Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 21 s/d 30 dari total 501 data.
Sertifikasi Tenaga Kerja
Indonesia harus mengejar kesiapan tenaga kerjanya dalam persaingan di pasar global saat ini. Untuk menguatkan posisi Indonesia dalam persaingan MEA, proses sertifikasi tenaga kerja merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena merupakan alat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asal negara Asia Tenggara lain.Patut dipahami bahwa dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perpindahan tidak hanya dialami arus modal, arus keuangan, dan arus barang, tetapi juga arus manusia/tenaga kerja yang kompeten.Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5/MEN/V/2015 tentang Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, salah satu poinnya yang perlu mendapat perhatian dalam era pasar global  dan Masyarakat Ekonomi Asean saat ini adalah meningkatkan kualitas lulusan BLK dan LPK melalui sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Serta dengan memperhatikan PP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, maka sudah selayaknya Sertifikasi untuk siswa SMK yang sudah memiliki skill sesuai bidang kejuruan yang dimiliki yang akan memasuki dunia kerja juga perlu mendapat perhatian.Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2018 ini kegiatan fasilitasi Sertifikasi Uji Kompetensi. Sertifikasi yang telah dilakukan meliputi bidang Pariwisata (House Keeping, FB. Product, FB Service), Garment, Kulit, Otomotif, IT, Batik dan Spa Theraphis. Metode yang digunakan dalam kegiatan antara lain : pembekalan (pra assesment), ujian teori dan ujian praktek. Sasaran kegiatan ini adalah tenaga kerja, pencari kerja lulusan lembaga pelatihan kerja (LPK) Pemerintah dan Swasta, serta alumni/siswa SMK. Kegitan Sertifikasi Uji Kompetensi dilaksanakan bekerjasama dengan  Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan bidang yang disertifikasi. Sertifikasi diperlukan dalam menghadapi persaingan Tenaga Kerja tingkat nasional maupun Internasional, terutama dalam era pasar global saat ini. Selain itu, dengan telah diperolehnya Sertifikat Kompetensi akan mempermudah bagi pengusaha dalam merekrut, menempatkan, sekaligus menetapkan tingkat upah. Sedangkan bagi pekerja diharapkan dapat mempermudah dalam meraih kesempatan kerja dan dapat dijadikan sebagai jaminan sosial dan perlindungan. Untuk tahun 2018 sertifikasi tenaga kerja mentargetkan 500 Orang tenaga kerja/ Pencari kerja. (Win/23/07/18).
Narasi Tunggal dalam Edukasi dan Diseminasi Perpres TKA
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disahkan akhir Maret lalu, menjadi buah bibir hampir seluruh lapisan sosial masyarakat. Isu penggunaan TKA ramai diperbincangkan di beragam format media sosial dan muncul sebagai tajuk utama di media massa. Pengesahan perpres TKA di tahun politik mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan tertentu untuk menghangatkan atmosfir politik nasional. Padahal jika dicermati dengan baik, Perpres tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan kerja. Meski demikian, perhatian masyarakat terhadap isu TKA merupakan hal positif dan bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan pemerintahan. Namun kepedulian yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kegaduhan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait Perpres TKA, tentu saja pemerintah harus memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia. Sehingga publik dapat mengetahui maksud dan tujuan disahkannya Perpres TKA dengan baik dan komprehensif. Sebenarnya pemerintah telah memiliki teknis yang baik dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan dan agenda pembangunan nasional kepada publik. Teknis yang dinamakan narasi tunggal telah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Pejabat Humas Kementerian, Lembaga, BUMN di Istana Bogor akhir 2017 lalu, (18/10/2017). Narasi tunggal, sebagaimana makna harfiahnya dapat diartikan sebagai satu kesepahaman yang sama atas suatu isu, tidak memiliki perbedaan substansi, dan didasari pada data yang akurat. Narasi tunggal dilaksanakan dengan semangat untuk mewujudkan komunikasi satu suara. Sehingga diharapkan tidak muncul lagi perbedaan substansi komunikasi pemerintah. Membangun narasi tunggal yang efektif memerlukan tahapan berurutan yang pada prinsipnya membutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga/daerah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Berikut ini tahapan proses kerja humas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik:1) Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkan dan menyampaikan data beserta informasi terkait pelaksanaan  tugas dan fungsi kepada Kementerian Kominfo secara berkala.2) Kementerian Kominfo melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan melakukan media monitoring serta menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.3) Kementerian Kominfo bersama Kementerian/Lembaga/Daerah mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.4) Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan presiden.5) Kementerian/Lembaga/Daerah bersama Kementerian Kominfo melaksanakan diseminasi informasi publik yang telah disusun melalui saluran komunikasi yang tersedia.6) Kementerian Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik secara berkala.Ringkas kata, keenam tahapan proses di atas dapat dijelaskan sebagai rangkaian sekuensial yang mengandung proses pengolahan data, agenda setting, ekspresi konten, diseminasi, dan monitoring evaluasi. Sebagai suatu proses pengolahan komunikasi publik, rangkaian di atas secara teknis telah runut dan sistematis. Tinggal bagaimana sumber daya yang ada diarahkan dalam pengoperasian di lapangan. Dalam konteks Perpres No. 20 Tahun 2018, sejauh ini narasi tunggal telah beberapa kali dilaksanakan melalui media Twitter. Bahkan, rangkaian tweet tentang Perpres TKA dengan hashtag #TKATerkendali dan #PerpresTKAPenting berhasil menjadi trending topic secara organik. Keberhasilan narasi tunggal Perpres Penggunaan TKA dapat dicapai dengan melibatkan akun media sosial lintas kementerian dan Jejaring Informasi Ketenagakerjaan. Sepanjang penggunaannya sebagai mekanisme edukasi dan diseminasi Perpres TKA khususnya yang ditempuh via Twitter, narasi tunggal relatif berhasil. Paling tidak jika ditilik dari sisi terwujudnya koordinasi komunikasi yang baik di antara kementerian lintas sektor.Sedangkan untuk mengukur keberhasilan dari sisi efektivitas, tentu diperlukan teknis khusus yang memerlukan sumber daya lebih. Maka, yang dapat dilakukan sementara ini adalah optimalisasi normative terhadap implementasi narasi tunggal. Pertama, intensitas narasi tunggal harus terus ditingkatkan. Jika diperlukan, konten narasi tunggal dapat dipublikasikan tidak hanya sekali waktu saja untuk memperluas jangkauan penerima dan pembaca narasi tunggal.Kedua, narasi tunggal perlu melibatkan lebih banyak pihak. Sampai saat ini proses penyebaran narasi tunggal hanya melibatkan kalangan terbatas di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan masyarakat umum dengan kesadarannya juga ikut menyebarkan konten secara mandiri untuk mendukung kinerja pemerintah. Intensitas interaksi sosial dan penyebaran informasi melalui media sosial semakin mendesak pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan sosial masyarakat di luar pemerintah untuk ikut andil dalam penyebaran konten narasi tunggal. Ketiga, narasi tunggal harus mengeksplore lebih jauh terkait kebijakan dan agenda pembangunan nasional di seluruh bidang. Sejauh pengamatan penulis, masih banyak program pemerintah yang belum disampaikan ke masyarakat melalui narasi tunggal. Hal ini akan mempengaruhi penilian publik terhadap pemerintah. Konten informasi maupun edukasi yang disampaikan melalui narasi tunggal akan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dengan jangkauan pembaca yang semakin luas. Hal ini juga akan mengurangi porsi kesalahpahaman masyarakat dalam memahami atau menafsirkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Perpres TKA merupakan contoh pemanfaatan isu yang mampu menggiring opini publik ke arah negatif dan membuat kegaduhan. Isu ini seolah memberikan kesan bahwa pemerintah lemah dan lengah dalam pengelolaan Tenaga Kerja Asing. Belakangan, DPR RI merespon isu TKA dengan mengambil anacang-ancang untuk membentuk Pansus guna membahas Perpres TKA dan kabar serbuan TKA ke Indonesia. Di sisi lain, Kemenaker RI dengan responsif menjawab melalui pembentukan Satgas demi meningkatkan pengawasan TKA. Namun peran pemerintah tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan semua pihak untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional demi kesejahteraan bersama. Akhirnya, sebagai unsur pemerintah yang telah memiliki instrument edukasi-diseminasi bernama narasi tunggal, sudah selayaknya kita menguasai pengoperasiannya untuk kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya. Narasi tunggal bukanlah sesuatu berkekuatan magis yang dapat dengan sekejap mampu melahirkan keberhasilan dan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan spirit jejaring dan kolaborasi banyak pihak. Evaluasi dan perbaikan secara berkala menjadi kunci keberhasilan narasi tunggal dalam menyampaikan informasi, edukasi, kebijakan, dan setiap agenda pembangunan nasional kepada masyarakat.(Tulisan Ryan Perdana, sebelumnya telah dimuat di Majalah M Power Kementerian Ketenagakerjaan Edisi Triwulan II 2018)
Berhasil Mengungkap Kasus Ketenagakerjaan, Penyidik Ketenagakerjaan DIY Mendapatkan Penghargaan
