Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 31 s/d 40 dari total 457 data.
Mengenal apa itu JKK
Setiap orang berhak atas JAMSOS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat Indonesia yg sejahtera, adil dan makmur (pasal 28 h ayat (3) UUD 1945). BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (persero), terbentuk sejak 1 januari 2014 dan mulai beroperasi pada 1 juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian(JKM). Kali ini yang akan dibahas tentang JKK, manfaat JKK apa sih ? berikut manfaat menurut pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis :Pemeriksaan dasar dan penunjangPerawatan tingkat pertama dan lanjutanRawat inap ruang kelas 1 RS pemerintah atau RS swasta yang setaraPerawatan intensifPenunjang diagnostikPengobatanPelayanan khususAlat kesehatan dan implantJasa dokter/ medisOperasiTransfusi darah dan atauRehabilitasi medikSANTUNAN BERUPA UANG, MELIPUTI :1. BIAYA PENGANGKUTAN :Angkutan darat Rp.1.000.000.Angkutan laut Rp.1.500.000.Angkutan udara Rp.2.500.000.2. SANTUNAN SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB) :6 bln I 100% x upah sebulan6 bln II 75% x upah sebulan6 bln III dst 50% x upah sebulan dan dibayar selama STMB sampai dinyatakan sembuh (surat keterangan dokter)3. SANTUNAN CACAT :Cacat anatomis = % sesuai tabel x 80 x usCacat fungsi = % berkurang fungsi x % tabel x 80 x usCacat total tetap = 70% x 80 x usSantunan kematian = 60% x 80 x us (min = jkm)Biaya pemakaman = Rp. 3.000.000Santunan berkala 24 x Rp. 200.000 = Rp. 4.800.000Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan atau alat pengganti bagi peserta yg cacat akibat kk/pak = (100% + 40%) x standar harga di RS pemerintahPenggantian biaya gigi tiruan maks Rp. 3.000.000Bantuan beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat KK/PAK sebesar Rp. 12.000.000 ( hanya satu kali pemberian)Upah sebagai dasar pembayaran manfaat jkk adalah upah terakhir pada saat kecelakaan terjadi.ririn/hiperkes
Dewan Pengupahan Punya Peran Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani, memuji pekerja dan pengusaha yang telah berkontribusi menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif sepanjang 2017."Tahun ini kondisi hubungan industrial di Indonesia berjalan kondusif dan relatif lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya merupakan peran pekerja dan pengusaha yang memiliki keinginan kuat menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis. Semoga kondisi ini bisa kita jaga dan perkuat," kata Adriani pada penutupan acara Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) 2017 di Hotel Ciputra Jakarta, Jumat (13/10/2017).Menurut Adriani harmonisnya hubungan industrial tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor upah. Untuk itu, penting bagi Depenas mengembangkan suatu sistem pengupahan yang membuat pekerja dan pengusaha merasa diperlakukan adil. "Kalau Depenas hanya ada di Surat Keputusan (SK) Presiden dan Dewan Pengupahan Daerah hanya ada di SK Gubernur tentunya ini tidak akan berdampak apa-apa dan sangat sulit mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Tapi jika Dewan Pengupahan baik nasional dan daerah ini bisa berfungsi secara efektif kita harapkan dapat mempercepat hubungan industrial yang semakin harmonis," kata Adriani. Adriani berharap Depenas bisa berfungsi secara efektif dalam mengembangkan sistem pengupahan nasional yang berkeadilan dan berdaya saing. "Depenas memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif dan menjadi rujukan dalam perumusan berbagai kebijakan dan program-program strategis pemerintah khususnya yang terkait sistem pengupahan," ungkap Adriani. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Indra Yana, mengatakan saat ini peran Depenas adalah melakukan kajian-kajian untuk merumuskan formulasi perhitungan upah minimum yang ideal. Pasalnya, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 1 November 2016 peran Depenas dan Dewan Pengupahan Daerah seolah tidak ada lagi. Penentuan upah minimum tidak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang biasa dilakukan Dewan Pengupahan. Formula pengupahan dalam PP 78 menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. "Tugas Dewan Pengupahan saat ini setelah adanya PP 78 adalah melakukan kajian. Saat ini kita sedang mengkaji penggunaan Purchasing Power Parity (PPP) atau keseimbangan daya beli sebagai basis menentukan KHL berkeadilan. Kita berharap kajian ini menjadi alternatif solusi terhadap kemandekan peran Dewan Pengupahan Daerah setelah penerapan PP 78," ujar Indra yang juga merupakan anggota Depenas dari unsur Serikat Pekerja. Indra berharap formulasi PPP yang sedang dikaji ini nantinya bisa diadopsi pemerintah sebagai aturan untuk menetapkan upah minimum sehingga peran Dewan Pengupahan ada lagi. "Melalui perhitungan KHL berdasarkan PPP akan tercipta keadilan. Pasalnya PP 78 itu sendiri tidak menimbulkan harmonisasi dan kepuasan baik terhadap pengusaha maupun serikat pekerja," ungkap Indra. PPP ini, jelas Indra, ada 96 komponen yang disurvei. Terdiri dari barang (makanan dan bukan makanan) yang telah memenuhi 76 persen kebutuhan seorang lajang. "Jadi ini objektif sekali. Kita masih memiliki waktu hingga Oktober 2019 untuk menyempurnakan kajian PPP ini. Kita sekarang masih bekerja terus menyempurnakan pola formulasi PPP sehingga pada 2020 nanti saat pemerintah mereview komponen KHL, formulasi PPP ini sudah bisa digunakan," kata Indra. (Sumber : berita www.kemnaker.go.id)
