Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 31 s/d 40 dari total 477 data.
DISNAKERTRANS MELUNCURKAN APLIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN “MALIOBORO.”
Pengawasan,Yogyakarta.- Setelah sukses dilakukan uji coba selama dua minggu, Disnakertrans DIY akhirnya meluncurkan Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan  yang diberi nama “Malioboro atau akronim dari Mekanisme Aplikasi Online Wajib Lapor Jogja.”Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kadisnakertrans DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. yang dilakukan berbarengan dengan Upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Disnakertrans DIY Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Selasa (16/1).Selain peluncuran Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan “Malioboro,” pada kesempatan itu Disnakertrans DIY juga mengundang perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi HRD perhotelan(HHRMA), pejabat dilingkungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/ Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa perwakilan perusahaan untuk melakukan pengisian secara langsung melalui aplikasi “Malioboro” dalam acara pencanangan dan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring (online) di DIY.“Dengan sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas, dan oleh karena itu kepatuhan perusahaan untuk melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan diharapkan bisa meningkat .” kata Kadisnakertrans DIY saat membuka acara tersebut.“Ini merupakan jawaban dari kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dan Untuk mendukung kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY sebagai instansi di lingkungan Pemda DIY yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Jadi kalau di Surabaya punya Siwalan (Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan milik Jawa Timur) maka di jogja punya  “Malioboro””Adapun Wajib Lapor Ketenagakerjaan sendiri merupakan amanat dari UU No 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang mewajibkan Pengusaha/ Pengurus melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Perlu diketahui pula bahwa Pengusaha/ Pengurus perusahaan yang tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Vnd
LIGA PEKERJA INDONESIA SIAP DISELENGGARAKAN, DISNAKERTRANS DIY MEMBUKA PENDAFTARAN PESERTA
HIPTK, Yogyakarta.,- Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah pencetak bibit atlet sepak bola Nasional kembali menyelenggarakan event sepak bola bergengsi tingkat Nasional. Kompetisi sepak bola antar perusahaan yang dulu dikenal dengan nama Galakarya atau Liga Karyawan akan hadir kembali dengan nama baru yaitu 'Lipesia'yang merupakan singkatan dari Liga Pekerja Indonesia. "Sebenarnya secara Nasional Kick-off edisi perdana Lipesia telah dilaksanakan pada 8 Desember 2017 lalu di Jawa Timur. Lipesia tersebut akan memperebutkan piala bergilir Piala Presiden. Jumlah peserta akan dibagi ke dalam beberapa grup. Bertanding menggunakan sistem setengah kompetisi. Nantinya juara di DIY akan maju di tingkat Nasional dan bertanding di 6 Zona Regional yang dibagi ke dalam 8 grup. Para juara grup berhak melaju ke babak 8 Besar, Partai finalnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2018 yang merupakan Hari Buruh atau populer dengan sebutan May Day," ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang HIPTK Disnakertrans DIY. Dikatakan bahwa, berdasarkan aturan yang berlaku, peserta Lipesia adalah karyawan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dengan rentang usia mulai 20 sampai 40 tahun. Menariknya setiap perusahaan dibolehkan untuk mendaftarkan dua pemain bintang atau 'Marquee Palyer'."Marquee playernya boleh mantan pemain timnas atau mantan atlit liga Indonesia asalkan bukan merupakan pemain liga indonesia yang masih aktif," jelasnya. Harapannya banyak perusahaan di DIY yang turut berpartisipasi dalam Liga Pekerja Indonesia atau Lipesia ini, sehingga dapat menjadikan sarana berkreasi yang menyehatkan seluruh pekerja di Indonesia serta mengeratkan persatuan para Industriawan dalam satu kegiatan sepakbola. Sedangkan pendaftaran peserta Lipesia ini dilaksanakan di Ruang Hubungan Industrial Disnakertrans DIY, d/a. Jl. Padjajaran (Ringroad Utara), Maguwoharjo, Depok, Sleman, yang dimulai tanggal 2 Januari 2018 – 26 Januari 2018  pada jam kerja, atau dapat menghubungi Widoyono (0813 2838 6468) dan Meinarto (0856 4310 2120). Vnd.
