Nakertrans Menjawab

Pencarian :

Untuk menulis pesan :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 302 data.
lowongan pekerjaan
Pengirim : Widi
Mohon info, apakah dalam waktu dekat ada lowongan pekerjaan untuk penempatan di Batam / di Bali ? Terima kasih.
Tanggapan :
Mohon maaf sebelumnya, lowker untuk penempatan di Batam/ di Bali belum ada.
Pengaduan
Pengirim : Setia
Permisi pak.Saya ingin mengadukan peraturan tempat kerja saya yg baru seminggu saya bekerja yaitu di PT.Cipta niaga semesta (mayora group) jln imogiri timur jogja.Saya baru bekerja di perusahaan itu seminggu & udah ttd kontrak,,,baru seminggu saya resign & saya tidak digaji & tidak mendapat sepersen pun uang.Alasan saya keluar karena jam kerjanya menyalahi aturan UU ketenagakerjaan,,,di perusahaan itu jm kerja 08:00- 20:00 kadang bisa sampai jm 22:00 itu pun lembur tidak mendapat uang lembur,,,tolong penjelasan apakah perusahaan itu menyalahi aturan disnaker?
Tanggapan :

Kepada Yth,

Setia

di Bantul


Ketentuan Waktu Kerja diatur dalam Pasal 78 Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa :

“(1)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

    a. ada persetujuan pekerja/buruh yangbersangkutan; dan

    b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukanpaling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat

        belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3)Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlakubagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4)Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.”

Terimakasih atas informasi yang saudara sampaikan.

 

Pengawasan Ketenagakerjaan DIY

Jam maksimal lembur karyawan swasta
Pengirim : Asep
Selamat malam bpk/ibu,saya ingin menayakan perihal jam maksimal lembur. saya bekerja di sebuah hotel di daerah sleman, bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai dengan 8 bahkan 9 malam, dan itu terjadi hampir setiap hari. jika di hitung jam kerja sudah 13jam an. tidak boleh pulang sampai event selesai ( karena saya bekerja di hotel)Yang saya ingin tanya kan, berapa jam kah maksimal waktu lembur itu? apa mungkin jam kerja yang seperti ini masih di anggap wajar? kemudian jika saya ingin membuat pengaduan tertulis harus di layangkan ke alamat mana ya pak/ibu? mohon informasinya, terima kasih.
Tanggapan :
Kepada Yth,Asepdi Bantul
Ketentuan Waktu Kerja diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa :“(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :    a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan    b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat         belas) jam dalam 1 (satu) minggu.(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.”Saran kami, silahkan saudara membuat pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a. Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman disertai data-data yang lengkap mengenai nama dan alamat perusahaan dan bukti-bukti pendukung yang ada.
Pengawasan Ketenagakerjaan DIY
Magang Jepang
Pengirim : Refa Genda
Assalammu'alaikum. Saya sedang mencari Informasi Magang Jepang melalui Depnakertrans. Bagaimana prosedur pra dan pasca seleksi?Berapa proyeksi biaya yang harus dikeluarkan?Dan adakah kompensasi bagi yang berkacamata?Terima kasih. Wassalammu'akaikum
Tanggapan :
Wa'alaikumsalam,
Disnakertrans DIYmelaksanakan program magang ke Jepang, ada 2 program magang yaitu IM Japan dan Asistent Perawat Lansia.
IM Japan bisa daftar online melalui nakertrans.jogjaprov.go.id/magang,
persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Nomor Peserta sudah ditempel foto 3x4 bewarna.

2. Biodata Calon Peserta Pemagangan ke Jepang sudah ditempel foto 3x4 bewarna.

3. Surat Pernyataan Mengikuti Program Pemagangan ke Jepang.

4. Surat Pernyataan Belum Pernah Mengikuti Program Training/ Pemagangan ke Jepang.

5. Surat Ijin Orang Tua/ Wali untuk Mengikuti Program Pemagangan ke Jepang.

6. Surat Rekomendasi.

7. Foto 3x4 Bewarna (2 Lembar).

* Surat-surat tersebut dapat didownload dicetak formulir setelah daftar.

