Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 41 s/d 50 dari total 493 data.
JOB FAIR Tanggal 10-11 April 2018 di Universitas AMIKOM Yogyakarta
Kementrian Ketenagakerjaan RI, Disnakertrans DIY, dan Universitas AMIKOM Yogyakarta bekerjasama melaksanakan JOB FAIR.
Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Dokter Angkatan I Tahun 2018
HIPERKES&KK DIY,- Pada tanggal 18-24 Februari 2018 Balai Hiperkes dan KK mengadakan pelatihan Hiperkes Bagi Dokter perusahaan, pelatihan ini merupakan pelatihan Dokter angkatan pertama ditahun 2018 dan diikuti 30 peserta. Peserta juga melaksanakan praktek kunjungan industri di perusahaan PT. Marel Sukses Pratama, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang komoditas kaoskaki dan bordir Jl. Mulungan Gondang Penen, Sendangdadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Diharapkan setiap tenaga Dokter perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mereka dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3 selain dapat membantu orrganisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja.Untuk mendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan.
Pembukaan Pelatihan Hiperkes Bagi Paramedis, Februari 2018
HIPERKES DIY,- Pembukaan pelatihan Hiperkes dan KK bagi Paramedis Angkatan I 2018 yang diselenggarakan mulai tanggal 5 Februari dan diikuti oleh 30 peserta paramedis perusahaan. Hari pertama diselenggarakanya pelatihan dimulai pukul 07.00 - 07.30 untuk mengikuti pretest dan dilanjutkan dengan pembukkan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasie Pelatihan Hiperkes dan KK DIY, ibu Dra. Eko Nursanti. Video Pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis
Laboratorium Hiperkes dan KK DIY Updating ISO
HIPERKES DIY, Balai Hiperkes dan KK DIY melaksanakan persiapan updating ISO 17025 : 2005 menjadi iso 17025 : 2017 yang dilaksanakan selama 11 hari dari tanggal 1 - 23 Februari 2018. Pada hari pertama dan kedua lembaga konsultan Trust memberikan pelatihan tentang review exiting system yang diikuti oleh pegawai Hiperkes dan KK khususnya di bidang kesehatan lingkungan. Menurut ISO (International Organization for Standardisation), akreditasi adalah pengakuan formal terhadap laboratorium penguji /kalibrasi yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian /kalibrasi tertentu. Akreditasi laboratorium mampu memberikan jaminan terhadap mutu dan keakuratan data hasil uji/kalibrasi sekaligus menjamin kompetensi laboratorium penguji/kalibrasi.Untuk dapat diakreditasi sebagai laboratorium yang kompeten, laboratorium tersebut harus menerapkan standar ISO/IEC 17025:2005 yaitu persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji/kalibrasi. 
167 KASUS KETENAGAKERJAAN BERHASIL DISELESAIKAN DISNAKERTRANS DIY PADA 2017
HIPTK, Yogyakarta.,- Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2017 Dinas Tenaga Kerja berhasil menyelesaikan 167 Kasus Ketenagakerjaan. Hal tersebut terungkap dari laporan tahunan seksi Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada Triwulan IV / 2017. Kasus-kasus tersebut terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, diantaranya upah yang belum sesuai Upah Minimum Kebupaten/ Kota (UMK), perusahaan tidak membuat Peraturan Perusahaan (PP), upah yang terlambat dibayarkan, pekerja tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.Kasus-kasus itu merupakan hasil temuan saat pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di perusahaan maupun dari pengaduan masyarakat ke Disnakertrans DIY. Namun dari jumlah tersebut tidak terdapat perusahaan yang diproses di lembaga peradilan; karena secara tertulis menyatakan akan melaksanakan kewajibannya sesuai saran dan pembinaan secara langsung dari Disnakertrans DIY melalui pegawai pengawas maupun peringatan dalam Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada pengusaha yang dianggap membandel.“Saat ini fokus kami adalah pembinaan melalui pendekatan persuasif ke pengusaha maupun pekerja, tetapi kedepan tidak menutup kemungkinan kami akan lakukan penegakan hukum secara represif yustisial atau jalur peradilan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila terdapat perusahaan yang meski telah dibina tetapi tetap melakukan tindak pidana ketenagakerjaan”  ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang HIPTK, Disnakertrans DIY Rabu (24/1).            Dalam sistem hukum ketenagakerjaan, khususnya yang diatur pada Permenaker 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan memang dikenal tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi tahapan pertama yaitu preventif edukatif  yang dilakukan melalui pembinaan ataupun sosialisasi norma ketenagakerjaan; kemudian  tahapan yang kedua yaitu tahapan represif non yustisial  yang merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan melalui Nota Pemeriksaan sebagai bentuk peringatan; dan tahap ketiga yaitu represif yustisial  yang merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan yang dilakukan dengan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Vnd
Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter
Disnakertrans, Yogyakarta.-“Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter." Hal tersebut dikatakan Kadisnakertrans DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. dalam pembacaan sambutan Menteri Tenaga Kerja pada Upacara peringatan bulan K3 Nasional sebagai tanda dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2018 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh tanah air setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2018 di Kantor Disnakertrans DIY Jl. Ringroad Utara,Maguwoharjo, Depok, Sleman Selasa (16/1),.Dalam sambutan yang dibacakannya, Kadisnakertrans DIY, mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut serta sarana-prasarana penunjang lainnya.“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” katanya.Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerjase banyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan Nasional tentang K3, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3.Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman,nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja. pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.Dalam sambutan yang dibacakannya,  Kadisnakertrans DIY mengajak, dan mendorong agar semua Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, para Cendikiawan, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan,pekerja, masyarakat lain-lainnya, melakukan upaya-upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air.Pada acara tersebut, Kadisnakertrans DIY juga melakukan peluncuran aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Daring/ Online milik Pemda DIY yang diberi nama “Malioboro”yang merupakan akronim dari Mekanisme Aplikasi Online Wajib Lapor Jogja, yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Aplikasi “Malioboro” sendiri merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mempermudah proses pelaporan kondisi ketenagakerjaan di suatu perusahaan sesuai amanat Undang-undang No. 1 Tahun1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan secara manual. Vnd
DISNAKERTRANS MELUNCURKAN APLIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN “MALIOBORO.”
Pengawasan,Yogyakarta.- Setelah sukses dilakukan uji coba selama dua minggu, Disnakertrans DIY akhirnya meluncurkan Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan  yang diberi nama “Malioboro atau akronim dari Mekanisme Aplikasi Online Wajib Lapor Jogja.”Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kadisnakertrans DIY, dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes. yang dilakukan berbarengan dengan Upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Disnakertrans DIY Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman Selasa (16/1).Selain peluncuran Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan “Malioboro,” pada kesempatan itu Disnakertrans DIY juga mengundang perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi HRD perhotelan(HHRMA), pejabat dilingkungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/ Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa perwakilan perusahaan untuk melakukan pengisian secara langsung melalui aplikasi “Malioboro” dalam acara pencanangan dan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring (online) di DIY.“Dengan sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas, dan oleh karena itu kepatuhan perusahaan untuk melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan diharapkan bisa meningkat .” kata Kadisnakertrans DIY saat membuka acara tersebut.“Ini merupakan jawaban dari kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dan Untuk mendukung kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY sebagai instansi di lingkungan Pemda DIY yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Jadi kalau di Surabaya punya Siwalan (Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan milik Jawa Timur) maka di jogja punya  “Malioboro””Adapun Wajib Lapor Ketenagakerjaan sendiri merupakan amanat dari UU No 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, yang mewajibkan Pengusaha/ Pengurus melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Perlu diketahui pula bahwa Pengusaha/ Pengurus perusahaan yang tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).Vnd
LIGA PEKERJA INDONESIA SIAP DISELENGGARAKAN, DISNAKERTRANS DIY MEMBUKA PENDAFTARAN PESERTA
HIPTK, Yogyakarta.,- Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah pencetak bibit atlet sepak bola Nasional kembali menyelenggarakan event sepak bola bergengsi tingkat Nasional. Kompetisi sepak bola antar perusahaan yang dulu dikenal dengan nama Galakarya atau Liga Karyawan akan hadir kembali dengan nama baru yaitu 'Lipesia'yang merupakan singkatan dari Liga Pekerja Indonesia. "Sebenarnya secara Nasional Kick-off edisi perdana Lipesia telah dilaksanakan pada 8 Desember 2017 lalu di Jawa Timur. Lipesia tersebut akan memperebutkan piala bergilir Piala Presiden. Jumlah peserta akan dibagi ke dalam beberapa grup. Bertanding menggunakan sistem setengah kompetisi. Nantinya juara di DIY akan maju di tingkat Nasional dan bertanding di 6 Zona Regional yang dibagi ke dalam 8 grup. Para juara grup berhak melaju ke babak 8 Besar, Partai finalnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2018 yang merupakan Hari Buruh atau populer dengan sebutan May Day," ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang HIPTK Disnakertrans DIY. Dikatakan bahwa, berdasarkan aturan yang berlaku, peserta Lipesia adalah karyawan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dengan rentang usia mulai 20 sampai 40 tahun. Menariknya setiap perusahaan dibolehkan untuk mendaftarkan dua pemain bintang atau 'Marquee Palyer'."Marquee playernya boleh mantan pemain timnas atau mantan atlit liga Indonesia asalkan bukan merupakan pemain liga indonesia yang masih aktif," jelasnya. Harapannya banyak perusahaan di DIY yang turut berpartisipasi dalam Liga Pekerja Indonesia atau Lipesia ini, sehingga dapat menjadikan sarana berkreasi yang menyehatkan seluruh pekerja di Indonesia serta mengeratkan persatuan para Industriawan dalam satu kegiatan sepakbola. Sedangkan pendaftaran peserta Lipesia ini dilaksanakan di Ruang Hubungan Industrial Disnakertrans DIY, d/a. Jl. Padjajaran (Ringroad Utara), Maguwoharjo, Depok, Sleman, yang dimulai tanggal 2 Januari 2018 – 26 Januari 2018  pada jam kerja, atau dapat menghubungi Widoyono (0813 2838 6468) dan Meinarto (0856 4310 2120). Vnd.
