Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 11 s/d 20 dari total 497 data.
Pembukaan Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Angkatan VI
[BERITA] HIPERKES&KK- Senin, 03 September 2018 Balai Hiperkes dan KK menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis. Pelatihan Paramedis ini merupakan angkatan ke-6 di tahun 2018, di hari pertama ini di ikuti oleh 31 peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis ini akan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 03 - 07 September 2018. Hari pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja Drs. VS. Wisnu Wibowo dan Ibu Endang Siwi Ediningsih, S.T., MM selaku Kepala Balai Hiperkes dan KK, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pelatihan. Pelatihan di hari pertama peserta akan mendapatkan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Keselamatan Kerja dan APD, Peraturan perundang-undangan bidang Hiperkes dan Higiene Industri yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. 
Telah Dibuka Kembali Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis dan Dokter Perusahaan
Pentingnya sertifikasi kesehatan kerja atau hiperkes bagi dokter dan perawat perusahaan diatur pemerintah melalui PERMENAKERTRANS No.01 Tahun 1976 tentang Wajib Latih Hiperkes bagi Dokter perusahaaan dan PERMENAKERTRANS No. 01 Tahun 1979 tentang Wajib Latih bagi Paramedis Perusahaan. Tujuan pelatihan ini yaitu untukmendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediakan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan. Kriteria peserta pelatihan Hiperkes dan KK yaitu peserta merupakan Dokter dan Paramedis.Tenaga Instruktur yang akan memberikan pelatihan Hiperkes adalah Instruktur senior dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai HIperkes dan KK, BPJS, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran UMY, dan IDKI cabang Yogyakarta. Durasi pelatihan :Pelatihan Dokter : 7 hari Pelatihan Paramedis : 5 hariTarif Retribusi Pelatihan :Pelatihan Dokter : Rp. 1.100.000,-Pelatihan Paramedis :  Rp. 800.000,-
Pemberian Bantuan Usaha kepada Kelompok Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja TA 2018
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DIY dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah DIY yaitumengurangi angka pengangguran di DIY melaksanakan Kegiatan PembentukanKesempatan Kerja. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :1.  Menciptakan kesempatan kerja / usaha baru khususnya bagi peserta kegiatan dan masyarakat sekitar pada umumnya.2.   Meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.3. Menumbuhkan sinergi antar unit-unit usaha produktif dalam masyarakatsehingga lebih mengoptimalkan potensi sumber daya setempat. Sasaran Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja adalah  tenaga kerja terdidik yang merupakanmasyarakat DIY yang berpendidikan minimal SLTA sampai dengan D3, berusia  18 - 40 tahun, disiplin, memiliki kemauan dansemangat untuk berwirausaha serta mampu bekerja secara individu dan kelompok. Calon peserta terorganisir dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 5 (lima) orangdengan jenis usaha yang sama dan mengajukan proposal. Adapun jenis usaha dalam kegiatan ini adalah pengolahan makanan, pengolahan kayu, pengolahan bambu dan fashion. Bantuan usaha berupa mesin danperalatan dari keempat jenis usaha tersebut telah diserahkan oleh Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes  pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2018 kepada 60 kelompok usaha TKMT. Melalui pelaksanaan kegiatan ini maka diharapkan dapat terbentukwirausaha baru dari Tenaga Kerja Mandiri Terdidik sebagai upaya penciptaanlapangan kerja / usaha dan pengurangan pengangguran bagi wilayah DIY yangmerupakan bagian dari pelaksanaan Program Penempatan, Perluasan KesempatanKerja dan Transmigrasi.
Upacara Bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-73 di Disnakertrans DIY
Jumat, 17 Agustus 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-73. Seluruh rakyat Indonesia bersuka cita menyambutnya. Berbagai perayaan dilaksanakan untuk menyemarakkan hari ulang tahun negeri kita tercinta.Tidak terkecuali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang turut serta memperingati dengan melaksanakan upacara bendera yang tepat dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 WIB. Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dua Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas dan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh petugas upacara menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Dalam upacara bendera tersebut, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutan yang diawali dengan sapaan “Warga Yogyakarta yang patriotik”, Gubernur mengingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat kemerdekaan yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-73 mengambil tema “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”. Tema tersebut berkaitan dengan dua peristiwa penting bagi bangsa, yakni pelaksanaan perhelatan olahraga terbesar se-Asia di Indonesia, Asian Games, dan pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019 – 2024.Asian Games ke-18 yang akan dibuka esok hari tanggal 18 Agustus 2018 bertema The Energy of Asia. Berangkat dari tema tersebut, hendaklah energi bangsa kita pupuk dan kembangkan bersama sehingga menjadi energi positif bangsa, serta sarana menuju kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, dalam suasana guyub-rukun dan aman-damai.Merujuk tema “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”, agar kita semua sebagai bangsa selalu bersatu untuk bekerja bersama, sebagai wahana menuju peradaban Indonesia yang bermartabat. Perihal suksesi kepemimpinan nasional yang akan dilaksanakan tahun depan, Gubernur menyatakan pemimpin yang kelak terpilih sudah seyogyanya ialah sosok negarawan yang utuh dan diharapkan dapat menjadi energi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu NKRI, Sekali Merdeka Tetap Merdeka Menuju Indonesia Jaya! (ryp/082018)
SAH...., MULAI JANUARI 2019 PENGUJIAN ALAT K3 DI DIY MEMPUNYAI TARIF RESMI
Pengawasan, Yogyakarta. Pemda DIY menetapkan Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dituangkan dalam  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Tarif Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Peralatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disahkan pada tanggal 10 Juli 2018  dan baru akan efektif dilaksanakan mulai Januari tahun depan. Lahirnya pergub tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan, instansi, maupun pengguna perorangan yang ingin melakukan pengujian terhadap alat-alat K3 agar tidak lagi merasa bingung terkait besaran tarif yang harus dikeluarkan dalam melakukan pengujian alat K3.“Perusahaan selama ini banyak yang mengeluhkan tidak adanya tarif pasti dan lamanya waktu tunggu dalam melakukan Pengujian K3, sebabnya pelaksanaan layanan tersebut selama ini tidak dapat dibebankan dalam anggaran APBD sehingga layanan tersebut mau tak mau menjadi terhambat, sedangkan UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengujian tersebut mengamanatkan untuk membebankan biaya tersebut pada perusahaan, tetapi faktanya apabila hal itu dilakukan tanpa adanya payung hukum yang mengaturnya secara khusus, di banyak daerah menjadi permasalahan, oleh karena itu agar pelaksanaan layanan tersebut memiliki payung hukum untuk membebankan biayanya ke pemohon, kami mengusulkan agar diatur secara khusus dalam pergub.” Ungkap Sriyati S.Pd., MM. selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pergub tersebut dikantornya, Kamis (2/8) Pengujian Alat K3 sendiri merupakan kewajiban setiap perusahaan maupun badan hukum lain dalam bidang Ketenagakerjaan, untuk menjamin dan memastikan alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi seperti Pesawat Uap (boiler), Bejana Tekan (kompresor dll), Pesawat Tenaga - Produksi (conveyor, mesin pres, tanur dll), Pesawat Angkat-Angkut(backhoe, forklift dll), Instalasi Listrik ditempat kerja, Elevator, Eskalator; maupun alat Penanggulangan Kebakaran di suatu perusahaan, apakah memenuhi persyaratan K3 atau tidak, serta apakah alat produksi tersebut layak dan aman untuk digunakan oleh tenaga kerja ataupun tidak; kewajiban pengujian alat-alattersebut merupakan amanat dari UU. Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap, UU. No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak mengujikan Alat K3 diperusahaannya dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Meski pelaksanaan Pergub tersebut baru pada Januari tahun depan, namun menurut Sriyati S.Pd.,MM, seluruh jajarannya, khususnya Pengawas Ketenagakerjaan selaku petugas pelaksana pengujian telah mempersiapkan segala sarana untuk mendukung pelaksanaan Pergub tersebut. “Pergub ini memang baru akan dilaksanakan pada Januari dua ribu sembilan belas nanti, tapi saat ini segala kelengkapan untuk mendukung pelaksanaannya sudah kami siapkan, pada sisi sarpras dipastikan sudah siap seratus persen, karena dengan beralihnya kewenangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan ke Propinsi pada dua ribu tujuh belas lalu, alat-alat pengujiannya juga ikut dialihkan, termasuk pula persiapan dalam penegakan hukumnya, karena apabila sosialisasi dan pembinaan telah cukup dilakukan tapi pelanggaran masih terjadi, nanti akan kami proses betul, meskipun hanya dengan sidang tipiring, karna ini kan masalah keselamatan ya, jadi ga bisa main-main dalam penegakan hukumnya. Terbukti kecelakaan kerja di DIY kan sampai saat ini masih beberapa kali terjadi.” Ujarnya. (Vnd)
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Disnakertrans DIY dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverege (UHC) Tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverege (UHC) padaTahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan BPJS Kesehatan CabangYogyakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam rangka optimalisasikepatuhan Badan Usaha pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DaerahIstimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Rohan, pada hariSelasa (31/07/2018).Kesepakatan bersama tersebutditandatangani langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Jawa Tengahdan DIY Bapak Aris Jatmiko dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dr.Andung Prihadi Santosa, M.Kes. Kesepakatan bersama juga dilakukan olehKepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se DIY.Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayahJawa Tengah dan DIY Bapak Aris Jatmiko dalam kesempatan ini menyampaikan bahwaperpanjangan kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatanbersama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusatdan BPJS Kesehatan Pusat, kami berharap melalui perpanjangan kesepakatanbersama ini lebih mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) khususnya kepatuhan Badan Usaha (BU). Di Daerah Istimewa Yogyakarta kepesertaanJaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai ± 91% dari jumlah total penduduk,diharapkan kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dengan Dinas Tenaga Kerjase DIY semakin bersinergi menuju UniversalHealth Coverege (UHC) pada Tahun 2019. Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes memberikan respon positifatas penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam rangka optimalisasi kepatuhanBadan Usaha pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah IstimewaYogyakarta. Pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan Badan Usaha dalam mengikutsertakanseluruh tenaga kerja nya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukanoleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Pengawas Internal (Wasrik) BPJS Kesehatansudah berjalan dan terkoordinasi baik selama ini. Semoga kedepan denganperpanjangan kesepakatan ini mampu lebih mempercepat perluasan kepesertaanJaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehinggaseluruh warga masyarakat DIY dapat menjadi Peserta JKN dan terjamin pembiayaankesehatannya oleh BPJS Kesehatan. (AGN)
Sertifikasi Tenaga Kerja
Indonesia harus mengejar kesiapan tenaga kerjanya dalam persaingan di pasar global saat ini. Untuk menguatkan posisi Indonesia dalam persaingan MEA, proses sertifikasi tenaga kerja merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena merupakan alat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asal negara Asia Tenggara lain.Patut dipahami bahwa dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perpindahan tidak hanya dialami arus modal, arus keuangan, dan arus barang, tetapi juga arus manusia/tenaga kerja yang kompeten.Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5/MEN/V/2015 tentang Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, salah satu poinnya yang perlu mendapat perhatian dalam era pasar global  dan Masyarakat Ekonomi Asean saat ini adalah meningkatkan kualitas lulusan BLK dan LPK melalui sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Serta dengan memperhatikan PP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, maka sudah selayaknya Sertifikasi untuk siswa SMK yang sudah memiliki skill sesuai bidang kejuruan yang dimiliki yang akan memasuki dunia kerja juga perlu mendapat perhatian.Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2018 ini kegiatan fasilitasi Sertifikasi Uji Kompetensi. Sertifikasi yang telah dilakukan meliputi bidang Pariwisata (House Keeping, FB. Product, FB Service), Garment, Kulit, Otomotif, IT, Batik dan Spa Theraphis. Metode yang digunakan dalam kegiatan antara lain : pembekalan (pra assesment), ujian teori dan ujian praktek. Sasaran kegiatan ini adalah tenaga kerja, pencari kerja lulusan lembaga pelatihan kerja (LPK) Pemerintah dan Swasta, serta alumni/siswa SMK. Kegitan Sertifikasi Uji Kompetensi dilaksanakan bekerjasama dengan  Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan bidang yang disertifikasi. Sertifikasi diperlukan dalam menghadapi persaingan Tenaga Kerja tingkat nasional maupun Internasional, terutama dalam era pasar global saat ini. Selain itu, dengan telah diperolehnya Sertifikat Kompetensi akan mempermudah bagi pengusaha dalam merekrut, menempatkan, sekaligus menetapkan tingkat upah. Sedangkan bagi pekerja diharapkan dapat mempermudah dalam meraih kesempatan kerja dan dapat dijadikan sebagai jaminan sosial dan perlindungan. Untuk tahun 2018 sertifikasi tenaga kerja mentargetkan 500 Orang tenaga kerja/ Pencari kerja. (Win/23/07/18).
Narasi Tunggal dalam Edukasi dan Diseminasi Perpres TKA
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disahkan akhir Maret lalu, menjadi buah bibir hampir seluruh lapisan sosial masyarakat. Isu penggunaan TKA ramai diperbincangkan di beragam format media sosial dan muncul sebagai tajuk utama di media massa. Pengesahan perpres TKA di tahun politik mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan tertentu untuk menghangatkan atmosfir politik nasional. Padahal jika dicermati dengan baik, Perpres tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan kerja. Meski demikian, perhatian masyarakat terhadap isu TKA merupakan hal positif dan bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pemerintahan. Namun kepedulian yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kegaduhan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait Perpres TKA, tentu saja pemerintah harus memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia. Sehingga publik dapat mengetahui maksud dan tujuan disahkannya Perpres TKA dengan baik dan komprehensif. Sebenarnya pemerintah telah memiliki teknis yang baik dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan dan agenda pembangunan nasional kepada publik. Teknis yang dinamakan narasi tunggal telah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Pejabat Humas Kementerian, Lembaga, BUMN di Istana Bogor akhir 2017 lalu, (18/10/2017). Narasi tunggal, sebagaimana makna harfiahnya dapat diartikan sebagai satu kesepahaman yang sama atas suatu isu, tidak memiliki perbedaan substansi, dan didasari pada data yang akurat. Narasi tunggal dilaksanakan dengan semangat untuk mewujudkan komunikasi satu suara. Sehingga diharapkan tidak muncul lagi perbedaan substansi komunikasi pemerintah. Membangun narasi tunggal yang efektif memerlukan tahapan berurutan yang pada prinsipnya membutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga/daerah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Berikut ini tahapan proses kerja humas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik:1) Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkan dan menyampaikan data beserta informasi terkait pelaksanaan  tugas dan fungsi kepada Kementerian Kominfo secara berkala.2) Kementerian Kominfo melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan melakukan media monitoring serta menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.3) Kementerian Kominfo bersama Kementerian/Lembaga/Daerah mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.4) Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan presiden.5) Kementerian/Lembaga/Daerah bersama Kementerian Kominfo melaksanakan diseminasi informasi publik yang telah disusun melalui saluran komunikasi yang tersedia.6) Kementerian Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik secara berkala.Ringkas kata, keenam tahapan proses di atas dapat dijelaskan sebagai rangkaian sekuensial yang mengandung proses pengolahan data, agenda setting, ekspresi konten, diseminasi, dan monitoring evaluasi. Sebagai suatu proses pengolahan komunikasi publik, rangkaian di atas secara teknis telah runut dan sistematis. Tinggal bagaimana sumber daya yang ada diarahkan dalam pengoperasian di lapangan. Dalam konteks Perpres No. 20 Tahun 2018, sejauh ini narasi tunggal telah beberapa kali dilaksanakan melalui media Twitter. Bahkan, rangkaian tweet tentang Perpres TKA dengan hashtag #TKATerkendali dan #PerpresTKAPenting berhasil menjadi trending topic secara organik. Keberhasilan narasi tunggal Perpres Penggunaan TKA dapat dicapai dengan melibatkan akun media sosial lintas kementerian dan Jejaring Informasi Ketenagakerjaan. Sepanjang penggunaannya sebagai mekanisme edukasi dan diseminasi Perpres TKA khususnya yang ditempuh via Twitter, narasi tunggal relatif berhasil. Paling tidak jika ditilik dari sisi terwujudnya koordinasi komunikasi yang baik di antara kementerian lintas sektor.Sedangkan untuk mengukur keberhasilan dari sisi efektivitas, tentu diperlukan teknis khusus yang memerlukan sumber daya lebih. Maka, yang dapat dilakukan sementara ini adalah optimalisasi normative terhadap implementasi narasi tunggal. Pertama, intensitas narasi tunggal harus terus ditingkatkan. Jika diperlukan, konten narasi tunggal dapat dipublikasikan tidak hanya sekali waktu saja untuk memperluas jangkauan penerima dan pembaca narasi tunggal.Kedua, narasi tunggal perlu melibatkan lebih banyak pihak. Sampai saat ini proses penyebaran narasi tunggal hanya melibatkan kalangan terbatas di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan masyarakat umum dengan kesadarannya juga ikut menyebarkan konten secara mandiri untuk mendukung kinerja pemerintah. Intensitas interaksi sosial dan penyebaran informasi melalui media sosial semakin mendesak pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan sosial masyarakat di luar pemerintah untuk ikut andil dalam penyebaran konten narasi tunggal. Ketiga, narasi tunggal harus mengeksplore lebih jauh terkait kebijakan dan agenda pembangunan nasional di seluruh bidang. Sejauh pengamatan penulis, masih banyak program pemerintah yang belum disampaikan ke masyarakat melalui narasi tunggal. Hal ini akan mempengaruhi penilian publik terhadap pemerintah. Konten informasi maupun edukasi yang disampaikan melalui narasi tunggal akan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dengan jangkauan pembaca yang semakin luas. Hal ini juga akan mengurangi porsi kesalahpahaman masyarakat dalam memahami atau menafsirkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Perpres TKA merupakan contoh pemanfaatan isu yang mampu menggiring opini publik ke arah negatif dan membuat kegaduhan. Isu ini seolah memberikan kesan bahwa pemerintah lemah dan lengah dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing. Belakangan, DPR RI merespon isu TKA dengan mengambil anacang-ancang untuk membentuk Pansus guna membahas Perpres TKA dan kabar serbuan TKA ke Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker RI dengan responsif menjawab melalui pembentukan Satgas demi meningkatkan pengawasan TKA. Namun peran pemerintah tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan semua pihak untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional demi kesejahteraan bersama. Akhirnya, sebagai unsur pemerintah yang telah memiliki instrument edukasi-diseminasi bernama narasi tunggal, sudah selayaknya kita menguasai pengoperasiannya untuk kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya. Narasi tunggal bukanlah sesuatu berkekuatan magis yang dapat dengan sekejap mampu melahirkan keberhasilan dan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan spirit jejaring dan kolaborasi banyak pihak. Evaluasi dan perbaikan secara berkala menjadi kunci keberhasilan narasi tunggal dalam menyampaikan informasi, edukasi, kebijakan, dan setiap agenda pembangunan nasional kepada masyarakat.(Tulisan Ryan Perdana, sebelumnya telah dimuat di Majalah M Power Kementerian Ketenagakerjaan Edisi Triwulan II 2018)
Berhasil Mengungkap Kasus Ketenagakerjaan, Penyidik Ketenagakerjaan DIY Mendapatkan Penghargaan
Pengawasan,Jakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. pada tahun ini patut berbangga atas prestasi pegawainya ditingkat Nasional, pasalnya belum lama ini dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Ketenagakerjaan yang menjadi ujung tombak pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di DIY, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ke proses peradilan hingga diadili dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (P21). Penghargaan tersebut diserahkan secara khusus oleh Irjen. Pol. Sugeng Priyanto selaku Direktur Jenderal BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Rabu (11/7).             “Penghargaan ini kami berikan untuk memberikan motifasi kepada daerah lain agar mencontoh apa yang telah kawan-kawan ini lakukan di daerahnya. Mereka merupakan contoh nyata kepatuhan terhadap instruksi saya yang menargetkan satu bulan, satu penyidikan di setiap propinsi. Dengan segala keterbatasan instrumen yang ada, jangan sampai menyurutkan semangat rekan-rekan PPNS dalam menegakkan dan mengawal Norma-norma ketenagakerjaan, karena aturan tetaplah aturan, ada pelanggaran ya harus ditindak.” Ungkap Irjen. Pol. Sugeng Priyanto di depan Pejabat Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.            Dalam acara tersebut Disnakertrans DIY sebagai Instansi, juga mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam menegakkan norma ketenagakerjaan melalui upaya paksa melalui lembaga peradilan(represif pro justisia) serta apresiasi atas kinerja keuangan lembaga yang melakukan penyerapan tertinggi se Indonesia pada Triwulan II tahun 2018. Semua penghargaan tersebut bukan tanpa alasan diberikan kepada DIY, mengingat pada tahun 2018 ini, Disnakertrans DIY mengintensifkan pengawasan terhadap dipatuhinya norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan. Hingga tercatat pada bulan Juni hingga Juli 2018 saja, Disnakertrans DIY melalui pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua puluh satu kasus, khusus pengaduan terkait Tunjangan HariRaya (THR)., hal ini menunjukkan keseriusan Disnakertrans DIY. dalam melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan maupun dalam menangani setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat.            Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dr. Andung Prihadi Santosa, SKM., M.Kes. mengungkapkan apresiasinya kepada dua penyidiknya yang telah menunjukkan kinerja serta dedikasinya dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan, sehingga membuat perusahaan di DIY harus berpikir ulang apabila ingin melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.“Saya secara pribadi maupun institusi mengucapkan selamat kepada Pak Suharyana dan  Pak Ardina yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam penegakan hukum ketenagakerjaan., Ini harus jadi pengingat bagi pengusaha di DIY agar mematuhi seluruh norma ketenagakerjaan. Semoga nantinya pengaduan-pengaduan dari tenaga kerja yang bersifat normatif menurun, karena selain penegakan hukum kita juga melakukan pembinaan secara intensif ke perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.” Ungkapnya pada apel pegawai Disnakertrans DIY Senin(16/7).            Segala prestasi yang ditempuh oleh Disnakertrans DIY ini merupakan bukti bahwa Disnakertrans DIY sungguh-sungguh, serta tidak tebang pilih dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, disamping juga merupakan angin segar bagi keharmonisan hubungan industrial dan iklim usaha secara umum di DIY., mengingat selama ini banyak keluhan dari serikat pekerja yang mensangsikan penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Instansi tersebut.(vnd)
Pendekatan ergonomi dalam perusahaan
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pengertian Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan.Tujuan pendekatan pekerja dengan lingkugnan kerja yaitu mengurangi ketegangan dan kelelahan dalam pekerja saat menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia kerja terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Ergonomik yang bersasaran akhir efisiensi dan keserasian kerja memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subyek maupun obyek. Akan tetapi sering kali suatu perusahaan mengesampingkan aspek ergonomik bagi para pekerjanya, hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Contoh penerapan ergonomik dalam tempat kerja :1. Posisi Kerja Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk dimana kaki tidak terbebani engan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Bekerjalah dengan posisi tegak ke depan.2. KelelahanKelelahan fisik akibat kerja yang berlebihan, dimana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki seperti semula. Jika tidak terlalu berat kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup.3. Proses KerjaPara pekerja dapat menjangkau peralatan sesuai denga posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. 4. Tata letak tempat kerjaDisplay harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. 5. Fasilitas yang terdapat ditempat kantor Fasilitas rekreasi dan istirahat harus disediakan di tempat kerja6. Pengangkatan bebanBermacam-macam cara dalam mengangkat beban yakni, dengan kepala, bahu, tangan, punggung dsbnya. Beban yang terlalu berat. Dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot dan persendian akibat gerakan yang berlebihan.