Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 81 s/d 90 dari total 477 data.
Ciptakan Budaya K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
HIPERKES DAN KK, - Masalah kesehatan kerja secara umum di Indonesia sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan, karyawan harus mematuhi standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal negatif bagi karyawan. Untuk dasar hukum sendiri, Indonesia mempunyai kerangka hukum K3 yaitu Undang-undang No.1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja, undang-undang ini meliputi semua tempat kerja dan menekan pentingnya upaya atau tindakan pecegahan primer. Undang-undang No.23/1992 tentang Kesehatan memberikan ketentuan mengenai kesehatan dalam Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kesehatan yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan upaya mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja mereka sesuai dengan program perlindungan tenaga kerja. Bagi perusahaan disarankan untuk menekan semenimal mungkin terjadinya kecelakaan kerja, dengan cara meningkatkan dan menerapkan budaya K3 dengan baik dan tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya K3 serta melakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, audiometri, spirometri, visus, pemeriksaan laboratorium (urin, Hb, Kolinesterase, dll), dan kelelahan. (rrn/tu/hiperkes&kk)
PENGARAHAN PELATIHAN PROGRAM APBN 2017
Kamis, 08 Juni 2017 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pengarahan pelatihan institusional bagi pencari kerja melalui dana APBN tahun anggaran 2017. Pengarahan oleh ibu Risa Masruroh, SH. MM selaku Kepala Seksi Pelatihan Kerja BLKPP DIY, dalam pengarahan ini disampaikan setiap pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat jika lulus, dan yang tidak lulus hanya akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan di BLKPP DIY. Disampaikan juga bahwa selama pelatihan, para pencari kerja akan mendapatkan bantuan uang transport. Bantuan ini hanya akan diberikan kepada para pencari kerja yang hadir selama pelatihan tidak untuk pencari kerja yang absen. Setelah menyelesaikan pelatihan akan dilanjutkan dengan OJT (On the Job Training) di perusahaan. Para pencari kerja bisa mencari perusahaan sendiri atau dibantu BLKPP untuk mencari perusahaan melalui program Kios 3 in 1. Setelah melakukan OJT para pencari kerja wajib memberikan laporan berupa tugas pokok, permasalahan yang dihadapi, dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Dan apabila sudah mendapatkan pekerjaan maupun belum mendapatkan pekerjaan wajib lapor ke Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta. (fe/tu/blkpp)
THR KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN TAHUN 2017
Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017, dinyatakan bahwa pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja di perusahaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan Agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja, maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut wajib dilaksanakan secara konsisten oleh setiap pengusaha/perusahaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.THR Kegamaan diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih 2.Besarnya THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut : a.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah b.Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan : masa kerja ---------- x 1 (satu) bulan upah 12 3.Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut : a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja 4.Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR Kegamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau berdasar kebiasaan yang telah dilakukan, nilainya lebih besar dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka nilai THR yang dibayarkan sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau berdasar kebiasaan yang telah dilakukan 5.Waktu Pembayaran a.THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. ( batas akhir tgl. 18 Juni 2017 ) b.THR Keagamaan dibayarkan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama 6.Bentuk/Wujud THR THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia 7.Status Pekerja yang berhak mendapat THR Keagamaan yaitu : a.Pekerja Tetap/PKWTT (THR dibayar oleh perusahaan dimana ia bekerja) b.Pekerja Kontrak Personal/PKWT (THR dibayar oleh perusahaan dimana ia bekerja) c.Pekerja Outsourcing (THR dibayar oleh PT. Penyedia Jasa yang mempekerjakannya) d.Pekerja Borongan (THR dibayar oleh Perusahaan Pemborongan Pekerjaan yang mempekerjakannya) e.Pekerja Harian Lepas (THR dibayar oleh Perusahaan dimana ia bekerja) 8.Ketentuan Mengenai Hak THR Keagamaan bagi Pekerja yang Putus Hubungan Kerja yaitu : a.Pekerja Tetap/PKWTT yang diputus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, ( tgl. 26 Mei s/d 24 Juni 2017 ) berhak atas THR Keagamaan b.Pekerja Kontrak/Outsourcing yang berakhir kontrak kerjanya sebelum Hari Raya Keagamaan tidak berhak mendapatkan THR Keagamaan c.Pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak mendapat THR Keagamaan 9.Sanksi Administratif Bagi Pengusaha/Perusahaan