Pengawasan,Jakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. pada tahun ini patut berbangga atas prestasi pegawainya ditingkat Nasional, pasalnya belum lama ini dua orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Ketenagakerjaan yang menjadi ujung tombak pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di DIY, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ke proses peradilan hingga diadili dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (P21). Penghargaan tersebut diserahkan secara khusus oleh Irjen. Pol. Sugeng Priyanto selaku Direktur Jenderal BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Rabu (11/7).             “Penghargaan ini kami berikan untuk memberikan motifasi kepada daerah lain agar mencontoh apa yang telah kawan-kawan ini lakukan di daerahnya. Mereka merupakan contoh nyata kepatuhan terhadap instruksi saya yang menargetkan satu bulan, satu penyidikan di setiap propinsi. Dengan segala keterbatasan instrumen yang ada, jangan sampai menyurutkan semangat rekan-rekan PPNS dalam menegakkan dan mengawal Norma-norma ketenagakerjaan, karena aturan tetaplah aturan, ada pelanggaran ya harus ditindak.” Ungkap Irjen. Pol. Sugeng Priyanto di depan Pejabat Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia.            Dalam acara tersebut Disnakertrans DIY sebagai Instansi, juga mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam menegakkan norma ketenagakerjaan melalui upaya paksa melalui lembaga peradilan(represif pro justisia) serta apresiasi atas kinerja keuangan lembaga yang melakukan penyerapan tertinggi se Indonesia pada Triwulan II tahun 2018. Semua penghargaan tersebut bukan tanpa alasan diberikan kepada DIY, mengingat pada tahun 2018 ini, Disnakertrans DIY mengintensifkan pengawasan terhadap dipatuhinya norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan. Hingga tercatat pada bulan Juni hingga Juli 2018 saja, Disnakertrans DIY melalui pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua puluh satu kasus, khusus pengaduan terkait Tunjangan HariRaya (THR)., hal ini menunjukkan keseriusan Disnakertrans DIY. dalam melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan maupun dalam menangani setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat.            Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dr. Andung Prihadi Santosa, SKM., M.Kes. mengungkapkan apresiasinya kepada dua penyidiknya yang telah menunjukkan kinerja serta dedikasinya dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan, sehingga membuat perusahaan di DIY harus berpikir ulang apabila ingin melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.“Saya secara pribadi maupun institusi mengucapkan selamat kepada Pak Suharyana dan  Pak Ardina yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas kinerjanya dalam penegakan hukum ketenagakerjaan., Ini harus jadi pengingat bagi pengusaha di DIY agar mematuhi seluruh norma ketenagakerjaan. Semoga nantinya pengaduan-pengaduan dari tenaga kerja yang bersifat normatif menurun, karena selain penegakan hukum kita juga melakukan pembinaan secara intensif ke perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.” Ungkapnya pada apel pegawai Disnakertrans DIY Senin(16/7).            Segala prestasi yang ditempuh oleh Disnakertrans DIY ini merupakan bukti bahwa Disnakertrans DIY sungguh-sungguh, serta tidak tebang pilih dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, disamping juga merupakan angin segar bagi keharmonisan hubungan industrial dan iklim usaha secara umum di DIY., mengingat selama ini banyak keluhan dari serikat pekerja yang mensangsikan penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Instansi tersebut.(vnd)
Pendekatan ergonomi dalam perusahaan
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pengertian Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan.Tujuan pendekatan pekerja dengan lingkugnan kerja yaitu mengurangi ketegangan dan kelelahan dalam pekerja saat menjalankan pekerjaannya. Dalam dunia kerja terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan. Ergonomik yang bersasaran akhir efisiensi dan keserasian kerja memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik sebagai subyek maupun obyek. Akan tetapi sering kali suatu perusahaan mengesampingkan aspek ergonomik bagi para pekerjanya, hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Contoh penerapan ergonomik dalam tempat kerja :1. Posisi Kerja Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk dimana kaki tidak terbebani engan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Bekerjalah dengan posisi tegak ke depan.2. KelelahanKelelahan fisik akibat kerja yang berlebihan, dimana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki seperti semula. Jika tidak terlalu berat kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup.3. Proses KerjaPara pekerja dapat menjangkau peralatan sesuai denga posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. 4. Tata letak tempat kerjaDisplay harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. 5. Fasilitas yang terdapat ditempat kantor Fasilitas rekreasi dan istirahat harus disediakan di tempat kerja6. Pengangkatan bebanBermacam-macam cara dalam mengangkat beban yakni, dengan kepala, bahu, tangan, punggung dsbnya. Beban yang terlalu berat. Dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot dan persendian akibat gerakan yang berlebihan.
