Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 51 s/d 60 dari total 452 data.
PENYERAHAN ARSIP IN AKTIF BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DIY KE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY SEMESTER I TAHUN 2017
Persiapan / penataan arsip in aktif dilakukan oleh petugas arsipArsip in aktif yang siap untuk dikirim ke Disnakertrans DIYProses pemindahan arsip in aktif dari depo kearsipan BLKPP DIY yang siap dikirim ke Disnakertrans DIYArsip in aktif siap dipindahkan ke mobil untuk dikirim ke Disnakertrans DIYArsip in aktif siap dikirim disaksikan oleh Ka Sub Bag TU BLKPP DIYArsip in aktif siap diberangkatkan ke Disnakertrans DIY dari halaman kantor BLKPP DIY disaksikan oleh Ka Sub Bag TU dan Petugas Arsip (fe/tu/blkppdiy)
Pelatihan Bahasa Asing Angkatan ke-3 Tahun 2017
Para peserta pelatihan kejuruan Bahasa Asing Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY angkatan ketiga terlihat sedang mengikuti praktikum di lab Bahasa Asing. Dengan instruktur Bapak Drs. Agung Dwi Setiawan Daniswara, MA siswa terlihat bersemangat dalam mengikuti kegitan praktikum ini. Dengan fasilitas yang lengkap dan memadai diharapkan proses praktikum dapat berjalan dengan lancar.(fe/tu/blkpp)
Pemantauan Udara Ambien Di Wilayah DIY
HIPERKES DAN KK, - Badan Lingkungan Hidup DIY bekerjasama dengan Balai Hiperkes dan KK DIY melakukan pengujian udara ambien di roadside dan di lingkungan luar perusahaan. Pengujian dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara di beberapa titik di Kulonprogo, Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Pengujian udara ambien juga dilakukan di beberapa perusahaan, diantaranya PT.Madu Baru dan PT. Aneka Sinendo, PT.GKBI dan PT.JogjaTex. Sampel udara tersebut nantinya akan diuji kembali di laboratorium Hiperkes dan KK, untuk mengetahui apakah hasil pengujian masih berada pada ambang batas normal atau sebaliknya. Ibu Endang Siwi Ediningsih, S.T, dari Hiperkes dan KK DIY mengatakan bahwa pengujian kualitas udara yang dilakukan BLH dan Hiperkes ini meliputi pengukuran udara ambien, yang dilaksanakan pada bulan Mei - Juni, sedangkan untuk pengujian emisi tidak bergerak/stack akan mulai dilakukan pada bulan Juli - Oktober. Pentingnya pengujian uji udara ambien ini untuk mengetahui kadar mutu udara ambien dilingkungan tersebut. Mengingat bahwa udara adalah sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga udara perlu dijaga dan dijamin mutunya sesuai dengan KepGub DIY No. 153 tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah Di Propinsi DIY. Gb.1 Pengujian di PT. Madu Baru Gb.2 Pengujian di PT. Aneka Sinendo Gb.3 Pengujian di PT. GKBI (rrn/tu/hiperkes&kk)
Apel Pagi Peserta Pelatihan BLKPP DIY
Memasuki minggu ke tiga di bulan puasa, para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta masih terlihat bersemangat mengikuti apel pagi. Di dalam apel pagi ini para peserta diberikan pengarahan Materi Fisik, Mental dan Disiplin (FMD). Dalam apel pagi para peserta pelatihan juga meneriakkan yel-yel untuk memberikan motivasi dan semangat. Selain itu untuk para peserta yang terlambat datang akan diberikan hukuman misal menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Dengan diadakannya apel pagi peserta pelatihan semoga kegiatan pelatihan berjalan dengan semangat dan kompak. (fe/tu/blkpp)
Pihak-pihak yang Bertanggungjawab pada Kasus Kecelakaan Kerja
HIPERKES DAN KK, - Menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman merupakan hal yang sulit bagi sebagian perusahaan. Tetapi mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja dalam bekerja adalah hal yang mungkin dilakukan. Untuk syarat-syarat keselamatan kerja sendiri sudah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970 pasal 3. Maka dari itu pihak perusahaan juga harus memperhatikan point-point tersebut. Memberikan dan menerapkan panduan keselamatan kerja disuatu lingkungan pekerjaan juga merupakan cara yang paling baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif. Untuk itu diperlukan kesadaran dari seluruh karyawan dalam menerapkan panduan keselamatan kerja. Apabila setelah semua persyaratan telah dilaksanakan dengan baik, namun tetap terjadi kecelakaan kerja, maka dalam hal ini tetap saja harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Lantas siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab pada kasus terebut ? Perusahaan, yang merupakan penyelenggara kegiatan kerja. Tentunya dalam hal ini terkait dengan pembiayaan pengobatan dan lainnya. Pihak Asuransi Tenaga Kerja terkait yang dijadikan rekanan oleh perusahaan, pihak ini mempunyai tanggungjawab dan kewajiban moral kepada korban kasus keselamatan kerja. Dinas Tenaga Kerja, dinas inilah yang selalu berkoordinasi dengan semua pihak di lingkungan kerja dan selalu memberikan pembekalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua pihak terkait pekerjaan. Jika semua pihak tersebut saling berkoordinasi dengan baik maka tingkat kecelakaan kerja dapat diminimalisir. (rrn/tu/hiperkes&kk)sebagian artikel dicuplik dari tulisan Retno Damayanti
