Daftar Berita

Pencarian : Tahun Data :
Menampilkan data ke 41 s/d 50 dari total 502 data.
Tausiyah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan
Disnakertrans - Selasa 8 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengadakan pengajian untuk menyambut datangnya bulan ramadhan yang diikuti oleh karyawan dan karyawati di Disnakertrans DIY. Pengajian dilaksanakan di ruang bagaskara yang memiliki kapasitas 60 orang. Bapak kepala dinas Disnakertrans DIY dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes sangat antusias untuk mengikuti pengajian tersebut. Pemberi tausiyah Bapak Sakijan juga begitu bersemangat memberikan dan membagi ilmunya untuk menyambut datangnya bulan ramadhan.  Materi yang disampaikan sangat berbobot dan bisa menambah semangat untuk menjalankan ibadah. Materi yang disampaikan kurang lebihnya agar kita bisa menjaga lisan. Puasa bukan hanya masalah menahan lapar dan haus tapi menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat mau berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Bahagia bertemu Rabbnya adalah dengan berpuasa mereka mendapat banyak pahala dan disiapkan syurga bagi mereka yang menjalankan puasa. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Bapak ustad Sakijan. Setelah selesai tausiyah ditutup dengan doa bersama.
KALAU ADA INDIKASI PELANGGARAN, LAPORKAN SAJA
Pengawasan,Yogyakarta. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tak dipungkiri memicu keresahan berbagai kalangan secara Nasional, tak terkecuali masyarakat di DIY khususnya kalangan pekerja. Hal itu terlihat dari banyaknya diskusi di media sosial maupun diskusi formal yang diselenggarakan lembaga atau organisasi tertentu yang membahas masalah ini, maupun aspirasi para pekerja saat Demonstrasi yang dilakukan bertepatan dengan perayaan May day atau hari buruh pada 1 Mei yang lalu.Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dengan terbitnya perpres TKA tersebut membuat TKA dapat dengan mudah masuk ke Indonesia sehingga merampas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Data terakhir menyebutkan, saat ini jumlah TKA di DIY sejumlah 302 (tiga ratus dua) orang, kebanyakan TKA tersebut bekerja pada sektor industri. Menanggapi hal itu, Disnakertrans DIY mempersilahkan masyarakat melakukan pengaduan apabila ada perusahaan yang memperkerjakan TKA secara ilegal, atau menginformasikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Disnakertrans DIY agar dapat ditindaklanjuti.“Terbitnya Perpres 20 Tahun 2018 sebenarnya hanya memangkas atau menyederhanakan birokrasi perijinan TKA yang selama ini terlalu panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya. Harapan pemerintah dengan penyederhanaan tersebut akan meningkatkan Investasi secara Nasional serta mengurangi Tenaga Kerja Asing ilegal yang justru lebih membahayakan dari pada mereka yang masuk secara resmi.” Ujar Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans DIY, Rabu (8/5).“Kita selama ini gencar dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, baik yang dilakukan sendiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagai penegak hukum bidang Ketengakerjaan, maupun secara tim dengan Imigrasi, Kepolisian dan instansi lain yang terkait.  Jangan kuatir akan ada serbuan TKA itu, jadi kalau masyarakat melihat ada indikasi TKA ilegal maupun pelanggaran aturan-aturan Ketenagakerjaan, silahkan laporkan ke kami. Nanti akan kami terjunkan tim untuk melakukan tindak lanjut. “ tambahnya.Dengan pengawasan yang ketat dari berbagai instansi, dan mengingat ancaman hukuman terhadap pengusaha atau perusahaan yang memperkerjakan TKA secara ilegal relatif berat, seharusnya perusahaan berpikir ulang untuk melakukannya, kerena ancaman sanksi menurut Pasal 185 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (vnd)
DISNAKERTRANS DIY MELAKSANAKAN TINDAKAN TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