yang tidak membayar THR Keagamaan akan terkena sanksi administrasi sesuai Pasal 2,3 dan 4 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP 78 Tahun 2015 berupa : a.Teguran tertulis b.Pembatasan kegiatan usaha meliputi : - Pembatasan kapasitas produksi barang/jasa - Penundaan izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi usaha 10.Pengawasan terhadap pemberian THR Keagamaan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota membuka Posko Pelayanan Pengaduan Pembayaran THR Keagamaan mulai tanggal 26 s/d 22 Juni 2017. Adapun maksud pendirian Posko tersebut adalah untuk melayani pengaduan pekerja perusahaan terkait dengan pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat oleh : R.Darmawan,SH.MH Kepala Seksi Pengupahan Disnakertrans DIY
Bazar Ramadhan 2017
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam acara Bazar Ramadhan yang akan diadakan oleh Dharma Wanita Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Seperti terlihat pada gambar di atas para pegawai Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sedang mempersiapkan pengepakan baju hasil praktik siswa pelatihan menjahit dan bordir dan juga baju pantas pakai dari para pegawai BLKPP yang akan dikirim dalam acara tersebut. Diharapkan melalui Bazar Ramadhan ini masyarakat dapat sedikit terbantu dalam mempersiapkan serta memenuhi kebutuhan pada bulan ramadhan dan jelang hari raya idul fitri.(fe/tu/blkpp)
THR Harus Dibayarkan Tepat Waktu
Bondowoso - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh. Untuk itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017, perusahaan diimbau untuk membayar THR tepat waktu kepada para pekerjanya. "THR harus diberikan paling telat H-7. Besarannya tergantung masa kerja. Kalo masa kerjanya itu dia atas 12 bulan, maka setara dengan gaji penuh 1 bulan. Kalo kurang dari 12 bulan maka proporsional," imbau Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri setelah memberikan sambutan dalam 'Seminar Nasional Ketenagakerjaan' di Bondowoso pada hari Jumat (2/6/2017). Hal ini menurut Menaker sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Adapun, tata cara pembayaran THR adalah perusahaan wajib membayarkan THR bagi pekerja meski baru bekerja satu bulan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan, Pekerja/buruh yang bermasa kerja di atas satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah. THR wajib dibayarkan dengan mata uang rupiah. Menaker pun menerangkan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR tersebut. Baik di tingkat pusat maupun daerah. "Setiap mau lebaran begini kita bikin posko, satgas THR. Untuk memantau pelaksanaan THR. Itu dari pusat sampai daerah, dinas-dinas tenaga kerja di daerah," terang Menaker. Selain itu, apabila dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) nilai THR telah ditentukan lebih baik dan lebih besar dari ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan PP atau PKB tersebut. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sendiri merupakan aturan pengganti bagi Permenaker No. PER.04/MEN/1994 yang isinya sudah tidak sesuai lagi dengan PP Pengupahan. Menaker juga menegaskan, perusahaan yang membayar THR tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan diberi sanksi. "Sanksinya sesuai aturan to," tegasnya. Dikutip dari Sumber Berita : www.kemnaker.go.id (ds program 2017)
Pengujian Lingkungan Kerja bagi UMKM untuk Wilayah Yogyakarta
Balai Hiperkes dan KK melayani pemeriksaan kesehatan dan pengujan lingkungan kerja bagi UMKM di daerah Yogyakarta yang dipilih dari kecamatan termiskin. Untuk kuota pemeriksaan kesehatan Balai Hiperkes melayani 500 orang peserta, sedangkan untuk pengujian lingkungan kami melayani sebanyak 70 perusahaan. Pemeriksaan kesehatan meliputi : Spiro : untuk pemeriksaan fungsi paru Audio : untuk pemeriksaan ketajaman pendengaran Fisik : untuk pemeriksaan fisik secara umum Kelelahan : untuk pemeriksaan tingkat kelelahan kerja Pengujian lingkungan kerja meliputi : Kebisingan Iklim Getaran Debu Pencahayaan Sampai bulan Mei 2017 ini, Balai Hiperkes dan KK sudah menguji 25 perusahaan didaerah Kulon Progo. Untuk daerah lain seperti Sleman sebanyak 15 perusahaan, Bantul 20 perusahaan, Kotamadya 5 perusahaan, dan Gunung Kidul 5 perusahaan akan dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2017. (rrn/hiperkes&kk)
APEL PAGI PEGAWAI BLKPP DIY
Senin, 22 Mei 2017 para pegawai Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan apel pagi di halaman utama BLKPP DIY. Dalam apel pagi tersebut Kepala Balai Latihan Kerja dan Pengembagan Produktivitas DIY Bapak Drs. Basuki Murdowo, M.Si menyampaikan beberapa amanat yaitu : Implementasi Action Plan Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY Masih banyaknya pegawai dalam penggunaan seragam belum sesuai ketentuan Pemda DIY Senin : Keiki (coklat), selasa (biru), rabu (putih biru), kamis (batik purbonegoro), jum’at (batik umum/apabila OR memakai pakaian olah raga) Pemakain lambang Pemda DIY ( PIN SATRIYA) wajib dipakai setiap hari kerja dan aktivitas kedinasan baik di Pemda DIY maupun melakukan aktivitas dinas di luar DIY Apel pagi sebelum memulai pekerjaan setiap hari kerja dengan melakukan doa bersama Apel pagi menggunakan Bahasa Jawa tiap hari Jumat Mematikan lampu, AC dan computer selesai jam kerja Bagi pengelola keuangan baik APBD, gaji ataupun APBN diharapkan teliti dalam pengajuan anggaran dan peng SPJ annya. Terutama gaji sebelum diajukan ke BPD untuk proses pencairan gaji harap penyiap gaji terlebih dahulu meneliti dalam penghitungan dan berkas terkait gaji PNS BLKPP pada awal bulan wajib menandatangani daftar gaji meskipun gaji telah diterimakan melalui rekening Terkait dengan penilian disiplin PNS, maka PNS dalam melakukan presensi pagi dan sore diwajibkan dengan retang waktu yang wajar (fe/tu/blkpp)
