Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 21 s/d 30 dari total 477 data.
Simulasi Tanggap Bencana di Disnakertrans DIY
Sebagaimana lokasi dan bangunan lain di Indonesia, Kantor Disnakertrans DIY yang terletak di Maguwoharjo, berpotensi untuk terkena bahaya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Teridentifikasi, potensi bencana yang mungkin terjadi di Kantor Disnakertrans DIY adalah:a.   Bahaya Bencana KebakaranPotensi bahaya kebakaran mungkin terjadi, karena disebabkan hubungan arus pendek listrik, api terbuka, kebocoran gas LPG, dan sambaran petir.b.   Bahaya Bencana Gempa Bumi.Potensi bahaya gempa bumi mungkin terjadi, mengingat lokasi berada di wilayah DIY yang berada di wilayah rawan gempa bumi.c.    Bahaya Bencana Aksi MassaPotensi bahaya aksi massa mungkin terjadi, mengingat ketugasan dinas yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Berangkat dari potensi bahaya bencana seperti yang telah dijelaskan di atas dan dalam rangka pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2018, Disnakertrans DIY mengadakan simulasi tanggap darurat bencana pada Kamis (26/4). Simulasi dikhususkan pada tanggap darurat bencana kebakaran.Simulasi diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, simulasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan skenario simulasi yang telah direncanakan.Dengan diadakannya simulasi tanggap darurat bencana, diharapkan seluruh pegawai selalu sadar dan siaga bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. (ryp/0418)
Tantangan Ketenagakerjaan DIY
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2017 (BPS) , penganggur terbuka DIY pada angka 62.019 Orang, dengan tingkat penganggur terbuka 3,02 persen, dilihat dari data tersebut penganggur DIY masih sangat rendah dibawah angka rata-rata nasional yaitu 5,50, tetapi Indikator itu hanya sebagian kecil dari indikator lain untuk mengukur tenaga kerja, ini bisa dilihat dengan jumlah kemiskinan yang tinggi dengan angka 12,36 persen diatas angka rata-rata nasional 10,12 pada tahun 2017 BPS. Ini menandakan tingkat produktivitas di DIY yang masih rendah yang disumbang  tenaga kerja sektor informal dan setengah penganggur (terpaksa).Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini :1.    Tingkat produktivitas sektor pertanian yang rendah, sementara sektor pertanian penyumbang 2 besar jumlah tenaga kerja.2.    Tingginya jumlah tenaga kerja sektor informal, dengan perlindungan yang minim3.    Tingginya jumlah lulusan pendidikan tinggi, belum dapat dikelola maksimal dalam pemberdayaan masyarakat.4.    Minimnya pendididkan kewirausahaan menyebabkan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.5.    Inovasi Disruptiv  yang tumbuh pesat, menyebabkan banyak pekerjaan banyak yang hilang, sementara penyiapan SDM pada bidang baru perlu waktu.Peran serta pemerintah dan swasta diharapkan mampu mengurai permasalahan yang tiap tahun muncul tersebut. Sektor pertanian dengan tingkat kepemilikan lahan yang semakin berkurang mau tidak mau harus memberikan jalan masuknya teknologi tepat guna, tentu hal ini  akan berdampak pada  menurunya jumlah kesempatan kerja sektor ini, hal ini harus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sektor tersebu, sementara peralihan tenaga kerja ke sektor lain harus disiapkan.Sektor informal dari sisi pendapatan tidak seburuk sektor formal, contoh : seorang penjual bakso pendapatan kemungkinan akan lebih tinggi dari pada karyawan pabrik, tetapi permasalahan perlindungan diperlukan upaya lebih, agar bisa dijangkau perlindungannya.Lulusan pendidikan tinggi DIY, cenderung dididik untuk menjadi pencari kerja hal ini menyebabkan jumlah penganggur berpendidikan tinggi semakin tinggi di DIY, sementara kesempatan kerja tercipta lebih sebabkan  karena  faktor ikutan. Warung makan, loundry, kos dll.Pendidikan kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini, hal ini untuk mendorong masyarakat menjadi wirausaha, karena pada negara maju tingkat wirausaha semakin tinggi, saat ini DIY dengan tingkat  usaha dibantu buruh tetap  di DIY pada angka 3,25 persen.Perkembangan teknologi selalu menjadi tantangan ketenagakerjaan, sejauh ini perkembangan teknologi selalu dapat diantisipasi dengan penyesuaian SDM, tetapi tumbuhnya inovasi disruptiv   belakangan ini  terlalu cepat, banyak pekerjaan yang hilang dengan cepat tanpa proses. Inovasi disruptiv umumnya menggangu dan cenderung  mengambil banyak pekerjaan