Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 71 s/d 80 dari total 452 data.
Apa itu Iklim Kerja ?
Iklim Kerja adalah suatu kondisi lingkungan kerja yang merupakan gabungan antara suhu kering, suhu basah, kelembaban, suhu radiasi, kecepatan gerakan udara dan beban kerja. Iklim kerja suatu tempat kerja dibedakan menjadi : - Iklim kerja dengan suhu panas - Iklim kerja dengan suhu dingin Penyebab iklim kerja panas/dingin Iklim kerja panas antara lain ditimbulkan oleh : 1. Proses produksi seperti peleburan, pengeringan, pemanasan, dan penguapan. 2. Tempat kerja terkena langsung sinar matahari 3. Ventilasi ruang kerja untuk pegantian udara ridak memadai 4. Tidak ada gerakan udara 5. Lokasi bangunan terlalu rapat dengan bangunan lainnya, sehingga gerakan udara sekitar bangunan terhambat. 6. Material bangunan dari bahan pengantar panas 7. Proses produksi membutuhkan suhu tertentu. Iklim kerja dingin, biasanya berasal dari peralatan yang memerlukan suhu dan kelembaban suhu yang rendah atau pekerjaan yang karena sifatnya memerlukan suhu dingin dan kelembaban rendah. Pengaruh Terhadap Tenaga Kerja Iklim Panas Bekerja ditempat kerja yang suhunya tinggi dapat mengakibatkan : 1. Ketidak nyamanan dalam melakukan perkerjaan 2. Kekurangan cairan dalam tubuh karena terlalu banyak pengeluaran dan penguapan keringat melalui kulit sehingga terjadi dehidrasi. 3. Timbulnya milliaria 4. Tenaga Kerja mengalami tekanan panas seperti heat, cramp, heatexhaustion, heat strook. Iklim kerja dingin Bekerja di tempat kerja yang suhunya terlalu rendah dapat menyebabkan : 1. Ketidak nyamanan dalam melakukan pekerjaan 2. Suhu kulit turun, perut mudah kembung, sering buang air kecil, rangsangan terhadap membran mukosa. Untuk menilai iklim kerja diperlukan pengukuran-pengukuran : 1. Suhu udara kering 2. Suhu basah 3. Kelembaban 4. Suhu radiasi 5. Kecepatan gerakan udara Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai kondisi lingkungan menggunakan parameter-parameter suhu basah alami, Indeks Suhu Basah Bola (ISBB) atau Indeks Tekanan Panas (ITP). Dengan penilaian tersebut selanjutnya dapat dievaluasi tentang pengaturan waktu kerja-waktu istirahat-dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bekerja pada tekanan panas tertentu.(rrn/hiperkes&kk)
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI PT.Mega Andalan Kalasan Logam
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Hiperkes dan KK di PT.Mega Andalan Kalasan Logam yang dilaksanakan pada hari Selasa, 04 April 2017 diikuti oleh 58 orang pekerja. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan spirometri, audiometri, fisik dan cek laboratorium. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY sebagai UPTD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerinta Daerah DIY dan khususnya di bidang pelayanan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparant, terukur serta akuntable. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Balai Hiperkes dan KK memiliki dasar hukum UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan menteri Tenaga Kerja No.01 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Persyaratan pelayanan yaitu perusahaan yang ada di wilayah DIY dan sekitarnya. Sedangkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur pendaftaran yaitu sebagai berikut : 1. Perusahaan mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja melalui surat, telepon, atau email. 2. Penentuan jadwal pemeriksaan tenaga kerja apabila belum sepakat perusahaan dapat mengajukan permohonan kembali. 3. Bila telah terjadi kesepakatan maka dapat dilanjutkan pelaksanaan pemeriksaan tenaga kerja 4. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan 5. Perusahaan dapat mengambil hasil laporan pemeriksaan tenaga kerja. Infografis Prosedur Pengajuan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja rrn/hiperkes
Pelatihan Institutional Kejuruan Listrik Angkatan I Tahun 2017
Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2017 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta di kelas kejuruan Listrik, terlihat para siswa sedang sibuk melakukan praktek instalasi listrik dan praktek panel kontrol. Alat Praktikum kelistrikan yang tersedia di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas untuk menunjang proses pelatihan tersedia banyak jadi setiap siswa bisa mendapat alat praktikum sendiri-sendiri. Deni salah satu peserta pelatihan kejuruan listrik yang berasal dari Cupuwatu Kalasan Sleman lulusan dari SMK Perindustrian merasa senang telah lolos seleksi masuk dan bisa mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas. Sdr Deni sudah pernah bekerja selama 2 tahun di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta dan mengikuti pelatihan ini untuk bisa belajar dan mendapatkan sertifikat sehingga bisa membantu saat mencari pekerjaan kembali. Menurut Bapak Suharto instruktur kejuruan listrik, hambatan yang sering dihadapi beliau saat mengajar adalah background para pencari kerja yang berbeda-beda yaitu ada yang lulusan dari SMA, SMK dan Sarjana, ada yag pernah bekerja dan belum pernah bekerja sama sekali. Dan ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh seluruh instruktur di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta.(fe/tu/blkpp)
BIK & BIP KALIURANG
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Derah Istimewa Yogyakarta memiliki Gedung dan Aula yang disewakan di daerah Kaliurang. Gedung dan Aula tersebut adalah Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP). Berikut adalah rincian harga sewa BIK & BIP KALIURANG :
Seleksi Penerimaan Masuk SISWA PELATIHAN GRATIS BLKPP Angkatan III Tahun 2017
Kamis, 13 April 2017 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah telah mengadakan seleksi masuk siswa pelatihan pencari kerja. Seleksi masuk ini diadakan untuk menyeleksi siswa yang berhak mengikuti pelatihan. Total pendaftar mencapai 108 orang untuk 2 Subkejuruan, Salon Kecantikan sebanyak 21 orang pendaftar, dan Menjahit sebanyak 87 orang yang berasal dari Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul. Ibu Herlina, salah satu peserta yang ikut tes seleksi penerimaan pelatihan subkejuruan salon kecantikan yang berasal dari Balecatur Gamping Sleman berharap bisa diterima menjadi siswa di Balai Latihan Kerja da Pengembangan Produktivitas sehingga bisa ikut belajar tentang dasar-dasar salon kecantikan, selain itu beliau juga berharap bisa mendirikan usaha mandiri setelah lulus dan mendapatkan sertifikat dari BLKPP Yogyakarta. Untuk siswa yang lolos seleksi diumumkan pada tanggal 18 April 2017 dan daftar ulang pada tanggal 19 April 2017.(fe/tu/blkpp)
Tindak Lanjut Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan PEMDA DIY di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta
Menindaklanjuti Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan PEMDA DIY pada apel pagi hari Senin tanggal 17 April 2017 di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar Pelaksanaan : PERGUB NO. 72 Tahun 2008 Budaya Pemerintahan : Nilai dan kebiasaan kerja yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka member arah pencapaian visi dan misi organisasi Budaya Pemerintahan DIY :“SATRIYA” Logo “SATRIYA” : PIN yang wajib dipakai oleh para aparatur dalam setiap kedinasan baik saat bertugas di pemda DIY maupun melakukan tugas kedinasan di luar pemda DIY Media masa : stiker, brosur, leaflet, poster Cinderamata Media yang menunjukkan ciri khas Pemda DIY SATRIYA : Selaras, Akal budi luhur jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional Indikator Perilaku (IP) SATRIYA : Selaras; dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dan tuhan, alam dan sesama manusia IP: taqwa, taat dan patuh pada nilai-nilai agama, mencintai lingkungan dengan peduli dan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kerja dan hidup, menjaga hubungan harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat. Akal budi luhur jatidiri; keluhuran berperikemanusiaan IP : sadar rasa salah dan benar, integritas tinggi (jujur dapat dipercaya), taat norma agama dan hukum, beretika, komunikasi santun dan mau menerima masukan, adaptif dengan perubahan Teladan-keteladanan: dapat menjadi anutan/teladan/contoh lingkungannya IP : menjadi teladan