Ciptakan Budaya K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
HIPERKES DAN KK, - Masalah kesehatan kerja secara umum di Indonesia sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan, karyawan harus mematuhi standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal negatif bagi karyawan. Untuk dasar hukum sendiri, Indonesia mempunyai kerangka hukum K3 yaitu Undang-undang No.1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja, undang-undang ini meliputi semua tempat kerja dan menekan pentingnya upaya atau tindakan pecegahan primer. Undang-undang No.23/1992 tentang Kesehatan memberikan ketentuan mengenai kesehatan dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kesehatan yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan upaya mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan program perlindungan tenaga kerja. Bagi perusahaan disarankan untuk menekan semenimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dengan cara meningkatkan dan menerapkan budaya K3 dengan baik dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya K3 serta melakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, audiometri, spirometri, visus, pemeriksaan laboratorium (urin, Hb, Kolinesterase, dll), dan kelelahan. (rrn/tu/hiperkes&kk)
PENGARAHAN PELATIHAN PROGRAM APBN 2017
Kamis, 08 Juni 2017 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pengarahan pelatihan institusional bagi pencari kerja melalui dana APBN tahun anggaran 2017. Pengarahan oleh ibu Risa Masruroh, SH. MM selaku Kepala Seksi Pelatihan Kerja BLKPP DIY, dalam pengarahan ini disampaikan setiap pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat jika lulus, dan yang tidak lulus hanya akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan di BLKPP DIY. Disampaikan juga bahwa selama pelatihan, para pencari kerja akan mendapatkan bantuan uang transport. Bantuan ini hanya akan diberikan kepada para pencari kerja yang hadir selama pelatihan tidak untuk pencari kerja yang absen. Setelah menyelesaikan pelatihan akan dilanjutkan dengan OJT (On the Job Training) di perusahaan. Para pencari kerja bisa mencari perusahaan sendiri atau dibantu BLKPP untuk mencari perusahaan melalui program Kios 3 in 1. Setelah melakukan OJT para pencari kerja wajib memberikan laporan berupa tugas pokok, permasalahan yang dihadapi, dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Dan apabila sudah mendapatkan pekerjaan maupun belum mendapatkan pekerjaan wajib lapor ke Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta. (fe/tu/blkpp)
THR KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN TAHUN 2017
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017, dinyatakan bahwa pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja di perusahaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan Agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja, maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut wajib dilaksanakan secara konsisten oleh setiap pengusaha/perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.THR Kegamaan diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih 2.Besarnya THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut : a.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah b.Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan : masa kerja ---------- x 1 (satu) bulan upah 12 3.Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut : a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja 4.Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR Kegamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau berdasar kebiasaan yang telah dilakukan, nilainya lebih besar dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka nilai THR yang dibayarkan sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau berdasar kebiasaan yang telah dilakukan 5.Waktu Pembayaran a.THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. ( batas akhir tgl. 18 Juni 2017 ) b.THR Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama 6.Bentuk/Wujud THR THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia 7.Status Pekerja yang berhak mendapat THR Keagamaan yaitu : a.Pekerja Tetap/PKWTT (THR dibayar oleh perusahaan dimana ia bekerja) b.Pekerja Kontrak Personal/PKWT (THR dibayar oleh perusahaan dimana ia bekerja) c.Pekerja Outsourcing (THR dibayar oleh PT. Penyedia Jasa yang mempekerjakannya) d.Pekerja Borongan (THR dibayar oleh Perusahaan Pemborongan Pekerjaan yang mempekerjakannya) e.Pekerja Harian Lepas (THR dibayar oleh Perusahaan dimana ia bekerja) 8.Ketentuan Mengenai Hak THR Keagamaan bagi Pekerja yang Putus Hubungan Kerja yaitu : a.Pekerja Tetap/PKWTT yang diputus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, ( tgl. 26 Mei s/d 24 Juni 2017 ) berhak atas THR Keagamaan b.Pekerja Kontrak/Outsourcing yang berakhir kontrak kerjanya sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapatkan THR Keagamaan c.Pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak mendapat THR Keagamaan 9.Sanksi Administratif Bagi Pengusaha/Perusahaan yang tidak membayar THR Keagamaan akan terkena sanksi administrasi sesuai Pasal 2,3 dan 4 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP 78 Tahun 2015 berupa : a.Teguran tertulis b.Pembatasan kegiatan usaha meliputi : - Pembatasan kapasitas produksi barang/jasa - Penundaan izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha 10.Pengawasan terhadap pemberian THR Keagamaan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota membuka Posko Pelayanan Pengaduan Pembayaran THR Keagamaan mulai tanggal 26 s/d 22 Juni 2017. Adapun maksud pendirian Posko tersebut adalah untuk melayani pengaduan pekerja perusahaan terkait dengan pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat oleh : R.Darmawan,SH.MH Kepala Seksi Pengupahan Disnakertrans DIY
Bazar Ramadhan 2017
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam acara Bazar Ramadhan yang akan diadakan oleh Dharma Wanita Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Seperti terlihat pada gambar di atas para pegawai Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sedang mempersiapkan pengepakan baju hasil praktik siswa pelatihan menjahit dan bordir dan juga baju pantas pakai dari para pegawai BLKPP yang akan dikirim dalam acara tersebut. Diharapkan melalui Bazar Ramadhan ini masyarakat dapat sedikit terbantu dalam mempersiapkan serta memenuhi kebutuhan pada bulan ramadhan dan jelang hari raya idul fitri.(fe/tu/blkpp)
THR Harus Dibayarkan Tepat Waktu
Bondowoso - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh. Untuk itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017, perusahaan diimbau untuk membayar THR tepat waktu kepada para pekerjanya. "THR harus diberikan paling telat H-7. Besarannya tergantung masa kerja. Kalo masa kerjanya itu dia atas 12 bulan, maka setara dengan gaji penuh 1 bulan. Kalo kurang dari 12 bulan maka proporsional," imbau Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri setelah memberikan sambutan dalam 'Seminar Nasional Ketenagakerjaan' di Bondowoso pada hari Jumat (2/6/2017). Hal ini menurut Menaker sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Adapun, tata cara pembayaran THR adalah perusahaan wajib membayarkan THR bagi pekerja meski baru bekerja satu bulan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan, Pekerja/buruh yang bermasa kerja di atas satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah. THR wajib dibayarkan dengan mata uang rupiah. Menaker pun menerangkan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tersebut. Baik di tingkat pusat maupun daerah. "Setiap mau lebaran begini kita bikin posko, satgas THR. Untuk memantau pelaksanaan THR. Itu dari pusat sampai daerah, dinas-dinas tenaga kerja di daerah," terang Menaker. Selain itu, apabila dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) nilai THR telah ditentukan lebih baik dan lebih besar dari ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan PP atau PKB tersebut. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sendiri merupakan aturan pengganti bagi Permenaker No. PER.04/MEN/1994 yang isinya sudah tidak sesuai lagi dengan PP Pengupahan. Menaker juga menegaskan, perusahaan yang membayar THR tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diberi sanksi. "Sanksinya sesuai aturan to," tegasnya. Dikutip dari Sumber Berita : www.kemnaker.go.id (ds program 2017)