menjadi hanya  terpusat, meskipun beberapa inovasi ramah ketenagakerjan (tranportasi online). Tapi hHal ini akan menimbulkan konflik yang perlu dengan cepat antisipasi regulasi pengawasannya untuk tetap menjaga Hubungan industrial yang kondusif.Sebenarnya dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi DIY yang besar, perkembangan teknologi menjadi menjadi peluang untuk dapat menumbuhkan start up –start up baru, untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat diterima pasar.Peran pemerintah terbatas, sehingg perlu peran swasta dan masyarakat untuk dapat mengantisipasi perkembangan ketenagakerjaan saat ini. Sehingga akan didapatkan ketenagakerjaan yang produktivitasnya tingga dan terlindungi.(DS Prog/ 25/04/18)
Pengujian Lingkungan dan Pemeriksaan Tenaga Kerja perusahaan UMKM
Kamis, 12 April 2018 Balai Hiperkes dan KK melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan UMKM di daerah Imogiri Bantul, yaitu batik Sungsang, batik Sri Kuncoro , dan kelompok pengrajin Keris. Perusahaan tersebut sudah melalui seleksi yang dilakukan Balai Hiperkes sebelumnya, total perusahaan yang akan diuji Balai Hiperkes dan KK melalui anggaran APBD tahun 2018 ini sejumlah 70 perusahaan UMKM di 5 kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan ini mampu menciptakan tenaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Dibuka Pendaftaran Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter Bulan April 2018, kuota terbatas 30 peserta per angkatan.
Telah dibuka pendaftaran Pelatihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan, tanggal 29 April - 05 Mei 2018. Dokter perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mereka dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3, selain dapat membantu organisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. 
JOB FAIR Tanggal 10-11 April 2018 di Universitas AMIKOM Yogyakarta
Kementrian Ketenagakerjaan RI, Disnakertrans DIY, dan Universitas AMIKOM Yogyakarta bekerjasama melaksanakan JOB FAIR.
Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Dokter Angkatan I Tahun 2018
HIPERKES&KK DIY,- Pada tanggal 18-24 Februari 2018 Balai Hiperkes dan KK mengadakan pelatihan Hiperkes Bagi Dokter perusahaan, pelatihan ini merupakan pelatihan Dokter angkatan pertama ditahun 2018 dan diikuti 30 peserta. Peserta juga melaksanakan praktek kunjungan industri di perusahaan PT. Marel Sukses Pratama, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang komoditas kaoskaki dan bordir Jl. Mulungan Gondang Penen, Sendangdadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Diharapkan setiap tenaga Dokter perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mereka dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3 selain dapat membantu orrganisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja.Untuk mendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan.
Pembukaan Pelatihan Hiperkes Bagi Paramedis, Februari 2018
HIPERKES DIY,- Pembukaan pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Angkatan I 2018 yang diselenggarakan mulai tanggal 5 Februari dan diikuti oleh 30 peserta paramedis perusahaan. Hari pertama diselenggarakanya pelatihan dimulai pukul 07.00 - 07.30 untuk mengikuti pretest dan dilanjutkan dengan pembukkan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasie Pelatihan Hiperkes dan KK DIY, ibu Dra. Eko Nursanti. Video Pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis
Laboratorium Hiperkes dan KK DIY Updating ISO
HIPERKES DIY, Balai Hiperkes dan KK DIY melaksanakan persiapan updating ISO 17025 : 2005 menjadi iso 17025 : 2017 yang dilaksanakan selama 11 hari dari tanggal 1 - 23 Februari 2018. Pada hari pertama dan kedua lembaga konsultan Trust memberikan pelatihan tentang review exiting system yang diikuti oleh pegawai Hiperkes dan KK khususnya di bidang kesehatan lingkungan. Menurut ISO (International Organization for Standardisation), akreditasi adalah pengakuan formal terhadap laboratorium penguji /kalibrasi yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian /kalibrasi tertentu. Akreditasi laboratorium mampu memberikan jaminan terhadap mutu dan keakuratan data hasil uji/kalibrasi sekaligus menjamin kompetensi laboratorium penguji/kalibrasi.Untuk dapat diakreditasi sebagai laboratorium yang kompeten, laboratorium tersebut harus menerapkan standar ISO/IEC 17025:2005 yaitu persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji/kalibrasi. 