dalam perilaku, berperan adil dan arif kebijaksanaan, pendorong kemajuan Rela melayani : memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat (kepuasan masyarakat) IP : menempatkan kepentingan masyarakat diatas pribadi atau kelompok Inovatif; selalu melakukan pembaharuan IP : berkemauan untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan,selalu belajar, tidak bersikap egois dan tetap menjunjung etika Yakin dan percaya diri; melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan percaya diri Ahli Profesional : kompetensi, komitmen dan prestasi IP : bertanggung jawab dengan pekerjaannya, cermat tepat dan cepat, efektif dan efisie, bekerja mandiri dan kebersamaan, berfikir jauh kedepan melihat peluang inovasi Implementasi Budaya Pemerintahan di BLKPP DIY tahun 2017 dilaporkan ke Biro Organisasi tiap semester : Apel pagi setiap hari kerja dan Apel pagi menggunakan bahasa jawa tiap hari jum’at Mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan menjelang apel pagi Menjaga kebersihan lingkungan dan kerapihan tempat kerja Disiplin dalam penggunaan seragam dinas harian dan PIN Bersikap sopan dan saling menghormati sesama aparatur dan lingkungan sekitar Efektif dan efisien dalam penggunaan air, listrik, komputer, AC Selesai jam kerja diwajibkan untuk mematikan lampu, AC dan komputer Dirasa ruangan sudah terang lampu dimatikan, AC dan komputer tidak digunakan dimatikan Untuk aparatur beragama muslim melakukan sholat berjamaah pada waktu shulat dhuhur dan ashar Melakukan pelayanan pelatihan pada masyarakat dari memberikan informasi, pendaftaran, pelatihan, sertifikasi dan penempatan Melakukan pelayanan kepada tamu dan sesama aparatur sesuai ketugasan masing-masing
Pembekalan Petugas Bursa Kerja Khusus (BKK) 2017
Untuk meningkatkan kapasitas petugas Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK dan lembaga pelatihan, maka Disnakertrans DIY menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembekalan Petugas Bursa Kerja Khusus pada tanggal 17-18 April 2017 di Ruang Bagaskara Disnakertrans DIY Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman . diikuti oleh 30 peserta petugas BKK baik dari SMK dan LPK. Lembaga penempatan sebagai penyelenggara bursa kerja dipandang perlu diberikan pembekalan sehingga mereka mengerti tentang penyelenggaraan bursa kerja sehingga dalam pelaksanaan bursa kerja mereka tidak melanggar peraturan dan tidak merugikan para pencari kerja. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah menyiapkan petugas di lembaga-lembaga penempatan dalam penyelenggaraan bursa kerja sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan dan tidak merugikan para pencari kerja.
WORKSHOP PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan kegiatan workshop terkait dengan pemetaan perusahaan yang melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro di daerah. Sambutan dari kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi DIY dr. Andung Prihadi Santosa M.Kes menyampaikan tentang masih banyaknya pengangguran terbuka di DIY. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan memfokuskan pengurangan angka pengangguran ditahun 2017. Pengangguran lebih didominasi dari tingkat pendidikan SMA/ SMK sederajat. Perencanaan tenaga kerja mikro di daerah akan membantu memetakan perusahaan-perusahaan di DIY. Disnakertrans DIY mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan wajib lapor setiap tahun ke Disnakertrans. Disnakertrans menyediakan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, dan kualifikasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Workshop perencanaan tenaga kerja mikro yang diselenggarakan ibu Woro tersebut dihadiri kurang lebih 40 perusahaan yang mengirimkan perwakilan dari perusahaannya masing-masing. Kepala pusat ketenagakerjaan Ibu Evi juga memberikan pengarahan atau paparan terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lembaga pembina dan penyusun serta pelaksana perencanaan tenaga kerja mikro dibagi berdasarkan wilayah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Pembina wilayah pusat adalah Mentri/ Kepala pusat perencanaan ketenagakerjaan. Pembina wilayah provinsi adalah Kepala Disnakertrans Provinsi. Pembina wilayah kabupaten/ kota adalah Kepala Disnakertrans Kabupaten/ Kota. Jumlah perusahaan wajib lapor di DIY saat ini mencapai 4096 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil, sedang, dan besar. Disnakertrans dapat melakukan pemetaan perusahaan, pemetaan SDM tenga kerja dari hasil wajib lapor perusahaan tersebut. Disnakertrans juga menjadi mediator jika ada permasalahan industrial. Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2017 meliputi sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor pertanian. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran berbeda-beda dari setiap kabupaten. Kabupaten Sleman memiliki tingkat pengangguran tertinggi, disusul kabupaten Bantul, Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan terendah tingkat penganggurannya adalah kabupaten Kulonprogo. Selain menurunkan tingkat pengangguran disnakertrans mempunyai program kegiatan meningkatkan keterampilan, penetapan pengupahan, dan mengatasi permasalahan industrial. Transmigrasi nantinya bukan lagi hanya tentang pemindahan lokasi, tetapi tentang pengembangan wilayah. Setiap perusahaan diharapkan mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi persediaan pegawai, memenuhi kebutuhan pegawai, dan mengatasi ketidak seimbangan neraca pegawai secara efektif dan efisien. Perencanaan neraca pegawai akan menentukan keberhasilan bisnis perusahaan. Workshop PTK Mikro diharapkan mampu membantu mewujudkan dunia usaha dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi. (Glh Program)
Pembinaan Pelatihan LPK
Kegiatan seksi Pembinaan Pelatihan Tahun ini mengadakan akreditasi LPK akreditasi adalah suatu asesmen yang independen bahwa LPK dan pendidikan kejuruan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai yang ditentukan oleh KEMENAKER LPK harus akreditasi untuk melaksanakan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan sesuai KKNI. Mengapa standar akreditasi dibutuhkan ? Siswa,pekerja dan masyarakat semua mengharapkan pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi dan relevan.Masyarakat memerlukan kepercayaan terhadap LPK.LPK juga memrlukan kepercayaan terhadap badan pengaturnya. tujuan Akreditasi LPK memberikan pemeberitahuan tertulis kepada KA LPK mengenai maksud mereka untuk memperoleh akreditasi dengan informasi: 1. Nama dan rician kontak dari LPK 2. Kualifiasi atau program pelatihan yang akan diajukan akreditasinya 3. Persetujuan untuk mematuhi dengan meminta informasidari KA-LPK atau LA-LPK 4. Konfirmasi dari manajemen LPK bahwa mereka menyetujuai untuk melanjutkan proses akreditasi dan akn menyediakan informasi dan akses kepada asesor akreditasi sebagaimana diperlukan. Mengapa standar akreditasi dibutuhkan ? siswa,pekerja dan masyarakat semua mengharapkan pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi dan relevan.Masyarakat memerlukan kepercayaan terhadap LPK.Dan LPK juga memerlukan kepercayaan terhadap badan pengaturnya.LPK harus memerlukan hak untuk menyelenggarakan pelatihan yang memberikan kualifikasi kerja yang diakui secara nasional dengan menunjukan secara jelas bahwa ia mampu melaksanakan pelatihan dan pendidikan yang bermutu tinggi. Tujuan akreditasi 1. Nama dan rincian kontak dari LPK 2. Kualifikasi atau program pelatihan yang akan diajukan akreditasinya 3. Persetujuan untuk memtuhi dengan meminta informasi dari KA-LPK atau LA-LPK 4. Konfirmasi dari managemen LPK bahwa mereka menyetujui untuk melanjutkan proses akreditasi dan akan menyediakan informasi dan akses kepada asesor akreditasi sebagaimana diperlukan
Renstra Disnakertrans 2012-2017
Rencana Strategis Disnakertrans yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Pembangunan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahunan. Sejalan dengan hal tersebut Pemda DIY pada tahun 2015 melakukan perubahan kedua terhadap RPJMD yang didalamnya meliputi perubahan atas tujuan SKPD,sasaran SKPD, sampai dengan program SKPD sehingga diperlukan perubahan kemudaian terhadap Renstra SKPD..... Silahkan download Renstra Disnakertrans 2012-2017