itu semua masih banyak pelanggaran yang terjadi; karena penyelesaian yang selama ini dilaksanakan oleh Disnakertrans DIY lebih banyak diluar lembaga peradilan sehingga kurang memberikan efek jera bagi perusahaan untuk melakukan pelanggaran. “Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya KEPDIRJEN BINWASNAKER DAN K3 Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan, sehingga membuat kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus melaksanakan penegakan hukum secara tegas sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan di DIY agar tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya bidang ketenagakerjaan, serta menjadi peringatan untuk Perusahaan di DIY agar melaksanakan kewajiban-kewajiban Normatifnya” ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans DIY, Rabu (2/4).Maka dengan langkah yang ditempuh Disnakertrans DIY. tersebut diharapkan semakin meningkatkan keharmonisan Hubungan Industrial di DIY sekaligus sebagai jawaban atas keraguan berbagai kalangan yang selama ini mensangsikan keseriusan penegakan hukum Ketenagakerjaan, khususnya ketegasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dalam memproses setiap pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh perusahaan di DIY.(Vnd)
Pembukaan Pelatihan Hiperkes dan kk bagi Paramedis Angkatan IV
HIPERKES&KK- Senin, 07 Mei 2018 Balai Hiperkes dan KK menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis. Pelatihan Paramedis ini merupakan angkatan ke-4 di tahun 2018, di hari pertama ini di ikuti oleh 26 peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis ini akan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 07 - 11 Mei 2018. Hari pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja Dra. Eko Nurshanti, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pelatihan. Pelatihan di hari pertama peserta akan mendapatkan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Keselamatan Kerja dan APD, Peraturan perundang-undangan bidang Hiperkes dan Higiene Industri yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Salam Hiperkes !
Raih hidup lebih Sejahtera dengan Transmigrasi
PROGRAM TRANSMIGRASI merupakan programperpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan danmenetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.Perpindahanpenduduk melalui transmigrasi secara nasional telah memberikan kontribusi dalammengatasi keterbatasan peluang kerja dan berusaha serta penataan lingkungan didaerah asal seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat kontribusitransmigrasi terhadap peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada 8,8 jutaorang (apabila dihitung rata-rata 4 orang setiap KK, belum termasuk anakketurunan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan transmigrasi). Artinya bahwaProgram Transmigrasi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upayamengatasi pengangguran.Selain itu dari sisi pertanian PROGRAMTRANSMIGRASI mampu mendorong para petani untuk mendapatkan luasanlahan pertanian yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. PenelitiInstitut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullahmengatakan, hal ini terlihat dari semakin besarnya petani dengan kepemilikanlahan yang semakin sempit. Rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di Indonesiahanya mencapai 0,8 hektare. Angka ini masih kalah jauh dibandingkan denganJepang sih saat 1,57 hektare, Korea Selatan 1,46 hektare, Filipina 2 hektare,dan Thailand 3,2 hektare. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negaradengan level mekanisasi pertanian terendah dibandingkan negara lainnya. Hal inipun berdampak pada penurunan produktivitas petani. Untuk itu, diharapkan jumlahlahan yang dimiliki oleh petani semakin meningkat. Hal ini pun harus menjadisalah satu perhatian utama bagi pemerintah dalam program reforma agraria.  Petani yang miliki lahan sendiri lebihproduktif dibandingkan petani tanpa lahan. Semakin orang produktif maka akansemakin sejahtera masyarakat.  PROGRAMTRANSMIGRASImenawarkan kepemilikan luasan lahan pertanian rata-rata 2 HA setiap KK. Artinyabahwa PROGRAMTRANSMIGRASI mempunyai kontribusiyang cukup besar dalam upaya meningkatkan kepemilikan  lahan pertanian yang ideal bagi petani danmeningkatkan peoduktivitas petani.Apa saja syarat menjadi Transmigrasi ?1.      Warga Negara Indonesia yangmemiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP)2.      Berkeluarga dibuktikan denganSurat Nikah dan Kartu Keluarga3.      Berusia Produktif 19 sd 49 tahun4.      Berbadan Sehat yang dibuktikandengan Surat Dokter5.      Memiliki semangat dan tekat yangkuat untuk mengembangkan kehidupan di Satuan Permukiman Transmigrasi6.      Memiliki ketrampilan7.      Belum pernah bertransmigrasi8.      Lulus Seleksi Dimana bisa mendapatkan Informasi dan Pendaftaran?1.       1.  Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta    Jalan Kenari 56 YogyakartaTelepon (0274) Telepon 5637302.       2.  Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman   Jalan Parasamya Beran SlemanTelepon (0274) 8684293.       3.  Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Bantul   Jalan Gatot Subroto No. 1 BantulTelepon (0274) 3672774.       4.  Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Kulon Progo   Jalan Sugiman No.3 Wates Telepon(0274) 7730265.       5.  Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Gunungkidu         JalanWonosari Km 23 Wonosari Telepon (0274) 391440                        (Purina Trans / 2/04/18)