Upacara Hari Kesaktian Pancasila Disnakertrans DIY
Disnakertrans DIY-, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diadakan tanggal 1 Oktober 2017 diselenggarakan secara nasional dengan tema “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur”. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Drs. Heru Pranawa mempimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Disnakertrans DIY. Sedangkan pembacaan teks sambutan Gubernur DIY dibacakan oleh Kepala Disnakertrans dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya berpesan bahwa sebuah dasar negara seyogyanya tidak hanya dipelajari dan dimengerti saja, akan tetapi yang lebih dari itu adalah pelaksanaanya secara nyata didalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlebih pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan mayarata. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini diikuti para pejabat eselon II, III, IV serta seluruh karyawan Disnakertrans DIY. (program)
Hari Batik Nasional
gbr. Kompas.com/think-batik.jpg DISNAKERTRANS,- Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi. Sejak penetapannya pada 2 Oktober, maka setiap tanggal itu menjadi momen peringatan hari batik nasional untuk Indonesia. Kain batik dinobatkan sebagai identitas budaya masyarakat Indonesia. Kehadirannya melalui warna dan desain simbolik menjadi pengungkap kreatifitas dan spiritualitas orang Indonesia. Terlebih Kota Yogyakarta yang resmi dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia. Maka dari itu, untuk memperingati hari batik nasional hari ini seluruh pegawai di Disnakertrans DIY diwajibkan mengenakan batik.
PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF
HIPERKES- Arsip merupakan salah satu sumber informasi manajemen. Mengingat arti penting arsip, maka perlu adanya sistem pengelolaan yang sistematis, efektif, dan efisien. Arti penting arsip bukan menjadi alasan untuk menyimpan seluruh arsip yang dimiliki oleh suatu instansi. Untuk arsip yang nilai gunanya tinggi perlu untuk disimpan secara permanen, sedangkan untuk arsip yang tidak memiliki nilai guna yang tinggi, apabila telah habis retensi perlu untuk dilakukan pemusnahan. Walaupun demikian bukan berarti untuk memindahkan dan memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan sembarang, tetapi harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rabu, 20 September 2017, UPTD Balai Balai Hiperkes dan KK melakukan pemindahan arsip inaktif 20 box ke kantor pusat, Disnakertrans untuk di lakukan pengolahan lebih lanjut lagi.(rrn/hiperkes) Arsip inaktif yang akan dipindahkan sebanyak 20 box Pemindahan arsip inaktif disaksikan oleh Ka Subbag TU dan petugas arsip Balai Hiperkes dan KK Arsip inaktif diserahkan di kantor Disnakertrans DIY
Perlukah Guru Mengikuti Pelatihan Hiperkes dan KK ?
HIPERKES&KK- Dalam pembelajaran di sekolah, baik di kelas maupun di tempat praktikum atau laboratorium, guru memegang peranan penting penciptaan dalam kondisi proses pembelajaran. Guru menjadi unsur penting dalam membangun pemahaman, sikap dan perilaku siswa selama proses belajar di tempat praktikum/laboratorium sekolah. Kecelakaan kerja biasanya dihasilkan oleh rendahnya sikap mengutamakan keselamatan kerja. Salah satu cara untuk mengurangi kecelakaan kerja adalah melalui pendidikan atau pelatihan. Melalui pelatihan ini diberikan pemahaman dan ditanamkan kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai intruksi/prosedur yang aman. Untuk itu Balai Hiperkes dan KK DIY mengadakan pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi guru-guru SMK dan SMA berlaboratorium. Pelatihan ini diikuti sebanyak 30 guru SMK di wilayah Yogyakarta. Selain pelatihan di Hiperkes, peserta juga melakukan kunjungan ke perusahaan UD.Rekayasa Wangdi W.(rrn/hiperkes&kk)Pengenalan Alat Pengujian Kebisingan, Iklim kerja dan Pencahayaan
PELAKSANAAN BIMTEK PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI LOKAL
Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan Bimtek Pemberdayaan bagi transmigran lokal dalam rangka pengembangan usaha Pertukangan sebanyak 20 orang ( Tukang Kayu ). Pelaksanaan pada tanggal 4 s/d 8 September 2017 bertempat di Balai Pertemuan Translok Karangtengah Imogiri Bantul. Maksud diselenggarakannya kegiatan Pemberdayaan ini adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan wawasan berusaha dan mengembangkan perekonomian baru dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Transmigrasi Lokal Ring I Karangtengah, Imogiri, Bantul. ❮ ❯ var slideIndex = 1; showDivs(slideIndex); function plusDivs(n) { showDivs(slideIndex += n); } function showDivs(n) { var i; var x = document.getElementsByClassName("mySlides"); if (n > x.length) {slideIndex = 1} if (n < 1) {slideIndex = x.length} for (i = 0; i < x.length; i++) { x[i].style.display = "none"; } x[slideIndex-1].style.display = "block"; }
Kompetensi SDM Indonesia Harus di Atas Standar Pasar Kerja
Yogyakarta -- Perkembangan teknologi, politik dan ekonomi menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) karena persaingan tenaga kerja nasional maupun global semakin ketat. Kompetensi dan kualitas SDM Indonesia harus terus bergerak sampai di atas standar pasar kerja. "Kalau bicara SDM, kita harus pastikan bahwa SDM Indonesia kompetitif. Harus melampaui standar," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri pada forum konsolidasi mahasiswa pascasarjana Indonesia bertajuk 'Bersinergi Menuju Kedaulatan Indonesia; Upaya Refleksi, Proyeksi, dan Resolusi Masalah Negara' di Gedung Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (13/9/2017). Menaker mengungkapakan, untuk memenangkan kompetisi tenaga kerja, SDM Indonesia harus berada di atas standar pasar kerja untuk memastikan kemenangan. Jika kompetensi tenaga kerja Indonesia berada pada standar masih bisa menang namun tidak menutup kemungkinan kalah. "Jika kompetensinya di bawah standar maka sudah pasti kalah," katanya. Meski demikian, Menaker mengajak masyarakat untuk melihat masa depan Indonesia dengan lebih optimis. Karena sedikit atau banyak harapan dan capaian pembangunan ketenagakerjaan harus tetap dijaga dan diapresiasi demi keberlangsungan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik. "Karena dengan menghargai capaian-capaian kecil ini kita bisa berpikir positif," ungkap Menaker. Menaker masih menyayangkan persoalan ketenagakerjaan masih dianggap isu pinggiran. Hal ini yang menjadikan peningkatan kompetensi SDM masih mengalami kendala. "Jadi kalau kita mulai transformasi ke SDM, masalah ini harus segera kita atasi karena kita juga akan menghadapi bonus demografi," tutur Menaker. Pelatihan vokasi menjadi terobosan untuk mengatasi persoalan angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja. Jika pelatihan vokasi tidak memiliki kedudukan yang seimbang dengan pendidikan formal terutama dalam hal alokasi anggaran, maka pembangunan SDM dan pengangguran akan terus menjadi persoalan pembangunan ketenagakerjaan. Sumber : kemnaker.go.id
Disnakertrans DIY Berkorban di Idul Adha 1438 H
DISNAKERTRANS, - Allahuakbar-Allahuakbar-Allahuakbar Laailaha Ilallahu Wallaahu Akbar, Allahuakbar Walillahil Hamd. Disnakertrans DIY mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H. Berkaitan dengan ibadah kurban, pegawai di Disnakertrans DIY melaksanakan kurban dengan memberikan satu sapi untuk dijadikan hewan kurban hari raya Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di halaman kantor Disnakertrans DIY pada hari Senin, 04 September 2017.Nantinya Daging kurban akan dibagikan kepada warga disekitar Disnakertrans DIY. penyembelihan hewan kurban dihalaman Disnakertranspembagian daging hewan kurban kepada warga Banyak hikmah yang didapat dari ibadah kurban, diantaranya dapat meningkatkan jiwa sosial untuk berbagi dengan sesama serta dapat memupuk iman dan takwa kepada Allah SWT. (program/nakertrans)
Peringatan Keistimewaan DIY di Disnakertrans DIY
Tiap tanggal 31 Agustus, diperingati Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peringatan tersebut didasarkan pada tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh pegawai Pemerintah Daerah DIY diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat Jawa. Bagi pegawai pria, pakaian adat Jawa yang dikenakan berupa surjan dengan motif lurik, kain jarik berwiru, blangkon, selop, dan dilengkapi keris. Sedangkan pegawai wanita mengenakan baju kebaya tangkepan, kain jarik berwiru, dan beralaskan kaki selop. Seluruh pakaian dan aksesori harus dalam gagrak Yogyakarta. Selain diperingati dengan mengenakan busana adat Jawa lengkap, Keistimewaan DIY juga diperingati dengan apel pagi yang diikuti seluruh pegawai Disnakertrans DIY. Apel pagi yang diselenggarakan hari Kamis 31 Agustus 2017 berbeda dengan apel pagi yang setiap hari dilaksanakan, karena dilengkapi dengan acara potong tumpeng dan doa bersama. Usai apel pagi dan sebelum memulai aktivitas rutin kedinasan, pegawai menikmati nasi kuning tumpeng bersama-sama.(ryp/082017)