DISNAKERTRANS DIY UJI COBA APLIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN ONLINE
Pengawasan,Yogyakarta.- Untuk mendukung kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY sebagai instansi di lingkungan Pemda DIY yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan uji coba pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring (online).“Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan ini  telah lama direncanakan dan dibuat, akan tetapi baru bisa diuji coba mulai 2 Januari kemarin karena berbagai kendala yang dihadapi. Sebenarnya Kementerian juga membuat aplikasi serupa akan tetapi setelah kami konsultasikan kesana, kami diijinkan asal progres kedepannya tetap terintegrasi dengan Aplikasi yang dibuat kementerian.  Selama uji coba ini, kami juga tetap menerima Wajib Lapor secara manual, hanya saja blangkonya sudah tidak lagi kami cetak.” Tutur Sriyati, S.Pd.,MM. selaku sekretaris Disnakertrans DIY.Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya juga memiliki aplikasi serupa yang telah diluncurkan akhir 2017 lalu, tetapi menurutnya aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut belum dapat menjawab kebutuhan perusahaan di DIY. Rencananya aplikasi tersebut akan menggantikan sistem manual yang saat ini dilaksanakan di Disnakertrans DIY, dan bila tidak ada kendala yang berarti, aplikasi ini akan diluncurkan berbarengan dengan upacara bulan K3 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 ini sekaligus pemberian nama atau branding bagi aplikasi milik Pemda DIY tersebut.Dengan sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas. Saat uji coba dilakukan, hanya dalam waktu 10 menit, seluruh proses Wajib Lapor Ketenagakerjaan dapat selesai tanpa kendala. Nantinya perusahaan hanya diharuskan mendaftar sebagai admin perusahaan melalui aplikasi tersebut,kemudian setelah mendapatkan hak akses ke aplikasi, perusahaan meng-input data dan mencetak blangko wajib lapor yang telah terisi sebanyak dua kali dan membawanya ke kantor Disnakertrans DIY untuk memperoleh pengesahan atau stampel dari dinas.vnd
Pengujian Lingkungan dan Kesehatan Kerja GRATIS Bagi UMKM
Balai Hiperkes dan KK membuka pendaftaran Pengujian lingkungan kerja (meliputi kebisingan, debu, iklim kerja, penerangan, dan getaran) dan Pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerja GRATIS bagi UMKM di seluruh wilayah DIY. Program tersebut merupakan program yang didanai oleh pemerintah melalui APBD dengan kuota +-70 perusahaan dengan persyaratan maksimal jumlah tenaga kerja 25 orang. Bagi perusahaan yang berminat, silahkan mendaftar dengan mengisi form melalui link FORM PENDAFTARAN , batas terakhir pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Daftar perusahaan yang sudah masuk akan di cek dan seleksi kembali oleh petugas, perusahaan yang lolos akan di hubungi oleh petugas. Info lebih lanjut bisa menghubungi 0857-2915-3510 atau melalui email hiperkes@jogjaprov.go.id.Pendaftaran melalui FORM PENDAFTARAN
Kunjungan Kerja ke Disnakertrans Jatim
Pada tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2017, pegawai Disnakertrans DIY melaksanakan kunjungan ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan tujuan melaksanakan studi komparatif. Studi komparatif pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online dan PPID ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dilatarbelakangi adanya program pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online Disnakertrans DIY yang pada tahun 2018 akan di-launching, namun dirasa masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk disempurnakan. Selain itu, Disnakertrans DIY juga ingin mengkomparasikan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan kegiatan PPID yang telah berjalan di Disnakertrans Provinsi Jatim.Kunjungan studi komparatif langsung diterima melalui forum audiensi yang dihadiri beberapa pejabat Disnakertrans Provinsi Jatim yaitu Kepala Bidang Hubungan Industrial, Kepala Bidang Penempatan, dan Kepala Sub Bagian Tata usaha. Dalam forum audiensi, saling tukar informasi berjalan dengan baik dan lancar, karena kedua belah pihak saling terbuka dalam berbagi informasi.Disnakertrans Provinsi Jatim menjadi tujuan kunjungan studi komparatif, karena selama ini telah menjalankan sistem informasi wajib lapor ketenagakerjaan berbasis online. Disnakertrans DIY merasa perlu untuk mempelajari sistem yang telah berjalan di Jatim, karena ingin mendekatkan pelayanan kepada perusahaan.Dalam audiensi, dijelaskan seluk-beluk teknis proses pembangunan sistem wajib lapor ketenagakerjaan online yang diberi nama SiWalan. Disnakertrans DIY mendapat beragam pengetahuan baru yang sangat berguna bagi penyempurnaan sistem wajib lapor ketenagakerjaan yang di tahun 2018 mulai dapat diakses dan digunakan.Perihal PPID, Disnakertrans Provinsi Jatim telah melaksanakan dan telah memiliki ruangan khusus bagi para pemohon informasi disertai standar operasional prosedur yang tertampil melalui skema-skema yang dipasang di dinding. Kegiatan PPID Disnakertrans DIY sedang dalam proses penyempurnaan dan mendapat cukup banyak input dari audiensi.Dalam audiensi, secara spontan ditemui banyak hal yang sebenarnya tidak terprogramkan sebelumnya. Misalnya, terdapat beragam inovasi di Disnakertrans Provinsi Jatim yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi program dan kegiatan Disnakertrans DIY di masa yang akan datang. Beberapa diantaranya adalah adanya Sarana Informasi Mobil Display Bisnis (SiModis), Mobil Informasi Kerja Keliling (SiMonik), dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang sudah berjalan dengan baik.Dari kunjungan ke Disnakertrans Provinsi Jatim, didapat banyak masukan dan inspirasi yang akan dikaji terlebih dahulu secara lebih mendalam, untuk kemudian dimasukkan ke dalam program dan kegiatan yang kelak direalisasikan. 
