Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 81 s/d 90 dari total 457 data.
Tindak Lanjut Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan PEMDA DIY di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta
Menindaklanjuti Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Pemerintahan PEMDA DIY pada apel pagi hari Senin tanggal 17 April 2017 di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar Pelaksanaan : PERGUB NO. 72 Tahun 2008 Budaya Pemerintahan : Nilai dan kebiasaan kerja yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka member arah pencapaian visi dan misi organisasi Budaya Pemerintahan DIY :“SATRIYA” Logo “SATRIYA” : PIN yang wajib dipakai oleh para aparatur dalam setiap kedinasan baik saat bertugas di pemda DIY maupun melakukan tugas kedinasan di luar pemda DIY Media masa : stiker, brosur, leaflet, poster Cinderamata Media yang menunjukkan ciri khas Pemda DIY SATRIYA : Selaras, Akal budi luhur jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional Indikator Perilaku (IP) SATRIYA : Selaras; dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dan tuhan, alam dan sesama manusia IP: taqwa, taat dan patuh pada nilai-nilai agama, mencintai lingkungan dengan peduli dan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kerja dan hidup, menjaga hubungan harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat. Akal budi luhur jatidiri; keluhuran berperikemanusiaan IP : sadar rasa salah dan benar, integritas tinggi (jujur dapat dipercaya), taat norma agama dan hukum, beretika, komunikasi santun dan mau menerima masukan, adaptif dengan perubahan Teladan-keteladanan: dapat menjadi anutan/teladan/contoh lingkungannya IP : menjadi teladan dalam perilaku, berperan adil dan arif kebijaksanaan, pendorong kemajuan Rela melayani : memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat (kepuasan masyarakat) IP : menempatkan kepentingan masyarakat diatas pribadi atau kelompok Inovatif; selalu melakukan pembaharuan IP : berkemauan untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan,selalu belajar, tidak bersikap egois dan tetap menjunjung etika Yakin dan percaya diri; melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan percaya diri Ahli Profesional : kompetensi, komitmen dan prestasi IP : bertanggung jawab dengan pekerjaannya, cermat tepat dan cepat, efektif dan efisie, bekerja mandiri dan kebersamaan, berfikir jauh kedepan melihat peluang inovasi Implementasi Budaya Pemerintahan di BLKPP DIY tahun 2017 dilaporkan ke Biro Organisasi tiap semester : Apel pagi setiap hari kerja dan Apel pagi menggunakan bahasa jawa tiap hari jum’at Mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan menjelang apel pagi Menjaga kebersihan lingkungan dan kerapihan tempat kerja Disiplin dalam penggunaan seragam dinas harian dan PIN Bersikap sopan dan saling menghormati sesama aparatur dan lingkungan sekitar Efektif dan efisien dalam penggunaan air, listrik, komputer, AC Selesai jam kerja diwajibkan untuk mematikan lampu, AC dan komputer Dirasa ruangan sudah terang lampu dimatikan, AC dan komputer tidak digunakan dimatikan Untuk aparatur beragama muslim melakukan sholat berjamaah pada waktu shulat dhuhur dan ashar Melakukan pelayanan pelatihan pada masyarakat dari memberikan informasi, pendaftaran, pelatihan, sertifikasi dan penempatan Melakukan pelayanan kepada tamu dan sesama aparatur sesuai ketugasan masing-masing
Pembekalan Petugas Bursa Kerja Khusus (BKK) 2017
Untuk meningkatkan kapasitas petugas Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK dan lembaga pelatihan, maka Disnakertrans DIY menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembekalan Petugas Bursa Kerja Khusus pada tanggal 17-18 April 2017 di Ruang Bagaskara Disnakertrans DIY Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman . diikuti oleh 30 peserta petugas BKK baik dari SMK dan LPK. Lembaga penempatan sebagai penyelenggara bursa kerja dipandang perlu diberikan pembekalan sehingga mereka mengerti tentang penyelenggaraan bursa kerja sehingga dalam pelaksanaan bursa kerja mereka tidak melanggar peraturan dan tidak merugikan para pencari kerja. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah menyiapkan petugas di lembaga-lembaga penempatan dalam penyelenggaraan bursa kerja sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan dan tidak merugikan para pencari kerja.