DISNAKERTRANS DIY UJI COBA APLIKASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN ONLINE
Pengawasan,Yogyakarta.- Untuk mendukung kelancaran layanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY sebagai instansi di lingkungan Pemda DIY yang membidangi urusan ketenagakerjaan melakukan uji coba pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring (online).“Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan ini  telah lama direncanakan dan dibuat, akan tetapi baru bisa diuji coba mulai 2 Januari kemarin karena berbagai kendala yang dihadapi. Sebenarnya Kementerian juga membuat aplikasi serupa akan tetapi setelah kami konsultasikan kesana, kami diijinkan asal progres kedepannya tetap terintegrasi dengan Aplikasi yang dibuat kementerian.  Selama uji coba ini, kami juga tetap menerima Wajib Lapor secara manual, hanya saja blangkonya sudah tidak lagi kami cetak.” Tutur Sriyati, S.Pd.,MM. selaku sekretaris Disnakertrans DIY.Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya juga memiliki aplikasi serupa yang telah diluncurkan akhir 2017 lalu, tetapi menurutnya aplikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut belum dapat menjawab kebutuhan perusahaan di DIY. Rencananya aplikasi tersebut akan menggantikan sistem manual yang saat ini dilaksanakan di Disnakertrans DIY, dan bila tidak ada kendala yang berarti, aplikasi ini akan diluncurkan berbarengan dengan upacara bulan K3 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 ini sekaligus pemberian nama atau branding bagi aplikasi milik Pemda DIY tersebut.Dengan sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan secara daring ini, membuat pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dulu memakan waktu hingga berhari-hari menjadi lebih cepat karena proses birokrasi di dinas menjadi lebih ringkas. Saat uji coba dilakukan, hanya dalam waktu 10 menit, seluruh proses Wajib Lapor Ketenagakerjaan dapat selesai tanpa kendala. Nantinya perusahaan hanya diharuskan mendaftar sebagai admin perusahaan melalui aplikasi tersebut,kemudian setelah mendapatkan hak akses ke aplikasi, perusahaan meng-input data dan mencetak blangko wajib lapor yang telah terisi sebanyak dua kali dan membawanya ke kantor Disnakertrans DIY untuk memperoleh pengesahan atau stampel dari dinas.vnd
Pengujian Lingkungan dan Kesehatan Kerja GRATIS Bagi UMKM
Balai Hiperkes dan KK membuka pendaftaran Pengujian lingkungan kerja (meliputi kebisingan, debu, iklim kerja, penerangan, dan getaran) dan Pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerja GRATIS bagi UMKM di seluruh wilayah DIY. Program tersebut merupakan program yang didanai oleh pemerintah melalui APBD dengan kuota +-70 perusahaan dengan persyaratan maksimal jumlah tenaga kerja 25 orang. Bagi perusahaan yang berminat, silahkan mendaftar dengan mengisi form melalui link FORM PENDAFTARAN , batas terakhir pendaftaran sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Daftar perusahaan yang sudah masuk akan di cek dan seleksi kembali oleh petugas, perusahaan yang lolos akan di hubungi oleh petugas. Info lebih lanjut bisa menghubungi 0857-2915-3510 atau melalui email hiperkes@jogjaprov.go.id.Pendaftaran melalui FORM PENDAFTARAN