Peserta IM Japan adalah warga KTP DIY dan sekitarnya.

Asistent Perawat Lansia hanya yang ber-KTP DIY sedangkan selain DIY bisa mendaftar di disnakertrans provinsi masing-masing.
Pendaftaran Asistent Perawat Lansia langsung datang ke kantor Disnakertrans DIY Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Persyaratan untuk 
Asistent Perawat Lansia adalah sebagai berikut :

1.      1.  Pria/ Wanita

2.       2. Memiliki kemampuan bahasa Jepang setara Japanese Language Proficiency Test (JLPT) level N4 atau nilai lebih dari 350 pada J TEST E –F atau lebih dari 400 pada J TEST A – D atau level 4 NAT – TEST yang dibuktikan dengan sertifikat (foto atau scan sertifikat).

3.       3. Usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun.

4.       4. Tinggi badan Pria minimal 160 cm, wanita minimal 150 cm

5.       5. Berat badan Pria minimal 50 kg, wanita minimal 40 kg

6.       6. Tidak buta warna (total/ parsial), tidak berkacamata

7.       7. Tidak bertato atau memiliki bekas tato, untuk calon peserta pria tidak bertindik dan tidak ada bekas tindik.

8.       8. Tidak ada disfungsi organ tubuh

9.       9. Minimal lulusan SMA sederajat, diutamakan lulusan SMK bidang kesehatan atau keperawatan

10.   10. Lulusan SMA harus mempunyai sertifikat Keperawatan Lansia minimal 350 JP atau memiliki pengalaman kerja di bidang keperawatan minimal 6 bulan.

11.   11. Surat keterangan sehat dari dokter

12.   12. Surat ijin dari orang tua/ wali/ istri/ suami.

PENDAFTARAN DIBUKA SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 APRIL 2018.

Peluang kerja
Pengirim : Rosanti Murdayana
Selamat malam, mohon ijin bertanya Untuk peluang kerja ke korea, ada atau tidak?Atau kalau tidak lembaga/PT yang mengurus masalah penyaluran tki ke korea, khususnya yang memakai sistem potong gaji? Terima kasih
Tanggapan :
Mohon maaf sebelumnya karena Disnakertrans DIY hanya melayani untuk program magang ke Jepang, untuk yang lainnya silahkan ke BP3TKI di Jl. Sambisari No. 311 A Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman Fax : ( 0274 ) 497442
pertanyaan tentang hak karyawan
Pengirim : anie
selamat siang Pak/Bu, saya mau bertanya dan sharing sedikit, mohon bantuan dan pencerahannya. di perusahaan sy bekerja ada peraturan utk tdk masuk kerja dan terlambat harus membuat form ke atasan. dalam kasus saya, saya terlambat masuk kerja itupun saya tdk lebih dari jam 10 telatnya. sy tidak mengurus form ke atasan seusai peraturan tsb. nah pertanyaan saya, apakah dibenarkan dalam disnakertran ketika peraturan perusahaan yg spt itu, terlambat dan tidak mengurus form ke atasan di alpa? soalnya saya terlambat 3x, sy di alpa 3x juga. betulkah seperti itu? mohon pencerahannya
Tanggapan :
Kepada Yth.Sdri. Aniedi Sleman
Dalam Hukum Ketenagakerjaan yang diatur adalah Waktu Kerja secara umum, sedangkan hal-hal yang lebih detail, khususnya jam kerja dan hal-hal lain yang bersifat khusus biasanya diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat diterapkan apabila telah disahkan di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/ Kota, Provinsi, atau di Kementerian Ketenagakerjaan.Silahkan saudari lihat kembali Peraturan Perusahaan yang berlaku di tempat saudara bekerja apakah mengatur hal tersebut atau tidak.Bila belum jelas, silahkan saudara datang untuk berkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
Pengawasan Ketenagakerjaan DIY.
Tanya dinas tenaga kerja
Pengirim : Reza
Apakah lembur pegawai diatur dalam peraturan pemerintah/daerah? Lalu bagaimana aturannnya? Apa pendapat Bpk/Ibu mengenai karyawan kontrak/magang yg di kontraknya terdapat aturan tdk mendapat uang lembur dan jam kerja 08.00-17.00 tapi pada kenyataannya setiap hari harus lembur dan tanpa adanya uang lembur? Bagaimana pemerintah atau peraturan melihat hal tersebut?
Tanggapan :

Kepada Yth.