ACARA PEMBUKAAN PEMAGANGAN PERUSAHAAN
ACARA PEMBUKAAN PEMAGANGAN DI PERUSAHAAN DI Ruang Kasultanan 2 Royal Ambarukmo Hotel pada tanggal 17 Mei 2017 Acara dihadiri oleh : 1. Menteri Ketenagakerjaan RI 2. Dirjen Bina Latas 3. Wakil Gubernur DIY 4. Pembina dan Koordinator FKJP DIY 5. Ketua Kadi DIY GKR Pembayun 6 Kepala Disnakertrans. DIY 7. Perusahaan 8. Peserta Pemagangan SUSUNAN ACARA : 1. Pembukaan Oleh MC ( Tarian daerah) 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (Dirigen Ibu Lusi Eny Yuniningsih 3. Laporan Penyelenggaraan oleh Kepala Disnakertrans.DIY 4. Penyerahan secara simbolis a. Perlengkapan Pemagangan untuk Peserta b. Piagam Penghargaan kepada Perusahaan yang menerima magang c. Piagam Penghargaan kepada peserta Sertifikasi Kompetensi d. Piagam Penghargaan kepada LPK terakreditasi oleh wakil Gubernur bersama Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI turut mendmpini Koordinator FKJP : Bpk Roby Kusumaharta dan Kadisnakertrans. DIY 5. Penadatangan MOU antara Disnakertrans.DIY dengan KADIN DIY dan ketua Umum KADIN DIY : GKR.Pembayu. 6. Sambutan Bpk Wakil Gubernur DIY 7. Sambutan Ketua UMUM DIY (GKR Pembayun 8. Sambutan dan pengarahan Menteri Ketenagakerjaan RI sekaligus membuka acara Pemagangan secara resmi oleh Bpk Hanif Dhakiri 9. Pembacaan Do,a ( Bpk amir Panzuri ) 10 foto bersama 11. Ramah tamah SR/Pmg
Penutupan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Angkatan II Tahun 2017
Setelah empat puluh lima hari dilalui bersama, empat puluh lima hari menempuh pelatihan, empat puluh lima hari digembleng di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya telah selesai pelatihan angkatan II tahun 2017. Pada tanggal 17 Mei 2015 telah dilaksanakan acara Penutupan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Angkatan II Tahun 2017 untuk kejuruan Komputer, Bahasa Inggris, Las Listrik dan Mobil Bensin. Beberapa perwakilan peserta pelatihan menyampaikan pesan dan kesan dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, para instruktur sangat kompeten dan ramah-ramah, materi yang disampaikan oleh instruktur tepat guna, fasilitas dan sarana yang disediakan sangat memuaskan, bisa menambah pertemanan dan persaudaraan, mereka juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para instruktur dan segenap karyawan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta. “Semoga BLKPP DIY semakin maju”. Ibu Risa Masruroh, SH, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta menutup pelatihan secara resmi. Dalam acara ini ibu Risa berpesan agar ilmu yang telah didapatkan di BLKKP dapat diterapkan di dunia kerja oleh para pencari kerja. (fe/tu/blkpp)
Pemerintah Akan Terus Dorong Pertumbuhan Wirausaha Perempuan Di Indonesia
akarta - Pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia, terlebih wirausahawan perempun. Wirausaha memiliki peran multy effect. Dimana pertumbuhan wirausaha sangat berperan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. "Bersamaan dengan itu, kewirausahaan memberikan banyak kesempatan kerja kepada angkatan kerja, sehingga menurunkan jumlah pengangguran dan memberikan penghasilan kepada masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan dalam acara RAKERNAS Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Jakarta pada hari Senin 15/5/2017). Bekerja dan berwirausaha tidaklah memandang usia dan jenis kelamin. Untuk itu, kepada penguasaha muslimah yang menghadiri Rakernas tersebut, Menaker ingin mereka terus mengoptimalkan perannya. "Muslimah harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di amanahkan Allah SWT kepadanya secara optimal, baik di sektor domestik/rumah tangga maupun publik," terangnya. Berdasarkan Data BPS, terjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dari 48,87 persen pada 2015 menjadi 55,04 persen pada Februari 2017. "Hal ini menunjukan bahwa perempuan telah semakin memperbesar perannya dalam perekonomian," lanjut Menaker menjelaskan. Selain itu, berdasarkan data Sakernas Agustus 2016, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai wirausaha/pengusaha adalah 14,3 juta orang. Jumlah meningkat 1,6 juta orang dibandingkan tahun 2015 yang baru berjumlah 12,7 juta orang. "Bagi kaum muslimah sendiri, berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja/pengusaha adalah suatu keistimewaan (privillege). Untuk itu, muslimah harus sekuat tenaga dan senantiasa meningkatkan kemampuan agar semakin profesional menjalankan kedua peran tersebut," paparnya. (Sumber: Berita www.naker.go.id)