RENCANA PEMBERANGKATAN WARGA TRANSMIGRAN ASAL DIY KE KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO. KABUPATEN OKI DAN KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pemerintah Daerah DIYmelalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY akan memberangkatkan wargatransmigran secara serentak pada tanggal 22 Desember 2017 ke UPT Bukit Aren,Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo sejumlah 10 KK ( Kota Yogyakarta 2 KK; Kab.Sleman 2 KK; Kab. Bantul 3 KK; Kab. Kulon Progo 3 KK), UPT Simpang Tiga SP 5Kab. Ogan Komering Ilir sejumlah 8 KK (Kab. Sleman 2 KK; Kab. Bantul 3 KK; Kab.Kulon Progo 3 KK) dan UPT Keban Agung Kabupaten Lahat sejumlah 10 KK (KotaYogyakarta 3 KK; Kab. Kulon Progo 3 KK; Kab. Gunungkidul 4 KK).Para calon transmigranitu saat ini sedang menjalani Pelatihan Dasar Umum di Transito Yogyakarta. 
PEMBERANGKATAN WARGA TRANSMIGRAN ASAL DIY KE LOKASI UPT PARUDONGKA, KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
                 Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DIY pada tanggal 13 Desember 2017 telah memberangkatkan wargatransmigran sebanyak 12 KK = 42 Jiwa ke daerah tujuan transmigrasi UPT Parudongka,Kabupaten Konawe,  Provinsi SulawesiTenggara.Dari 12 KK = 42 Jiwa berasal dari : KotaYogyakarta sejumlah 2 KK = 8 Jiwa; Kabupaten Bantul sejumlah 5 KK = 17 Jiwa ; KabupatenKulon Progo sejumlah 5 KK = 17 Jiwa
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Pencaker
Dalam rangka menyiapkan Pencari Kerja (Pencaker) untuk mengisi berbagai lowongan kerja yang ada, Balai Hiperkes dan KK Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kota Yogyakarta memfasilitasi pelatihan Hiperkes dan keselamatan kerja sekaligus sertifikasi terhadap tiga puluh Pencaker. Pelatihan Pencaker diselenggarakan pada 11-16 Desember 2017 di Balai Hiperkes dan KK. Materi yang didapatkan oleh peserta dalam pelatihan tersebut cukup banyak yaitu, tentang kebijakan pemerintah bidang hiperkes dan kk, peraturan perundang-undangan, penerapan ergonomi ditempat kerja, gizi kerja dan produktifitas, sanitasi dan pengolahan kecelakaan kerja, psikologi kerja, potensi bahaya faktor fisik kimia, pencegahan akibat kerja, dan pengendalian alat laboratorium. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan praktek laboratorium, kunjungan perusahaan dan diskusi panel. Pada penutupan pelatihan akan dipilih peserta dengan nilai terbaik, dan pada sesi pelatihan pencaker 2017 ini Novi Susanti berhasil mendapatkan predikat tersebut dan  berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaan peserta terbaik diberikan langsung oleh Plt. Balai Hiperkes dan KK, Ibu Sriyati, S.Pd., MM.  
Percepatan Peningkatan Kompetensi SDM DIY
Jogja-TV, 11 Desember 2017- Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa sore jam 17.00 WIBkemarin siaran langsung di Jogja-TV. Tema yang dibahas yaitu percepatan peningkatankompetensi SDM DIY. Narasumber langsung dari Bapak Kepala Disnakertrans DIY dr.Andung Prihadi Santosa, M.Kes dan Kepala BLK PP Yogyakarta Basuki Murdowo.Selain itu ada juga perwakilan dari Industri di DIY. Pertemuan sore itu lebihmenekankan pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja. Perbincangan pun semakinmenarik dengan adanya beberapa penelpon dari masyarakat DIY yang menanyakantentang sertifikasi untuk keahlian-keahlian yang dimiliki masyarakat DIY.
DISNAKERTRANS DIY, Gelar Upacara Hari Transmigrasi Ke 67
Yogyakarta- Selasa (12/12/2017) DISNAKERTRANS DIY menyelenggarakan Upacara Hari Transmigrasi Nasional ke-67.Dalam acara tersebut, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dr.Andung Prihadi Santosa, M.Kes, selaku inspektur upacara. Peringatan hari Bhakti Transmigrasi kali ini mengusung tema "Transmigrasi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah Serta Memperkokoh NKRI". Istilah Transmigrasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1927 yang kemudian pada tanggal 12 Desember 1950 Pemerintah Indonesia secara resmi melakukan permulaan penyelenggaraan transmigrasi.Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2017 ini pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian dan Penandatangan Naskah Kerjasama Antar Daerah. Pada tanggal 2 Desember 2017 Disnakertrans DIY telah memberangkatkan warga transmigran sebanyak 9 KK = 26 Jiwa ke daerah tujuan transmigrasi UPT Kabera, Kecamatan Bungku Barat, Provinsi SulawesiTengah.Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain.