Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 31 s/d 40 dari total 502 data.
Upacara Hari Lahir Pancasila 2018 di Disnakertrans DIY
Di tengah suasana teduh dan khidmatnya Bulan Ramadan, tepat di tanggal 1 Juni 2018, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Di lingkup pemerintahan, Hari Lahir Pancasila diperingati dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian juga dengan ASN Disnakertrans DIY, yang pagi ini melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Depok Sleman.Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY yang terdiri dari pegawai Dinas, UPTD Balai Latihan Kerja & Pengembangan Produktivitas dan Balai Hiperkes & Keselamatan Kerja. Dalam upacara, dibacakan sambutan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Kepala Disnakertrans DIY yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam sambutannya, Presiden menyatakan agar seluruh komponen Bangsa Indonesia harus bahu-membahu membangun cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan landasan ideologi, yang mendasari untuk berperilaku sesuai dengan jati diri bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran.Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ancaan radikalisme, konflik sosial, dan terorisme, Bangsa Indonesia perlu menguatkan kembali Pancasila sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia akan lebih kuat dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang mengancam. (ryp/06218)
Mempertahankan Tren Positif Indek Pembangunan Ketenagakerjaan DIY
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu: 1. pendayagunaan seluruh angkatan kerja nasional dalam proses pembangunan nasional atau perekonomian; 2. pemerataan kesempatan kerja di seluruh Indonesia; 3. perlindungan tenaga kerja di seluruh Indonesia; dan 4. kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dinilai dari tercapainya 4 (empat) tujuan tersebut. Pencapaian 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan suatu alat ukur yang sistematis, komprehensif, obyektif, akurat, relevan, dan andal untuk dapat dinilai seberapa dekat posisi Indonesia dengan 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan dimaksud. Angka indeks merupakan ukuran kuantitatif yang lazim digunakan di dunia untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Melalui angka indeks dapat diketahui area pembangunan mana saja yang sudah baik ataupun masih kurang baik. Untuk itu, angka indeks sangat akurat digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan.Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Hasil indeks pada setiap indikator utama memberikan informasi mengenai kinerja mesin-mesin pembangunan ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga dapat diformulasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang tepat guna mendekatkan Indonesia pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan.Dalam rangka melaksanakan Pengukuran Indek Ketenagakerjaan DIY Tahun 2018, Kemnaker RI  yang diwakili oleh Bp. Hadhi Raharja dan Bapak Dwi Hadianto dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada tanggal 24 Mei 2018  melaksanakan pengukuran Indek Ketenagakerjaan.DI. Yogyakarta berturut turut sejak tahun 2013 selalu mendapatkan penilaian baik dalam pembangunan ketenagakerjaan • Tahun 2014       Terbaik  Harapan 1• Tahun 2015       Terbaik ke 3• Tahun 2016       Terbaik ke 2• Tahun 2017        Terbaik ke 2 (Kategori Sedang)Untuk itu diharapkan DIY dapat mempertahankan trend positif dengan mempertahankan yang sudah baik yaitu pada indikator penduduk dan Tenaga Kerja, Perencanaan, Pelatihan dan Kompetensi Kerja sedangkan untuk nilai yang harus diperbaiki adalah pada indikator lingkungan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang perlu menjadi prioritas dalam program ketenagakerjan.Sekretaris Disnakertrans DIY Ibu Sriyati, sangat beerterimakasih atas kunjungan dari Tim, dan akan mengupayakan hal-hal yang belum maksimal untuk menjadi prioritas sehingga peringkat DIY bisa menjadi No. 1, meskipun untuk dapat mencapai itu tidak mudah karena harus lebih baik dari DKI Jakarta yang selalu menjadi peringkat Pertama dalam Pengukuran IPK.(DS Program/2018)
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
> Dasar Hukum UU No 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan PP Nomor 78 Tahun 2015 ttg Pengupahan ( Ps. 6 ayat (1) jo Ps. 7 ayat (1) dan (2) )Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ttg Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di PerusahaanSE Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018> Pengertian THR KeagamaanTHR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjaatau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.Hari Raya Keagamaan meliputi : Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan ProtestanHari Raya Nyepi bagi pekerja bergama HinduHari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama BuddhaHari Raya Imlek bagi pekerja yang beragama Kong Hu Chu> THR Keagamaan wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh perusahaanPengertian pengusaha adalah :Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya;Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan   sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.