Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 502 data.
Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi Perusahaan tahun 2018
Hiperkes adalah ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematik kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh. Setiap perusahaan melalui organisasinya harus berperan proaktif dalam menyelenggarakan usaha-usaha preventif untuk menyelesaikan segala masalah kesehatan dilingkungan kerja, mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya yang ada selain untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta memantau pelaksanaan program K3 lainnya.Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Teknisi Perusahaan telah di laksankaan pada tanggal 10 - 14 Desember 2018 yang dikuti oleh 30 peserta pelatihan, salah satunya adalah Muhamad Wildan peserta pelatihan yang mendapatkan peringkat pertama dengan nilai postest tertinggi. Pelatihan Hiperkes bagi Teknisi perusahaan ini merupakan pelatihan penutup di tahun 2018, selanjutnya pelatihan akan mulai diadakan lagi di bulan Februari 2019, baik itu pelatihan bagi Paramedis, Dokter ataupun Teknisi Perusahaan. 
SERTIFIKASI OTOMOTIF R2
Dalam rangka mendukung sektor Automotive yang masuk dalam 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sector-PIS), agar tumbuh dengan cepat maka perlu didukung banyak tenaga kerja kompeten yang bergerak dibidang Automotive khususnya Kendaraan Roda Dua (R2). Menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Disnakertrans DIY TA. 2018 menyelenggarakan kegiatan berupa fasilitasi Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja dan Pencaker bidang Automotive khusus Roda Dua (R2), yang dilaksanakan di TUK BLK Bantul dan TUK IPPTI Yogyakarta pada bulan Oktober 2018  bekerja sama dengan LSP Otomotif Indonesia, yang diikuti oleh peserta yang berasal dari Alumni  BLK Bantul, BLKPP, SMK, dan Alumni LPK sebanyak 60 orang peserta untuk Sertifikasi R2. 
SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI BIDANG PARIWISATA
(Unit FB. Product, House Keeping dan FB. Service) Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean saat ini, dan dalam rangka Menuju Jogja Kompeten khususnya SDM disektorPariwisata serta sejalan dengan Undang-undang No.10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan para  pekerja pariwisata untuk menguji kompetensi,serta Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisatawajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat Kompetensi di Bidang Pariwisata. Maka dalam rangka mendukung percepatan Kompetensi tenagakerja yang bergerak di sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi DIY bekerjasama dengan LSP Pariwisata Yogyakarta pada bulan Februari 2018 telah melaksanakan Sertifikasi Uji Kompetensi Bidang Pariwisatayang meliputi Unit FB Product sebanyak 40 orang peserta dan House Keeping sebanyak 20 orang, sedangkan pada bulan November 2018 Unit FB. Service diikuti olehpeserta sebanyak 40 orang peserta. Sertifikasi Uji Kompetensi tenaga kerja diikuti oleh Peserta yang berasal dari tenaga kerja bidang perhotelan, restaurant, rumah makan, dan juga dari alumni BLKPP Yogyakarta. 
HUT KORPRI ke-47, Junjung Tinggi Panca Prasetya Korpri
Kamis, tanggal 29 November 2018 Korps Pegawai Republik Indonesia merayakan HUT ke-47. Terhitung sejak ditetapkannya tanggal 29 November 1971 sebagai tanggal lahir organisasi yang mewadahi para pegawai, baik PNS/ASN, pegawai BUMN, BUMD dan para perangkat desa. Upacara bendera sebagai acara puncak HUT KORPRI tahun 2018 ini mengusung tema "Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa" dilaksanakan secara serentak oleh masing-masing instansi, tak terkecuali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Kepala Disnakertrans DIY mempimpin upacara bendera yang diselenggarakan di Halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY ini berjalan dengan tertib dan khidmat. Dalam isi sambutan Presiden disampaikan bahwa upaya ASN untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat,bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan. Revolusi lndustri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial,politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memfasilitasi cara kerja birokrasi. Dan disampaikan juga bahwa mulai tahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat sumberdaya manusia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja harus ditingkatkan secara signifikan. Selamat Ulang Tahun Korpri yang Ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, pukul 09.15  s.d. 12.00 WIB bertempat di Hotel  Pesonna Malioboro Jl. Gadean No. 3, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY berlangsung kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), diselenggarakan oleh Disnakertrans DIY. Diikuti oleh 50 perusahaan/instansi/lembaga pengguna TKA di DIY dan Disnaker Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya di tahun 2018. Kegiatan pertama dilaksanakan pada bulan April 2018, kegiatan kedua pada bulan Agustus 2018, dan kegiatan ketiga pada bulan November 2018.Adapun narasumber yang hadir:1. dr. Andung Prihadi Santoso M. Kes., Kepala Disnakertrans DIY2. Ir. Besar Setyoko, Pakar Ketenagakerjaan3. Syaiful Bahtiar, Kasubid Intalkim Kanwil Kemenkumham DIYPenyampaian dr. Andung Prihadi Santoso M. Kes:a. Era sekarang berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, segala sesuatu harus transparan termasuk dalam aturanpenggunaan TKA.b. Sudah banyak informasi tentang Perpres Nomor 20 Tahun 2018 di media, namun persepsinya berbeda, sehingga muncul isu Perpres untuk memudahkan penggunaan TKA yang berpotensi memunculkan TKA ilegal. Penting bagi Kemenaker dan instansi terkait untuk mensosialisasikan Perpres nomor 20 tahun2018 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 untuk menyamakan persepsi.c. Sebagai perusahaan pengguna TKA harus punya persepsi yang sama. Perpres memotong prosedur perijinan penggunaan TKA, untuk persyaratan secara umum masih sama. Semangatnya adalah memudahkan pelayanan agar investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, lebih responsif terhadap perubahan jaman.d. Pengawasan oleh Tim Pora dari Kanwil Kemenkumham DIY dan Tim POA Pemda DIY. Hasilnya antara lain tahun 2017 deportasi 1 TKA dari Korea, 2018 ada 8 WNA di 5 perusahaan yang bermasalah, 2 sudah melengkapi 6 sudah tidak bekerja lagi.Penyampaian Ir. Besar Setyoko :a. Penerbitan Perpres 20/2018 dengan pertimbangan mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui perluasan investasi dan mencabut Perpres 72/2014.b. Perubahan penerbitan ijin penggunaan TKA yang diatur dalam Perpres 20/2018:1. RPTKA pada jabatan tertentu dibuat oleh pembuat kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri;2. RPTKA tidak ada jangka waktunya, hanya dibuat sekali tidak ada perpanjangan, namun boleh ada perubahan;3. Tidak ada lagi IMTA, diterbitkan nomortifikasi untuk penerbitan ITAS;4. Kewajiban perusahaan untuk pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA yang kerja lebih dari 6 bulan dan diklat bagi TKI pendamping;5. Pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan pegawai imigrasi;6. Pelaporan setiap 1 tahun;7. Pelayanan perijinan dipercepat, 2 hari kerja untuk RPTKA dan 2 hari kerja untuk nomortifikasi, penerbitan vitas paling lama 2 hari kerja, pemberian ITAS di TPI;8. Terintegrasi secara elektronik;9. Tidak ada lagi rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait, namun kementerian/lembaga terkait dapat memberikan masukan kepada Kemenaker mengenai jabatan yang boleh dan tidak boleh diduduki oleh TKA;10. Terbuka peluang rangkap jabatan bagi TKA.misal TKA sebagai direktur di perusahaan A dapat bekerja di perusahaan B dengan jabatan yang sama tetapi masa kerja tidak boleh melampaui masa kerja di perusahaan A atau dosen di perguruan tinggi (PT) A dapat menjadi dosen di PT Badan PT C dengan masa kerja tidak melampaui di PT A;11. Terdapat nomortifikasi nomor RPTKA dan pengecualian nomortifikasi seperti pejabat diplomatik, konsuler;12. DPTKA di bayar per tahun sebagaiPNBP utk tahun pertama, dan tahun kedua dst bagi TKA lintas prov.  Bagi TKA lintas kabko dalam 1 provinsi dibayar sebagai Penerimaan Daerah provinsi untuk tahun kedua dst, dan bagi TKAyang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota dibayar sebagai Penerimaan Daerah kab/ko untuk tahun kedua dan seterusnya;13. Semua proses dilakukan secaraonline, RPTKA dan nomortifikasi dikirimkan melalui email.Penyampaian Syaiful Bahtiar:a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.b. Latar belakang terbitnya Perpres 20/2018 untuk meningkatkan daya saing dimana daya saing Indonesia ada di peringkat 72 dari 190 negara, lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Tahunailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam c. Meningkatkan Daya saing melalui:- Deregulasi dan debirokrasi- Menyederhanakan Prosedur - Mempermudah pelayanan melalui sistem online- Memastikan & memfasillitasi kepastian berusahad. Jenis pelanggaran- tidak dapat menunjukkan paspor atau izin tinggal- menyalahgunaan izin tinggal- tidak masuk melalui TPI, masuk dan berada tidak memiliki dokumen- memberikan data tidak sah  utk mendapat paspor RIe. Rencana Aksi Ditjenim tahun 2018 dalam pengawasan orang asing :- Rencana implementasi penerapan sistem pre-registration terhadap orang asing yang masuk Indonesia- Membangun sistem QR (Quick Response) code untuk pengawasan orang asing di 5 TPI besar- Integrasi SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) dengan APIS (Advance Passenger Information System), PAU (Passenger Analys Unit) dan PNR (Passenger Name Record).Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan terwujud  koordinasi dan komunikasi dua arah untukmenyamakan persepsi tentang penggunaan TKA demi kenyamanan dan keamanan bersama. (hw2018).
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019
Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama Tahun 2019. Keputusan bersama ini ditandatangani olehMenteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi pada 2 November 2018. Surat Keputusan Bersamaini bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018,dan 16 Tahun 2018 tentang Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.Pelaksanaan hari libur nasional dancuti bersama pada Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsungkepada masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yangmemberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan perusahaan lain yangsejenis agar mengatur penugasaan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari LiburNasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Perlu diingat bagi Pimpinan/PengurusPerusahaan dalam Diktum keempat Keputusan bersama Menteri Agama, MenteriKetenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi bahwa pelaksanaan cuti bersamamengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai denganketentuan pearturan perundang-undangan  dan ketentuan yang berlaku pada setiap unitkerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. Berikut jadwal hari libur nasional dan cuti bersama2019:1 Januari (Selasa): Tahun Baru 2019 Masehi5 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2570Kongzili7 Maret (Kamis): Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka19413 April (Rabu): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW19 April (Jumat): Wafat Isa Almasih1 Mei (Rabu): Hari Buruh Internasional19 Mei (Minggu): Hari Raya Waisak 256330 Mei (Kamis): Kenaikan Isa Almasih1 Juni (Sabtu): Hari Lahir Pancasila3-4 Juni (Senin-Selasa): Cuti bersama Hari RayaIdul Fitri 1440 H5-6 Juni (Rabu-Kamis): Hari Raya Idul Fitri 1440H7 Juni (Jumat): Cuti bersama Hari Raya IdulFitri 1440 H11 Agustus (Minggu): Hari Raya Idul Adha 1440 H17 Agustus (Sabtu): Hari Raya KemerdekaanRepublik Indonesia1 September (Minggu): Tahun Baru Islam 1441 H9 November (Sabtu): Maulid Nabi Muhammad SAW24 Desember (Selasa): Cuti bersama Hari RayaNatal25 Desember (Rabu): Hari Raya Natal Surat Keputusan Bersama  bernomor 617 Tahun 2018,  262 Tahun 2018, dan 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun2019 (terlampir) (Agn)
Upacara Hari Pahlawan Tahun 2018 di Disnakertrans DIY
Hari Sabtu, 10 November 2018 Bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan yang ke-73. Berbagai jenis perayaan dan peringatan diadakan, tidak terkecuali di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Hari Pahlawan diperingati dengan melaksanakan upacara.Upacara Hari Pahlawan dilaksanakan di halaman kantor Disnakertrans DIY yang terletak di Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo Depok Sleman. Upacara diikuti oleh seluruh karyawan Disnakertrans DIY, UPTD BLKPP DIY, dan Balai Hiperkes dan KK DIY. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2018, Kepala Dinas membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam sambutan disampaikan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema “Semangat Pahlawan di Dadaku”. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi momentum bagi bangsa lndonesia untuk melakukan introspeksi diri. sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nirai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.Pada akhirnya melalui momentum Peringatan Hari Pahlawan, marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mulai dari yang dapat kita lakukan, mulai dari lingkungan terdekat yang pada akhirnya memberikan kekuatan dan ketahanan bagi bangsa dan negara.Selamat Hari Pahlawan Tahun 2018, kobarkan terus semangat pahlawan di dada, torehkan prestasi yang membawa harum nama bangsa dan negara. Jaga selalu persatuan dan kesatuan dalam jalinan toleransi dan kesetiakawanan sosial. Semoga semangat pahlawan senantiasa mewarnai setiap langkah kita. (ryp/1118)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah Menetapkan UMK DIY Tahun 2019
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan UMK DIY Tahun 2019 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 320/KEP/2018, tanggal 2 November 2018 dengan besaransebagai berikut :UMK Yogyakarta Rp. 1.846.400UMK Sleman Rp. 1.701.000 UMK Bantul Rp. 1.649.800 UMK Kulon Progo    Rp. 1.613.200 UMK Gunung Kidul   Rp. 1.571.000 UMK DIY 2019 berlaku mulai 1 Januari 2019UMK berlaku untuk : pekerja tetap/pkwt, pekerja dalam masa percobaan, pekerja tidak tetap/pkwtt/kontrak/outsourcing, pekerja borongan, pekerja harian lepas.UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan UMK, dapat mengajukan permohonan penangguhanpelaksanaan UMK paling lambat 10 hari sebelum diberlakukannya.Penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat dilakukan oleh pengusaha berdasarkan Kepmenakertrans RI Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yaitu dengan membuat surat permohonan penangguhan pelaksanaan UMK, diajukan ke Disnakertrans DIY Jl.Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714,885136dengan dilampiri :a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja    tentang penangguhan upah minimum;b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba    beserta penjelasannya untuk dua tahun terakhir;c. Salinan akta pendirian perusahaan;d. Data upah pekerja menurut jabatan;e. Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditangguhkan upahnya;f. Perkembangan produksi dan pemasaran dua tahun terakhir,   serta rencana produksi dan pemasaran dua tahun mendatang.Disnakertrans DIY membuka Posko Pelayanan Penangguhan UMK DIY 2019 dari Tgl. 2 Nov s/d 21 Des 2018 dengan alamat: Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Telp./Fax. (0274) 4462714, 885036di Seksi Pengupahan, Bidang HIPTK, Disnakertrans DIYPelayanan sesuai jam kerja:Hari Senin s/d Kamis, Pukul  08.00 – 16.00 WibHari Jum’at, Pukul  08.00 – 14.30 WibKami menghimbau kepada para pengusaha yang akan mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK agar segera mengajukan permohonan penangguhan, paling lambat Tgl. 21 Desember 2018Adapun SK Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2018 tentang UMK DIY Tahun 2019dapat diunduh ..UMK DIY Tahun 2019   : www.nakertrans.jogjaprov.go.idDemikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.R. Darmawan, SH.MHKasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga KerjaDisnakertrans DIY
PELANGGARAN HUKUM DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN KINI TAK LAGI AKAN DITOLERANSI
Pengawasan,Yogyakarta; Baru-baru ini Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. melakukan langkah penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menyidangkan beberapa perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal itu sebagai upaya dari para Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pegawai yang memiliki wewenang untuk mengawasi diberlakukannya norma-norma ketenagakerjaan, untuk memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan di DIY dalam melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak dari tenaga kerja. Tidak tanggung-tanggung kasus terakhir yang telah inkracht, divonis oleh hakim dengan hukuman denda lima juta rupiah karena perusahaan tersebut tidak membuat dan mengesahkan Peraturan Perusahaan.“Kemarin kita memproses hukum salah satu perusahaan yang berada di Kota Yogyakarta karena tidak melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan, sebenarnya kami telah mengingatkan perusahaan tersebut dengan memberikan nota (surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan -red) dua kali tetapi tetap tak diindahkan, jadi tidak ada jalan lain, kami harus melanjutkan proses hukum meskipun kasus terakhir ini hanya dengan mekanisme Tindak Pidana Ringan, pada akhirnya hakim memutuskan bersalah dan perusahaan diharuskan membayar denda lima juta. Hal itu harus dilakukan karena sudah sejak lama kami melakukan upaya-upaya persuasif terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan tetapi pelanggaran tetap saja terjadi.” Ujar Suharyana, SKM.,M.Kes, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Disnakertrans DIY. Sementara itu menurut Tunggul Bomoaji, ST.,M.Eng selaku Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan DIY. menyebutkan bahwa sejak januari 2018, Disnakertrans DIY. telah melakukan penindakan terhadap lebih dari 157 perusahaan dimana 4 diantaranya terpaksa dimejahijaukan. “Penegakan hukum terpaksa kami lakukan sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta kami lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan melakukan tindakan represif apabila diperlukan jika pembinaan sudah dilakukan akan tetapi perusahaan masih membandel. Kebijakan tersebut harus dilihat secara utuh,karena apabila norma-norma ketenagakerjaan tidak dijalankan, akan ada hak-hak tenaga kerja beserta keluarganya yang tidak tertunaikan.” Ujarnya.Pemda DIY sendiri, yang dalam hal ini Disnakertrans DIY, telah menetapkan kebijakan untuk lebih mengintensifkan penegakan hukum atau tindakan represif pro justisia, terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggapan atas Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI. NomorB.144/BINWASK3-BPHK/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. dimana melalui SE tersebut Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh Indonesia diharapkan dapat memproses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, dengan harapan hal itu dapat memberikan efek jera bagi seluruh perusahaan.(vnd)
Kunjungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X ke lokasi transmigrasi Tanjung Buka SP 6B Kab. Bulungan Kalimantan Utara
Kunjungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X ke lokasi transmigrasi Tanjung Buka SP 6B Kab. Bulungan Kalimantan Utara tgl 12 okt 2018. Lokasi Tanjung Buka 6B merupakan program transmigrasi melalui pola sharing anggaran APBD TA 2018 dengan Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul. Dalam kunjungan tersebut diikuti oleh wakil bupati Sleman, wakil Bupati Kulon Progo, Asek 3 Kab Bantul dan diterima oleh Bupati Bulungan. Dalam kesempatan ini akan ditindaklanjuti kembali kerjasama program penyelenggaraan transmigrasi tahun 2019. (PR/15/10/18)