167 KASUS KETENAGAKERJAAN BERHASIL DISELESAIKAN DISNAKERTRANS DIY PADA 2017
HIPTK, Yogyakarta.,- Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2017 Dinas Tenaga Kerja berhasil menyelesaikan 167 Kasus Ketenagakerjaan. Hal tersebut terungkap dari laporan tahunan seksi Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Triwulan IV / 2017. Kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, diantaranya upah yang belum sesuai Upah Minimum Kebupaten/ Kota (UMK), perusahaan tidak membuat Peraturan Perusahaan (PP), upah yang terlambat dibayarkan, pekerja tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.Kasus-kasus itu merupakan hasil temuan saat pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di perusahaan maupun dari pengaduan masyarakat ke Disnakertrans DIY. Namun dari jumlah tersebut tidak terdapat perusahaan yang diproses di lembaga peradilan; karena secara tertulis menyatakan akan melaksanakan kewajibannya sesuai saran dan pembinaan secara langsung dari Disnakertrans DIY melalui pegawai pengawas maupun peringatan dalam Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada pengusaha yang dianggap membandel.“Saat ini fokus kami adalah pembinaan melalui pendekatan persuasif ke pengusaha maupun pekerja, tetapi kedepan tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan penegakan hukum secara represif yustisial atau jalur peradilan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila terdapat perusahaan yang meski telah dibina tetapi tetap melakukan tindak pidana ketenagakerjaan”  ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang HIPTK, Disnakertrans DIY Rabu (24/1).            Dalam sistem hukum ketenagakerjaan, khususnya yang diatur pada Permenaker 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan memang dikenal tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi tahapan pertama yaitu preventif edukatif  yang dilakukan melalui pembinaan ataupun sosialisasi norma ketenagakerjaan; kemudian  tahapan yang kedua yaitu tahapan represif non yustisial  yang merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan melalui Nota Pemeriksaan sebagai bentuk peringatan; dan tahap ketiga yaitu represif yustisial  yang merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan yang dilakukan dengan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Vnd
Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter
Disnakertrans, Yogyakarta.-“Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter." Hal tersebut dikatakan Kadisnakertrans DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. dalam pembacaan sambutan Menteri Tenaga Kerja pada Upacara peringatan bulan K3 Nasional sebagai tanda dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2018 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh tanah air setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2018 di Kantor Disnakertrans DIY Jl. Ringroad Utara,Maguwoharjo, Depok, Sleman Selasa (16/1),.Dalam sambutan yang dibacakannya, Kadisnakertrans DIY, mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut serta sarana-prasarana penunjang lainnya.“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” katanya.Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerjase banyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan Nasional tentang K3, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3.Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman,nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja. pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.Dalam sambutan yang dibacakannya,  Kadisnakertrans DIY mengajak, dan mendorong agar semua Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, para Cendikiawan, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan,pekerja, masyarakat lain-lainnya, melakukan upaya-upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air.Pada acara tersebut, Kadisnakertrans DIY juga melakukan peluncuran aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Daring/ Online milik Pemda DIY yang diberi nama “Malioboro”yang merupakan akronim dari Mekanisme Aplikasi Online Wajib Lapor Jogja, yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Aplikasi “Malioboro” sendiri merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mempermudah proses pelaporan kondisi ketenagakerjaan di suatu perusahaan sesuai amanat Undang-undang No. 1 Tahun1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan secara manual. Vnd