> Ketentuan dalam pembayaran THR KeagamaanTHR Keagamaan diberikan kepada :Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebihPekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan    perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT/karyawan kontrak/outshourcing) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/karyawan tetap)> Besaran dan tata cara menghitung THR KeagamaanPekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secaraproporsional dengan masa kerja, dengan perhitungan :         masa kerja    --------------- x 1 (satu) bulan upah                 12 Yang dimaksud UPAH disini adalah :Gaji Pokok ditambah Tunjangan Tetap atauUpah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih yang tidak boleh kurang dari UMK Yang dimaksud UPAH 1 bulan disini adalah :Upah yang biasa diterima pekerja setiap bulan sesuai dengan golongan jabatannya masing-masing Namun demikian apabila THR Keagamaan diberikan lebih besar dari ketentuan peraturan perundangan maka lebih baik, misalnya sudah diatur dalamPerjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)> Cara menghitung Upah 1 (satu) bulan bagi pekerja harian lepasPekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan2. Pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata   upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja> Batas Waktu Pembayaran THRTHR Keagamaan wajib dibayarkan Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan,tujuannya adalah untuk memberi keleluasaan bagi pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya di Hari RayaNamun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan. ( Ps.5 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )> Bentuk/Wujud THR KeagamaanTHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. ( Ps.6 Permenaker No. 6 Th 2016 )> Apakah pekerja yang di PHK sebelum Hari Raya berhak mendapat THR ?Pekerja dengan status karyawan tetap yang di PHK terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya, berhak mendapat THR ( Ps. 7 ayat (1) Permenaker No. 6 Th 2016 )berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya phk ( Ps.7 ayat (2) Permenaker 6 th 2016)Lain halnya untuk karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapat THR ( Ps.7 ayat (3) Permenaker No. 6 Th 2016 )> Apakah pekerja yang dipindah ke perusahaan lain berhak mendapat THR ?Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru,apabila dari perusahaan yang lama pekerja yang bersangkutan belum mendapat THR ( Ps. 8 Permenaker No. 6 Th 2016 )> Besaran THR Bagi Direksi Perusahaan BUMNDalam Permenaker No. 6 Th 2016 disebutkan bahwa besaran THR adalah 1 kali upah sebulan.Sementara dalam Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010, untuk direksi BUMN besaran THR adalah 1 kali gaji dan maksimal 2 kali gaji bila disetujui RUPS/Menteri.Berlakunya Permen BUMN No.PER-07/MBU/2010 ini adalah sebagai lex specialis (aturan/ketentuan khusus) dari ketentuan ketenagakerjaan yang bersifat umum,termasuk Permenaker No. 6 Th 2016 mengenai THR bagi anggota Direksi BUMN. Asas yang berlaku dalam hal ini adalah lex specialis derogat legi generali.Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Asas  lex specialis derogat legi generali  ini hanya berlakuterhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.Jadi, yang berlaku bagi Direksi BUMN terkait dengan pemberian THR adalah Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/2010 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara> Denda bagi Pengusaha yang terlambat membayar THRPengusaha yang terlambat membayar THR dikenai Denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu pembayaran THR.Pengenaan Denda ini tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha dalam membayar THRDenda dikelola untuk kesejahteraan pekerja/buruh yang diatur dalam PK, PP atau PKB> Sanksi bagi Pengusaha yang tidak membayar THRSanksi Administratif diatur dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016Pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi Administratif berupa pembatasan kegiatan usaha (Ps.9 Permenaker No. 20 Th. 2016)Pembatasan kegiatan usaha meliputi :1.Pembatasan kapasitas produksi barang/jasa ( Ps. 2 ayat (3a) Permenaker No. 20 th 2016 )2.Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha ( Ps. 2 ayat (3b) Permenaker No. 20 th 2016 )> Pengawasan Pelaksanaan THR KeagamaanPengawasan pelaksanaan Permenaker No. 6 Th. 2016 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ( Ps. 9 Permenaker No. 6 th 2016 )> POSKO THRSelama bulan puasa ini, Disnakertrans DIY membuka Posko Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2018 dari  Tgl. 16 Mei s/d 8 Juni 2018Telp. (0274) 446 2714 pada jam kerja senin s/d kamis jam 08.00 - 15.00 WIB Jum'at jam 08.00 - 11.00 WIBSelain menerima laporan pengaduan dari para pekerja, Posko juga melayani jasa konsultasi terkait pembayaran THRUntuk Melihat Surat Edaran silahkan DOWNLOAD SE THR 2018Demikian informasi tentang THR Keagamaan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batinR. Darmawan, SH.MHKasi PengupahanDisnakertrans DIY
Alokasi Transmigasi Tahun 2018
Berdasarkan Surat Sekda DIY Nomor : 595/4638 perihalAlokasi Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi DIY Tahun 2018 sebanyak92 KK yang tersebar di 10 lokasi daerah tujuan 
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA PELATIHAN BLKPP DIY PERIODE MEI 2018
Pengumuman hasil seleksi peserta pelatihan di BLKPP DIY tahun 2018 periode pelatihan 30 Mei 2018.Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos untuk segera melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan foto 2x3 dan 3x4 masing masing 3 lembar.Bagi yang belum di terima tidak usah berkecil hati, silahkan daftar kembali apa bila ada pengumuman pembukaan pelatihan lagi.silahkan download hasil pengumuman pada tautan berikut:DOWNLOAD FILEuntuk kelas yang belum lengkap 16 peserta masih menerima pendaftaran sampai tanggal 30 Mei 2018 atau sampai kuota terpenuhi.Program pelatihan Elektronika (2 kelas) per 23 Meni 2018 masih menerima 4 peserta di tunggu sampai tanggal 30 atau sampai terpenuhi. 
Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Disabilitas Tahun 2018
Sebagaimana diamanatkan pada ayat 2 Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap warga Negara berhak atas pekerjaaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak dari tiap warga Negara. Bila dilihat dari sektor ketenagakerjaan, terdapat kelompok tenaga kerja yang dipandang memerlukan perhatian khusus, antara lain tenaga kerja lansia, muda wanita dan penyandang disabilitas. Kelompok kerja ini, khususnya penyandang disabilitas banyak mengalami diskriminasi, hambatan serta beberapa di antaranya termarjinalkan, sehingga peluang serta akses ibilitas terhadap kesempatan kerja bagi mereka tidak terpenuhi dengan baik.Banyak tenaga kerja penyandang disabilitas yang produktif dan memiliki keahlian tertentu. Untuk itu tenaga kerja disabilitas yang produktif iniperlu diberdayakan, karena mereka masih mampu mandiri, sehat dan mampu membiayai dirinya. Dan salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah terbatasnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Khsusus Penyandang Disabilitas adalah melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 8 Mei 2018 di Hotel Cakra Kusuma, Jalan Kaliurang Yogyakarta, diikuti oleh 30 orang penyandang disabilitas dari Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Pada Kesempatan ini peserta mendapatkan pelatihan kewirausahaan pengolahan makanan, mulai darianeka kue hingga aneka keripik sayuran. Selama kegiatan, peserta memperoleh materi antara lain motivasi usaha, perencanaan usaha, inovasi produk dan pemasaran yang disampaikan oleh instruktur dari BLKPP DIY dan para praktisi. Peserta sangat antusias dan semangat mengikuti kegiatan ini. Setelah mendapatkan pelatihan, selanjutnya peserta akan menerima bantuan peralatan sebagai modal usaha.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa kewirausahaan yang mandiri pada tenaga kerja khusus penyandang disabilitas agar menjadi unit ekonomi yang mandiri dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja khusus penyandang disabilitas, sehingga dapat mandiri. (hw2018)
TKA
Meningkatnya investasi menyebabkan semakin bertambahnya jumlah perusahaan di DIY. Menurut data Disnakertrans DIY Tahun 2017,di DIY terdapat 4.062 perusahaan yang terdiri dari 2.619 perusahaan kecil, 1.008 perusahaan menengah dan 435perusahaan besar. Berdasarkan pemantauan Disnakertrans DIY hingga bulan April 2018, dari 4.062 perusahaan yang ada, 76 diantaranya menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sejumlah 266 orang yang bekerja pada berbagai jabatan, baik pada Jabatan Direksi ataupun jabatan-jabatan teknis.  Dengan adanya TKA di DIY, di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknologi bagi tenaga kerja lokal, dan di sisi lain dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaannya, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam perijinannya maupun pemantauan terhadap jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Dalam upaya pemantauan dan pengendalian TKA ada beberapa aspek yang diperhatikan, antara lain menyangkut pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dengan cara alih keterampilan dan alih teknologi. Pertimbangan lainnya harus melengkapi dokumen dan perijinan penggunaan TKA, serta harus mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja Indonesia. Untuk menyamakan persepsi, dan memberikan informasi berkaitan dengan TKA dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan TKA. Disnakertrans DIY melaksanakan sosialisasi Peraturan dan Tata Cara Penggunaan TKA Tahun 2018. Pada kesempatan ini Disnakertrans DIY mengundang sebanyak  50 orang peserta dari perusahaan-perusahaan di DIY yang menggunakan TKA Kegiatanini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 1 hari, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dengan narasumber dari Disnakertrans DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) DIY. Melalui sosialisasi ini diharapkan terwujudkoordinasi dan komunikasi dua arah untuk menyamakan persepsi tentang penggunaanTKA demi kenyamanan dan keamanan bersama.(heny2018)
Pisah Sambut Kepala Balai Hiperkes dan KK
HIPERKES&KK -  Acara pisah sambut Plt.KaBalai Hiperkes dan KK Ibu Sriyati, S.Pd., MM yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 berjalan dengan lancar, dimana acara tersebut bertepatan dengan hari pertama menjalankan puasa Romadhon. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai dan karyawan Balai Hiperkes dan KK DIY. Perlu diketahui bahwa Ibu Sriyati menjalankan tugasnya sebagai Plt. Kabalai Hiperkes terhitung sejak bulan November 2017 hingga Mei 2018. Banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik atas kebijakan-kebijakan beliau. "Meskipun saya sudah tidak lagi di Hiperkes tetapi jiwa saya tetap Hiperkes. Saya berharap apa yang kemarin baik diteruskan, namun apabila kebijakan-kebijakan yang saya ambil setelah evaluasi dirasa kurang baik monggo diperbaiki. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Endang Siwi Ediningsih, S.T., MM selaku Kepala Balai Hiperkes yang baru, semoga mampu mempimpin dan membawa Hiperkes menjadi lebih baik lagi dan makin dikenal diluar", pesan Ibu Sriyati. Kepala Balai Hiperkes yang baru Ibu Endang Siwi Ediningsih S.T., MM berjanji untuk melanjutkan visi yang sudah di mulai bersama sekaligus mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sriyati yang sudah membimbing Hiperkes selama sekitar 6 bulan ini.  
Penutupan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Akt.4 tahun 2018
Hiperkes&KK - 11 Mei 2018 Ibu Sriyati S.Pd., MM. menutup pelatihan Hiperkes dan KK DIY bagi Paramedis yang terdiri dari 26 peserta. Dari 26 peserta tersebut terpilih 4 peserta dengan nilai terbaik yaitu Muh. Bahyudin,S.Kep, Ipan Septian, A.Md.Kep, Munarfah, AMK, dan Ns. Chandra Kusuma, S.Kep. Materi yang didapatkan oleh peserta dalam pelatihan tersebut cukup banyak yaitu, tentang kebijakan pemerintah bidang hiperkes dan kk, peraturan perundang-undangan, penerapan ergonomi ditempat kerja, gizi kerja dan produktifitas, sanitasi dan pengolahan kecelakaan kerja, psikologi kerja, potensi bahaya faktor fisik kimia, pencegahan akibat kerja, dan pengendalian alat laboratorium. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan melakukan kunjungan perusahaan dan diskusi panel. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan dan sebagai pemenuhan peraturan perundangan.
HATI-HATI TERHADAP SEGALA PENIPUAN YANG MENGATAS NAMAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI. YOGYAKARTA
   (YOGYAKARTA) Akhir-akhir ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) menerima beberapa pengaduan dari perusahaan di wilayah DIY terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke perusahaan untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu namun kemudian meminta uang sebagai ganti biaya cetak.   Dari pengaduan salah satu perusahaan, disebutkan ada dua orang yang mengaku sebagai pegawai Disnakertrans DIY mendatangi perusahaan untuk melakukan sosialisasi peraturan perundangan kemudian membagikan buku tertentu namun meminta untuk membayarnya dengan alasan sebagai ganti ongkos cetak, disebutkan pula bila perusahaan tidak mau membayarnya, orang tersebut mengancam akan melakukan tindakan tertentu terhadap perusahaan .    Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menegaskan "Disnakertrans DIY hingga saat ini tidak pernah menugaskan pegawai untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu tanpa disertai Surat Penugasan, apalagi meminta perusahaan tersebut untuk membayar dengan sejumlah uang, kalaupun ada kunjungan dari pegawai Disnakertrans DIY, pasti selalu disertai Surat Penugasan dan tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan sejumlah uang."   "Jadi dipastikan apa yang diadukan oleh perusahaan terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke berbagai perusahaan untuk membagikan buku, stiker, atau apapun namun kemudian meminta uang adalah salah satu bentuk modus penipuan."   Oleh karena itu Bapak Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menghimbau kepada seluruh perusahaan di DIY untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Disnakertrans DIY dan melaporkan kepada Kepolisian bila mengalami kejadian seperti yang diadukan oleh perusahaan tersebut. Disnakertrans DIY juga mempersilahkan apabila ada perusahaan yang ingin bertanya terkait program ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk dapat menghubungi nomor (0274)885147 atau dapat secara langsung datang ke Kantor Disnakertrans DIY.(vnd)