WORKSHOP PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO
Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan kegiatan workshop terkait dengan pemetaan perusahaan yang melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro di daerah. Sambutan dari kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi DIY dr. Andung Prihadi Santosa M.Kes menyampaikan tentang masih banyaknya pengangguran terbuka di DIY. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan memfokuskan pengurangan angka pengangguran ditahun 2017. Pengangguran lebih didominasi dari tingkat pendidikan SMA/ SMK sederajat. Perencanaan tenaga kerja mikro di daerah akan membantu memetakan perusahaan-perusahaan di DIY. Disnakertrans DIY mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan wajib lapor setiap tahun ke Disnakertrans. Disnakertrans menyediakan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, dan kualifikasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Workshop perencanaan tenaga kerja mikro yang diselenggarakan ibu Woro tersebut dihadiri kurang lebih 40 perusahaan yang mengirimkan perwakilan dari perusahaannya masing-masing. Kepala pusat ketenagakerjaan Ibu Evi juga memberikan pengarahan atau paparan terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lembaga pembina dan penyusun serta pelaksana perencanaan tenaga kerja mikro dibagi berdasarkan wilayah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Pembina wilayah pusat adalah Mentri/ Kepala pusat perencanaan ketenagakerjaan. Pembina wilayah provinsi adalah Kepala Disnakertrans Provinsi. Pembina wilayah kabupaten/ kota adalah Kepala Disnakertrans Kabupaten/ Kota. Jumlah perusahaan wajib lapor di DIY saat ini mencapai 4096 perusahaan, terdiri dari perusahaan kecil, sedang, dan besar. Disnakertrans dapat melakukan pemetaan perusahaan, pemetaan SDM tenga kerja dari hasil wajib lapor perusahaan tersebut. Disnakertrans juga menjadi mediator jika ada permasalahan industrial. Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2017 meliputi sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor pertanian. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran berbeda-beda dari setiap kabupaten. Kabupaten Sleman memiliki tingkat pengangguran tertinggi, disusul kabupaten Bantul, Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan terendah tingkat penganggurannya adalah kabupaten Kulonprogo. Selain menurunkan tingkat pengangguran disnakertrans mempunyai program kegiatan meningkatkan keterampilan, penetapan pengupahan, dan mengatasi permasalahan industrial. Transmigrasi nantinya bukan lagi hanya tentang pemindahan lokasi, tetapi tentang pengembangan wilayah. Setiap perusahaan diharapkan mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi persediaan pegawai, memenuhi kebutuhan pegawai, dan mengatasi ketidak seimbangan neraca pegawai secara efektif dan efisien. Perencanaan neraca pegawai akan menentukan keberhasilan bisnis perusahaan. Workshop PTK Mikro diharapkan mampu membantu mewujudkan dunia usaha dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi. (Glh Program)
Pembinaan Pelatihan LPK
Kegiatan seksi Pembinaan Pelatihan Tahun ini mengadakan akreditasi LPK akreditasi adalah suatu asesmen yang independen bahwa LPK dan pendidikan kejuruan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai yang ditentukan oleh KEMENAKER LPK harus akreditasi untuk melaksanakan pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan sesuai KKNI. Mengapa standar akreditasi dibutuhkan ? Siswa,pekerja dan masyarakat semua mengharapkan pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi dan relevan.Masyarakat memerlukan kepercayaan terhadap LPK.LPK juga memrlukan kepercayaan terhadap badan pengaturnya. tujuan Akreditasi LPK memberikan pemeberitahuan