Pengawasan, Yogyakarta.,Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dalam melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran dalam bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan, terbukti bukan hanya sekedar isapan jempol belaka, hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa perusahaan di DIY yang kasusnya telah Inkracht (berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasayang dapat ditempuh lagi) maupun sedang dalam proses untuk disidangkan. Semakin pesatnya kemajuan usaha dan industri di DIY akhir-akhir ini ini, memunculkan perusahaan-perusahaan baru, serta bertambahnya jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan wilayah DIY. Meski hal itu berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian di DIY, akan tetapi dampak lain yang juga ditimbulkan dari pertumbuhan industri tersebut, turut pula memberikan andil terhadap meningkatnya potensi pelanggaran hukum dalam bidang ketenagakerjaan serta meningkatnya kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian material maupun non materi. Di DIY sendiri, kasus yang ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; pada Triwulan IV tahun 2017 terdapat 167 Kasus dimana 69 diantaranya adalah pengaduan  dari masyarakat, khusus pengaduan yang berasal dari masyarakat tersebut, mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 9 pengaduan; hal itu menunjukkan semakin sadarnya masyarakat ataupun pekerja akan hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan disamping menunjukkan semakin banyaknya perusahaan yang berani melakukan pelanggaran.Dengan meningkatnya potensi kasus yang harus ditangani Disnakertrans DIY tersebut, apabila tidak diimbangi dengan penguatan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan, khususnya dalam penegakan hukum, maka hanya akan menyelesaikan permasalahan di permukaan saja, sedangkan dibalik itu semua masih banyak pelanggaran yang terjadi; karena penyelesaian yang selama ini dilaksanakan oleh Disnakertrans DIY lebih banyak diluar lembaga peradilan sehingga kurang memberikan efek jera bagi perusahaan untuk melakukan pelanggaran. “Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya KEPDIRJEN BINWASNAKER DAN K3 Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan, sehingga membuat kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus melaksanakan penegakan hukum secara tegas sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan di DIY agar tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya bidang ketenagakerjaan, serta menjadi peringatan untuk Perusahaan di DIY agar melaksanakan kewajiban-kewajiban Normatifnya” ungkap Ariyanto Wibowo, SH.M.Hum selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Disnakertrans DIY, Rabu (2/4).Maka dengan langkah yang ditempuh Disnakertrans DIY. tersebut diharapkan semakin meningkatkan keharmonisan Hubungan Industrial di DIY sekaligus sebagai jawaban atas keraguan berbagai kalangan yang selama ini mensangsikan keseriusan penegakan hukum Ketenagakerjaan, khususnya ketegasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. dalam memproses setiap pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh perusahaan di DIY.(Vnd)
Pembukaan Pelatihan Hiperkes dan kk bagi Paramedis Angkatan IV
HIPERKES&KK- Senin, 07 Mei 2018 Balai Hiperkes dan KK menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis. Pelatihan Paramedis ini merupakan angkatan ke-4 di tahun 2018, di hari pertama ini di ikuti oleh 26 peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatihan Hiperkes bagi Paramedis ini akan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 07 - 11 Mei 2018. Hari pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja Dra. Eko Nurshanti, yang kemudian dilanjutkan dengan materi pelatihan. Pelatihan di hari pertama peserta akan mendapatkan materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Keselamatan Kerja dan APD, Peraturan perundang-undangan bidang Hiperkes dan Higiene Industri yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Salam Hiperkes !
Raih hidup lebih Sejahtera dengan Transmigrasi
PROGRAM TRANSMIGRASI merupakan programperpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan danmenetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.Perpindahanpenduduk melalui transmigrasi secara nasional telah memberikan kontribusi dalammengatasi keterbatasan peluang kerja dan berusaha serta penataan lingkungan didaerah asal seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat kontribusitransmigrasi terhadap peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada 8,8 jutaorang (apabila dihitung rata-rata 4 orang setiap KK, belum termasuk anakketurunan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan transmigrasi). Artinya bahwaProgram Transmigrasi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upayamengatasi pengangguran.Selain itu dari sisi pertanian PROGRAMTRANSMIGRASI mampu mendorong para petani untuk mendapatkan luasanlahan pertanian yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. PenelitiInstitut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullahmengatakan, hal ini terlihat dari semakin besarnya petani dengan kepemilikanlahan yang semakin sempit. Rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di Indonesiahanya mencapai 0,8 hektare. Angka ini masih kalah jauh dibandingkan denganJepang sih saat 1,57 hektare, Korea Selatan 1,46 hektare, Filipina 2 hektare,dan Thailand 3,2 hektare. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negaradengan level mekanisasi pertanian terendah dibandingkan negara lainnya. Hal inipun berdampak pada penurunan produktivitas petani. Untuk itu, diharapkan jumlahlahan yang dimiliki oleh petani semakin meningkat. Hal ini pun harus menjadisalah satu perhatian utama bagi pemerintah dalam program reforma agraria.  Petani yang miliki lahan sendiri lebihproduktif dibandingkan petani tanpa lahan. Semakin orang produktif maka akansemakin sejahtera masyarakat.  PROGRAMTRANSMIGRASImenawarkan kepemilikan luasan lahan pertanian rata-rata 2 HA setiap KK. Artinyabahwa PROGRAMTRANSMIGRASI mempunyai kontribusiyang cukup besar dalam upaya meningkatkan kepemilikan  lahan pertanian yang ideal bagi petani danmeningkatkan peoduktivitas petani.Apa saja syarat menjadi Transmigrasi ?1.      Warga Negara Indonesia yangmemiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP)2.      Berkeluarga dibuktikan denganSurat Nikah dan Kartu Keluarga3.      Berusia Produktif 19 sd 49 tahun4.      Berbadan Sehat yang dibuktikandengan Surat Dokter5.      Memiliki semangat dan tekat yangkuat untuk mengembangkan kehidupan di Satuan Permukiman Transmigrasi6.      Memiliki ketrampilan7.      Belum pernah bertransmigrasi8.      Lulus Seleksi Dimana bisa mendapatkan Informasi dan Pendaftaran?1.       1.  Dinas Koperasi, UKM, TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta    Jalan Kenari 56 YogyakartaTelepon (0274) Telepon 5637302.       2.  Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman   Jalan Parasamya Beran SlemanTelepon (0274) 8684293.       3.  Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Bantul   Jalan Gatot Subroto No. 1 BantulTelepon (0274) 3672774.       4.  Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Kulon Progo   Jalan Sugiman No.3 Wates Telepon(0274) 7730265.       5.  Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKab. Gunungkidu         JalanWonosari Km 23 Wonosari Telepon (0274) 391440                        (Purina Trans / 2/04/18)
Simulasi Tanggap Bencana di Disnakertrans DIY
Sebagaimana lokasi dan bangunan lain di Indonesia, Kantor Disnakertrans DIY yang terletak di Maguwoharjo, berpotensi untuk terkena bahaya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Teridentifikasi, potensi bencana yang mungkin terjadi di Kantor Disnakertrans DIY adalah:a.   Bahaya Bencana KebakaranPotensi bahaya kebakaran mungkin terjadi, karena disebabkan hubungan arus pendek listrik, api terbuka, kebocoran gas LPG, dan sambaran petir.b.   Bahaya Bencana Gempa Bumi.Potensi bahaya gempa bumi mungkin terjadi, mengingat lokasi berada di wilayah DIY yang berada di wilayah rawan gempa bumi.c.    Bahaya Bencana Aksi MassaPotensi bahaya aksi massa mungkin terjadi, mengingat ketugasan dinas yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Berangkat dari potensi bahaya bencana seperti yang telah dijelaskan di atas dan dalam rangka pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2018, Disnakertrans DIY mengadakan simulasi tanggap darurat bencana pada Kamis (26/4). Simulasi dikhususkan pada tanggap darurat bencana kebakaran.Simulasi diikuti oleh seluruh pegawai Disnakertrans DIY tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, simulasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan skenario simulasi yang telah direncanakan.Dengan diadakannya simulasi tanggap darurat bencana, diharapkan seluruh pegawai selalu sadar dan siaga bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. (ryp/0418)
Tantangan Ketenagakerjaan DIY