Kegiatan Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur Tahun 2018
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah DIY yaitu mengurangi angka pengangguran di DIY melaksanakan Kegiatan Padat Karya Infrasturtur melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/kota. Sasaran padat karya infrastruktur adalah pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur, masyarakat miskin dan masyarakat rentan (korban PHK, mantan TKI,dll) yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan SD hingga SLTP. Kegiatan padat karya infrastruktur ini diwujudkan dalam pembangunan jalan cor blok sepanjang 450 m. Kegiatan yang dibiayai oleh APBD DIY Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan di  45 lokasi di wilayah DIY terdiri dari 15 (lima belas) lokasi berada di  3 (tiga) kecamatan miskin. Masing-masing kecamatan miskin terdapat 5 (lima ) lokasi. Sedangkan 30 lokasi lainnya adalah lokasi dimana terdapat banyak penganggur/setengahpenganggur. Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur masing-masing lokasi menyerap 52 tenaga kerja sehingga total pekerja yang terserap dalam kegiatan ini adalah 2.080 orang. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2018.Dengan kegiatan padat karya infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian Pemda DIY khususnya pada daerah kantong-kantong kemiskinan, mengurangi jumlah masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Selain itu dapat meningkatkan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta terpeliharanya kearifan lokal yaitu semangat kegotong royongan.(SW/PPK)
Perlunya Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Pegawai Hiperkes dan KK
HIPERKES&KK - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara khususnya di Balai Hiperkes dan KK di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Jumat, 22 Juni 2018 dilaksanakan peningkatan kemampuan teknis dengan materi Spirometer yang dilakasanakan di ruang pelatihan Balai Hiperkes dan KK yang diikuti oleh seluruh pegawai Hiperkes dengan narasumber bapak Wahyono, S.Pd dan Joko Sumarno, S.Pd. Mengingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani sedangkan kerja suatu keadaan dimana para pekerja atau pegawai terjamin keselamatan pada saat bekerja baik dalam menggunkaan mesin/alat, proses pengolahan dan juga tempat kerja. Diharapkan dengan diadakannya peningkatan kemampuan teknis ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi keja, produktivitas, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian di bidang kesehatan dan lingkungan kerja. Peningkatan kemampuan teknis ini dijadwalkan 2 hingga 4 kali dalam satu bulan. 
TELAH DIBUKA PENDAFTARAN PROGRAM TRANSMIGRASI DIY
Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti Program Transmigrasi dapat segera mendaftaran diri ke :1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman ;       Jalan Parasamya Beran, Sleman. Telp (0274) 8684292. Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta ;       Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta. Telp (0274) 5637303. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ;       Jalan Gatot Subroto No. 1 Bantul. Telp (0274) 3672774. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo ;       Jalan Sugiman No. 3 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773036 - 7746395. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul ;       Jalan Wonosari KM. 23 Wonosari. Telp. (0274) 391440Syarat Pendaftaran :   a) Fotocopy KTP   b) Fotocopy Kartu KeluargaLokasi yang ditawarkan untuk penempatan transmigrasi tahun 2018 adalah sbb : 1. Lokasi Sigulai Kab. Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Lokasi Padang Tarok Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat 3. Lokasi Tanjung Buka SP.6B Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 4. Lokasi Keladen Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur 5. Lokasi Tanjung Satai SP.3 Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat 6. Lokasi Raimuna Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara 7. Lokasi Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo 8. Lokasi Sandalan Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo 9. Lokasi Salondeang Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat 10.Lokasi Kabera Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI DIY
         Jaminan Sosial adalah salah satubentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa “setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial”.     Jumlah Perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018 adalah sebanyak 4.430 perusahaan.Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Tenaga Kerja/ Pekerja Penerima Upah yang bekerja di Perusahaan/ Badan Usaha (BU) belum mencapai angka 100%. Hal tersebut dikarenakan masih adanya TenagaKerja/ Peserta Penerima Upah yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 308.676 tenaga kerja namun Perusahaan/ BadanUsaha (BU) terindikasikan belum mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja  (Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja) ataupun belum melaporkan upah sesungguhnya yang diterima oleh tenaga kerja (PerusahaanDaftar Sebagian Upah).      Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negarayang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSakan dikenakan sanksi administrative secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negaradan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor4 Tahun 2018 Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Adminstratif tidakmendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan  Perusahaan/ Badan Usaha (BU) untuk mengikut sertakan seluruh tenaga kerja nya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 560/06595, tertanggal 22 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Melalui upaya tersebut diharapkan para Bupati dan Walikota di wilayah DIY untuk mengadakan sosialisasi, koordinasi, mendorong keikutsertaan pekerja dalamprogram Jaminan Sosial serta fasilitasi penerapan sanksi administrative bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan/Badan Usaha (BU) Se DIY untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dan memberikan data secara lengkap dan benar sebagai peserta Jaminan Sosial. Download : SE GUBERNUR PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA       
PELAKSANAAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018 PADA PERUSAHAAN
Pemerintahtelah menetapkan ketentuan mengenai Hari Libur Nasional dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 223 Tahun2018; Nomor : 46 Tahun 2018; Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atasKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor707 Tahun 2017: Nomor 256 Tahun 2017; Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Didalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut diatas diatur ketentuan perubahan penetapan Cuti Bersamayaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.            Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Perusahaan Swasta dikarenakan penambahan cuti bersama yang semula 4(empat) hari menjadi 7 (tujuh) hari. Oleh karena itu, Pelaksanaan Cuti Bersama diPerusahaan/Instansi Swasta diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B. 70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, diatur sebagai berikut :1.    Cutibersama merupakan bagian dari cuti tahunan2.   Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif ataupilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruhdan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan mempertimbangkan kondisi dankebutuhan operasional perusahaan.3.    Pekerja/Buruhyang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnyamengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.4.    Pekerja/Buruhyang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurangdan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.            Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018 dapat didownlaod disini.            Demikian informasi mengenaipelaksanaan ketentuan Cuti Bersama di Perusahaan, semoga bermanfaat,terimakasih. (pa2018)
Upacara Hari Lahir Pancasila 2018 di Disnakertrans DIY
Di tengah suasana teduh dan khidmatnya Bulan Ramadan, tepat di tanggal 1 Juni 2018, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Di lingkup pemerintahan, Hari Lahir Pancasila diperingati dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian juga dengan ASN Disnakertrans DIY, yang pagi ini melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Disnakertrans DIY yang berlokasi di Jl Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Depok Sleman.Upacara diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY yang terdiri dari pegawai Dinas, UPTD Balai Latihan Kerja & Pengembangan Produktivitas dan Balai Hiperkes & Keselamatan Kerja. Dalam upacara, dibacakan sambutan Presiden Republik Indonesia oleh Bapak Kepala Disnakertrans DIY yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.Dalam sambutannya, Presiden menyatakan agar seluruh komponen Bangsa Indonesia harus bahu-membahu membangun cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan landasan ideologi, yang mendasari untuk berperilaku sesuai dengan jati diri bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran.Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ancaan radikalisme, konflik sosial, dan terorisme, Bangsa Indonesia perlu menguatkan kembali Pancasila sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila dan UUD 1945, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia akan lebih kuat dan dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang mengancam. (ryp/06218)