Reza
di Jogja


Ketentuan Waktu kerja lembur sebenarnya telah dibahas beberapa kali dalam forum ini. Namun untuk memperjelas lagi mengenai 
kerja lembur, kami jelaskan dalam uraian singkat berikut :
Waktu Kerja diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pada :
Pasal 77
"(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
     a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
     b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau peker-jaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
    a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
    b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Maka dapat disimpulkan dimana setiap perusahaan (tanpa memandang status tenaga kerjanya), apabila memperkerjakan tenaga kerjanya melebihi waktu 40 jam perminggu (7 hari) wajib membayar upah lemburnya.


Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 188 yang berbunyi :
Pasal 187
"(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran."
Pasal 188
"(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran."

Saran kami, silahkan saudara datang langsung berkonsultasi ke Pengawasan Ketenagakerjaan DIY atau dapat juga membuat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a. Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman 
disertai data-data yang lengkap mengenai nama dan alamat perusahaan dan bukti-bukti pendukung yang ada.


Pengawasan Ketenagakerjaan DIY.

memohon bantuan
Pengirim : eka juliana
assalamualaikum wr.wbpa/ibu saya mau bertanya apakah ada data pengangguran per kabupaten dan kualifikasi lulusannya yang terbaru? apabila ada bagaimana caranya saya bisa mendapatkannya apakah bisa di kirim?wassalamualaikum wr.wb.
Tanggapan :
Wa'alaikumsalam wr. wb.

Data penganggur di DIY dapat anda download di http://nakertrans.jogjaprov.go.id/resources/download/142/DATA%20PENGANGGUR%20DIY%202013%20-%202017.pdf