tertulis kepada KA LPK mengenai maksud mereka untuk memperoleh akreditasi dengan informasi: 1. Nama dan rician kontak dari LPK 2. Kualifiasi atau program pelatihan yang akan diajukan akreditasinya 3. Persetujuan untuk mematuhi dengan meminta informasidari KA-LPK atau LA-LPK 4. Konfirmasi dari manajemen LPK bahwa mereka menyetujuai untuk melanjutkan proses akreditasi dan akn menyediakan informasi dan akses kepada asesor akreditasi sebagaimana diperlukan. Mengapa standar akreditasi dibutuhkan ? siswa,pekerja dan masyarakat semua mengharapkan pendidikan dan pelatihan kerja yang bermutu tinggi dan relevan.Masyarakat memerlukan kepercayaan terhadap LPK.Dan LPK juga memerlukan kepercayaan terhadap badan pengaturnya.LPK harus memerlukan hak untuk menyelenggarakan pelatihan yang memberikan kualifikasi kerja yang diakui secara nasional dengan menunjukan secara jelas bahwa ia mampu melaksanakan pelatihan dan pendidikan yang bermutu tinggi. Tujuan akreditasi 1. Nama dan rincian kontak dari LPK 2. Kualifikasi atau program pelatihan yang akan diajukan akreditasinya 3. Persetujuan untuk memtuhi dengan meminta informasi dari KA-LPK atau LA-LPK 4. Konfirmasi dari managemen LPK bahwa mereka menyetujui untuk melanjutkan proses akreditasi dan akan menyediakan informasi dan akses kepada asesor akreditasi sebagaimana diperlukan
Renstra Disnakertrans 2012-2017
Rencana Strategis Disnakertrans yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Pembangunan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahunan. Sejalan dengan hal tersebut Pemda DIY pada tahun 2015 melakukan perubahan kedua terhadap RPJMD yang didalamnya meliputi perubahan atas tujuan SKPD,sasaran SKPD, sampai dengan program SKPD sehingga diperlukan perubahan kemudaian terhadap Renstra SKPD..... Silahkan download Renstra Disnakertrans 2012-2017
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan/Instansi
Sebagai persyaratan yang harus dimiliki dokter yang bekerja di perusahaan sesuai dengan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.1 Tahun 1976 yaitu kewajiban mengikuti latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan industri dewasa ini, dibutuhkan banyak juga tenaga dokter perusahaan yang mana pada saat ini masih dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan. Untuk itu Balai Hiperkes dan KK Propinsi DIY mengadakan program Pelatihan bagi Dokter Perusahaan/Instansi, khususnya untuk wilayah Yogyakarta. Materi Program : 1. Kebijakan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 2. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Hiperkes dan KK 3. Manajemen dan Organisasi Hiperkes dan KK di Perusahaan. 4. Fungsi dan Tugas Dokter di Perusahaan 5. Audit Hiperkes dan KK 6. Faktor Kimia di Lingkungan Kerja 7. Pencahayaan dan Iklim Kerja 8. Kebisingan dan Getaran 9. Keselamatan Kerja, Kecelakaan Kerja dan APD (Alat Pelindung Diri) 10. PAK (Penyakt Akibat Kerja), Diagnosis dan Pelaporannya 11. Promosi Kesehatan di Tempat Kerja 12. Program Rehabilitasi Kerja 13. Ergonomi dan Fisiologi 14. Psikologi Industri 15. Gizi Kerja 16. Sanitasi Industri dan Pengendalian Limbah Industri 17. Epidemiologi Hiperkes dan KK 18. Metodologi Penelitian 19. Perlingdungan Tenaga Kerja Wanita dan KK 20. Peranan dan Tugas Jamsostek dalam Perlindungan Tenaga Kerja 21. Peragaan Alat Pemantau Lingkungan 22. Kunjungan Perusahaan 23. Diskusi     Instruktur berasal dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Balai Hiperkes dan KK DIY, Fakultas Kedokteran UMY, Ikatan Profesi/Keahlian Hiperkes DIY, IDKI Cabang Yogyakarta, dan Jamsostek. Pelatihan bertempat di Balai Hiperkes dan KK DIY. Jl. Ireda No.38 Yogyakarta 55152, Telp/Fax. (0274) 371716. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Ibu Dra. Eko Nursanti 0813 2880 5316.