Berdasarkan data Sakernas Agustus 2017 (BPS) , penganggur terbuka DIY pada angka 62.019 Orang, dengan tingkat penganggur terbuka 3,02 persen, dilihat dari data tersebut penganggur DIY masih sangat rendah dibawah angka rata-rata nasional yaitu 5,50, tetapi Indikator itu hanya sebagian kecil dari indikator lain untuk mengukur tenaga kerja, ini bisa dilihat dengan jumlah kemiskinan yang tinggi dengan angka 12,36 persen diatas angka rata-rata nasional 10,12 pada tahun 2017 BPS. Ini menandakan tingkat produktivitas di DIY yang masih rendah yang disumbang  tenaga kerja sektor informal dan setengah penganggur (terpaksa).Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini :1.    Tingkat produktivitas sektor pertanian yang rendah, sementara sektor pertanian penyumbang 2 besar jumlah tenaga kerja.2.    Tingginya jumlah tenaga kerja sektor informal, dengan perlindungan yang minim3.    Tingginya jumlah lulusan pendidikan tinggi, belum dapat dikelola maksimal dalam pemberdayaan masyarakat.4.    Minimnya pendididkan kewirausahaan menyebabkan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.5.    Inovasi Disruptiv  yang tumbuh pesat, menyebabkan banyak pekerjaan banyak yang hilang, sementara penyiapan SDM pada bidang baru perlu waktu.Peran serta pemerintah dan swasta diharapkan mampu mengurai permasalahan yang tiap tahun muncul tersebut. Sektor pertanian dengan tingkat kepemilikan lahan yang semakin berkurang mau tidak mau harus memberikan jalan masuknya teknologi tepat guna, tentu hal ini  akan berdampak pada  menurunya jumlah kesempatan kerja sektor ini, hal ini harus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan sektor tersebu, sementara peralihan tenaga kerja ke sektor lain harus disiapkan.Sektor informal dari sisi pendapatan tidak seburuk sektor formal, contoh : seorang penjual bakso pendapatan kemungkinan akan lebih tinggi dari pada karyawan pabrik, tetapi permasalahan perlindungan diperlukan upaya lebih, agar bisa dijangkau perlindungannya.Lulusan pendidikan tinggi DIY, cenderung dididik untuk menjadi pencari kerja hal ini menyebabkan jumlah penganggur berpendidikan tinggi semakin tinggi di DIY, sementara kesempatan kerja tercipta lebih sebabkan  karena  faktor ikutan. Warung makan, loundry, kos dll.Pendidikan kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini, hal ini untuk mendorong masyarakat menjadi wirausaha, karena pada negara maju tingkat wirausaha semakin tinggi, saat ini DIY dengan tingkat  usaha dibantu buruh tetap  di DIY pada angka 3,25 persen.Perkembangan teknologi selalu menjadi tantangan ketenagakerjaan, sejauh ini perkembangan teknologi selalu dapat diantisipasi dengan penyesuaian SDM, tetapi tumbuhnya inovasi disruptiv   belakangan ini  terlalu cepat, banyak pekerjaan yang hilang dengan cepat tanpa proses. Inovasi disruptiv umumnya menggangu dan cenderung  mengambil banyak pekerjaan menjadi hanya  terpusat, meskipun beberapa inovasi ramah ketenagakerjan (tranportasi online). Tapi hHal ini akan menimbulkan konflik yang perlu dengan cepat antisipasi regulasi pengawasannya untuk tetap menjaga Hubungan industrial yang kondusif.Sebenarnya dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi DIY yang besar, perkembangan teknologi menjadi menjadi peluang untuk dapat menumbuhkan start up –start up baru, untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat diterima pasar.Peran pemerintah terbatas, sehingg perlu peran swasta dan masyarakat untuk dapat mengantisipasi perkembangan ketenagakerjaan saat ini. Sehingga akan didapatkan ketenagakerjaan yang produktivitasnya tingga dan terlindungi.(DS Prog/ 25/04/18)
Pengujian Lingkungan dan Pemeriksaan Tenaga Kerja perusahaan UMKM
Kamis, 12 April 2018 Balai Hiperkes dan KK melakukan kunjungan pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan UMKM di daerah Imogiri Bantul, yaitu batik Sungsang, batik Sri Kuncoro , dan kelompok pengrajin Keris. Perusahaan tersebut sudah melalui seleksi yang dilakukan Balai Hiperkes sebelumnya, total perusahaan yang akan diuji Balai Hiperkes dan KK melalui anggaran APBD tahun 2018 ini sejumlah 70 perusahaan UMKM di 5 kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan ini mampu menciptakan tenaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Dibuka Pendaftaran Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter Bulan April 2018, kuota terbatas 30 peserta per angkatan.
Telah dibuka pendaftaran Pelatihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan, tanggal 29 April - 05 Mei 2018. Dokter perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis mereka dalam mengimplementasikan aspek dan nilai K3, selain dapat membantu organisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja. 
JOB FAIR Tanggal 10-11 April 2018 di Universitas AMIKOM Yogyakarta
Kementrian Ketenagakerjaan RI, Disnakertrans DIY, dan Universitas AMIKOM Yogyakarta bekerjasama melaksanakan JOB FAIR.