Terimaskasih,
Surat PKWT Baru Terlambat dan Tidak Ada Jobsdesc
Pengirim : Budi
Saya bekerja di sebuah kantor operasional (seperti kantor cabang) perusahaan travel agent. 1. Perikatan pertama adalah masa percobaan 3 bulan dengan “SURAT KONFIRMASI” (SK) (berlaku 22 Maret 2017 sd 22 Juni 2017). 2. Perikatan kedua adalah dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak Tertentu 23 Maret 2017 sd 23 Maret 2018.Di perikatan pertama “Surat Konfirmasi” (SK) disebutkan bahwa tugas-tugas secara rinci akan diberikan pada penandatangan kontrak kerja. Tapi di perikatan kedua PKWT/Kontrak jobsdesc tidak ada, Cuma tertulis posisi/jabatan saya. Di Surat Konfirmasi maupun di PKWT, komponen gaji ada 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Tetap (Jabatan, Keluarga, Pangkat Golongan, Tetap Lainnya/Natura) 3. Tunjangan Tidak Tetap (Tunjangan JKN, Tunjangan JKK,JKM,JHT, Natura/Kehadiran, Lembur, Tunjangan Tidak Tetap Lainnya (Tunjangan Tugas, Tunjangan Pulsa, Tunjangan BBM)). Di SK & PKWT ada tertulis bahwa bahwa INSENTIVE diberikan setelah yang bersangkutan bekerja satu tahun. BPJS (TK & Kesehatan) diberikan/berlaku saat penandatangan kontrak kerja dan atau setelah ditandatangani PKWT.Yang saya terima saat masa percobaan : Gaji Pokok, Tj. Jabatan, Tj. Keluarga, Tj. Tetap Lainnya. Saat masa percobaan selesai, dan sudah masuk PKWT, BPJS kesehatan diberikan terlambat bahkan untuk BPJS Ketenagakerjaan diberikan pada bulan ke 8 atau ke-9 terhitung dari awal masa percobaan (22 Maret 2017).Karena masa PKWT sudah akan berakhir pada 23 Maret 2018 tapi belum ada kabar dari HRD kantor pusat. Maka tanggal 20 Maret 2018 saya mengirim email menyatakan jika kontrak saya akan diperpanjang maka mohon jobsdesc ditulis di surat kontrak berikutnya. Saya juga menanyakan apakah saya akan mendapat insetif lainnya. HRD menjawab pada tanggal Rabu, 21 Maret 2018, bahwa apa yang saya sampaikan akan disampikan kepada pimpinan karena pimpinan baru sampai kantor dan masih ada urusan laporan perjalanan (dinas).Tanggal Kamis, 22 Maret 2018 belum ada kabar juga dari kantor pusat. Pada malamnya saya bilang ke koordinator kantor bahwa pada tanggal 23 Maret 2018saya tidak akan masuk karena akan menunggu kepastian dari kantor pusat.Tapi, saya akhirnya memutuskan untuk masuk siang pada Jumat, 23 Maret 2018. Dan siang itu via telpon bahwa evaluasi kinerja sudah selesai dan surat kontrak baru diketik. Jika sudah selesai akan segera dikirim. Pihak HRD pusat juga mengirim email ke koordinator kantor di sini, isinya kira-kira sama.Baru pada Kamis, 29 Maret 2018, surat PKWT kedua saya terima lewat perusahaan ekspedisi. Namun di surat PKWT tersebut tertulis bahwa kesepakatan ditandatangani pada KAMIS, 22 MARET 2018 dan berlaku dari 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Jika melihat kronologisnya, pada JUMAT, 23 MARET 2018, surat PKWT baru diketik, sesuai apa yang disampaikan HRD via telpon maupun email. Pihak HRD juga menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang PKWT bisa diperpanjang tiga (3) kali.Di surat PKWT ke-dua ini pun masih tidak ada jobsdesc yang detail. Dan di surat PKWT ini masih tertulis insentive akan diberikan pada setelah yang bersangkutan (dalam hal ini,saya) telah bekerja satu tahun. Dan tidak menyebutkan apakah saya mendapat tunjangan tidak tetap kehadiran & lembur. Juga tidak menyebutkan bahwa saya mendapat tunjangan tidak tetap lainnya (tugas,bbm & pulsa).Mohon saran dan masukan dari Dinas Tenaga Kerja DIY, melihat kronologis waktu/tanggal nya juga. Mohon maaf ini saya tulis dengan memperhatikan unsur menjaga rahasia perusahaan.
Tanggapan :

Kepada Yth,
Sdr. Budi
di Sleman


Dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian kerja adalah :
"(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
     a. kesepakatan kedua belah pihak;
     b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
     c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
    d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b 
dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum."
Sedangkan ketentuan mengenai PKWT secara khusus diatur dalam Kepmenaker No : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU dimana disebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk Pekerjaan yang sekali atau sementara sifatnya, Pekerjaan yang bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, dan bersifat harian/ lepas.
Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan, apakah perjanjian perjanjian itu memenuhi ketentuan PKWT tersebut, bila tidak memenuhi maka saudara berhak untuk tidak bersedia menandatangani.
Bila belum jelas, silahkan saudara datang untuk berkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Pengawasan DIY.

Pertanyaan seputar phk
Pengirim : Anita tri puji astui
Mohon maaf, saya mau bertanya , apakah berhak seorang karyawan mendapatkan pesangon karena dia di phk? Namun perusahaan tidak memberikan surat perjanjian /kontrak. Hanya memberikan surat penerimaan karyawan, bahwasannya karyawan tsb memang bekerja disitu?
Tanggapan :

Kepada Yth,
Sdri. Anita
di Mlati


Menurut Pasal 156 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap perusahaan yang melakukan di PHK wajib memberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Namun ketentuan tersebut dapat tidak berlaku untuk Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan tertentu diantaranya karena pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dll. 
Untuk itu perlu dilihat kembali PHK yang dilakukan tersebut disebabkan karena apa.
Bila belum jelas, silahkan saudara datang untuk berkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Pengawasan DIY