Penutupan Pelatihan MTU Menjahit Angkatan Pertama APBD 2017
Setelah tiga puluh lima hari melaksanakan pelatihan MTU (Mobile Training Unit) Menjahit di rumah Bapak Suwarto di dusun Tanjungkarang RT 27/28 Patalan Bantul Yogyakarta, pada hari Rabu (29/03) dilaksanakan Penutupan Pelatihan MTU Menjahit Angkatan Pertama APBD 2017. Acara penutupan tersebut digelar di rumah Bapak Suwarto Tanjungkarang Patalan Bantul Yogyakarta. Acara penutupan pelatihan MTU menjahit ini dihadiri oleh peserta pelatihan, koordinator, instruktur, ketua komisi D beserta timnya dan Kepala Seksi Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembawa acara oleh Ibu Sri Sunartiningsih yang merupakan ketua kelas pelatihan dan Kaur Kelurahan Patalan Bantul. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Muh. Yazid selaku Ketua Komisi D, sambutan dari kepala kelurahan desa Patalan Bapak R. Sudiharjo. Dilanjutkan dengan sambutan dan penutupan Pelatihan MTU Menjahit Angkatan Pertama APBD 2017 secara resmi oleh Ibu Risa Masruroh, SH, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta Pelatihan MTU Menjahit mendapatkan peralatan yang digunakan dalam proses pelatihan (toolkit), dengan adanya toolkit tersebut diharapkan menjadi alat yang nantinya dapat membantu para peserta dalam membuka usaha mandiri. (fe/tu/blkpp)
Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis Periode Bulan April
Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis Periode Bulan April Pelatihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan periode bulan April ini di Balai Hiperkes dan KK DIY bertujuan agar tenaga paramedis perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mereka dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3 selain dapat membantu organisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. Hari pertama peserta mendapatkan materi pelatihan Peraturan perundang-undangan bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang disampaikan oleh Bapak VS. Wisnu Wibowo. Materi selanjutnya mengenai Ergonomi, Faal Kerja dan Program Rehabilitasi di Tempat Kerja oleh ibu Endang Siwi Ediningsih, ST., MM dan dilanjutkan Sistem Manajemen K3 dan P2K3 oleh Ibu Dra. Eko Nursanti. Kemudian ditambahkan mengenai Tanggap Darurat Kebakaran di Tempat Kerja oleh Bapak Wahyono S.Pd.(rrn/TU/Hiperkes&KK)
Balai Hiperkes dan KK Pertahankan Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2008
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY berhasil mempertahankan SNI ISO/IEC 17025:2008 setelah melalui serangkaian audit surveillance pada hari Jumat, 31 Maret 2017. Sertifikasi dari lembaga asesmen Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan tahun keempat atau survallance ketiga. Ketua auditor survallance, Bapak Hara I. Simarmata mengatakan bahwa Audit Survallance ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 diterapkan di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, serta upaya-upaya yang telah dilakukan Balai terkait perbaikan dan pengembangan proses pelatihan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Audit ini dilakukan dengan mengambil sampling pada Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan. Dari hasil audit ini auditor mengapresiasi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja karena sampai saat ini masih secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008. Dengan demikian sertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2008 masih berlaku. Namun, auditor menyampaikan beberapa saran perbaikan untuk meningkatkan penerapan system manajemen SNI ISO/IEC 17025:2008. Sertifikasi ini bukanlah prestasi pengakuan dari pihak independen yang didapat dalam sekejap, tetapi ini merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh semua unsur di Lingkungan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, baik di tingkat Pimpinan maupun di tingkat staff. Pelaksanaan surveillance berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, Tim audit melakukan pemeriksaan prosedur dan implementasi kesesuaian prosedur yang telah ditetapkan dalam klausul SNI ISO/IEC 17025:2008. Hasil surveillance yang disampaikan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian prosedur yang bersifat mayor yang telah dilakukan Balai Hiperkes dan KK, sehingga sertifikasi masih berlaku hingga tahun 2018. rrn&rd/tu/hiperkes&kk
Disnakertrans dan PT. Angkasa Pura di Kampung Makaryo Jogja TV
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan PT Angkasa Pura mengenai penyerapan SDM Bandara New Yogyakarta Air Port (NYIA) yang berada di Kulonprogo. Disnakertrans DIY melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Bandara NYIA di Kulonprogo ini melalui media televisi yang bekerjasama dengan jogja TV. Pihak yang ikut serta dalam diskusi tersebut antara lain adalah Dinas tenaga Kerja DIY, Dinas tenaga kerja Kulonprogo dan PT Angkasa Pura. Diskusi yang dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Andung Prihadi menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketenagakerjaan saat pra orasi dan pengoprasian NYIA di 2019, Dinas Tenaga Kerja telah menyiapkan banyak hal. Seperti penguatan tenaga kerja dari sisi skill, dan penguatan dari sisi profesionalitas. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kulonprogo Bapak Eko Wisnu Wardhana juga menegaskan bahwa Badan Latihan Kerja (BLK) Kulonprogo menyediakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang akan meningkatkan skill sesuai kebutuhan Bandara NYIA di Kulonprogo. Pihak PT Angkasa Pura menjelaskan tentang penyerapan tenaga kerja di Bandara NYIA nantinya kurang lebih adalah 6.000 Orang. Bandara yang dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 600 ha tersebut akan memerlukan banyak tenaga kerja seperti Data entry, Cleaning Service, security. Dll. PT Angkasa Pura dan Dinas Tenaga Kerja akan menandatangani MOU terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di Bandara NYIA tersebut. Diharapkan msyarakat Yogyakarta khususnya Kulonprogo juga bisa ikut berpartisipasi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Bandara NYIA nantinya. (Glh-Program)