Nakertrans Menjawab

Pencarian :

Untuk menulis pesan :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 395 data.
Konsultasi
Pengirim : Nova Priana
Dear Admin,Pertanyaan :1. Saya berasal dari kota Kebumen apakah boleh mengikuti seleksi magang Im Japan di Disnakertrans DIY ?2. Jika diperbolehkan mendaftar program IM Japan di Disnaker DIY, berkas persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan ?3. Biasanya butuh berapa lama proses pemberangkatan dimulai dari proses seleksi dan pelatihan ?4. Apakah dikenakan biaya ?Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.Hs,Nova P.
Tanggapan :
Pendaftaran pemagangan masih belum dibuka, untuk kota yang bisa mengikuti pemagangan akan di umumkan saat pembukaan pendaftaran beserta persyaratannya, silahkan menunggu untuk pembukaan pendaftarannya dan memantau pengumuman di website nakertrans.jogjaprov.go.id


Terimakasih
Surat kuning
Pengirim : Firda oky safitri
Apa syarat pembuatan surat kuning? Dan apakah bisa pembuatan surat kuning untuk warga jogja berdomisili di luar jogja membuat surat kuning di wilayah domisilinya?
Tanggapan :
Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) ini merupakan salah satu syarat mutlak yang harus disediakan pencari kerja dalam proses melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kartu Kuning dapat dibuat di Dinas Ketenagakerjaan setempat. 

Syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk membuat Kartu Kuning adalah:

  • Ijazah asli atau fotokopi ijazah yang dilegalisir.
  • Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau SIM yang masih aktif
  • Fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga.
  • Foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
  • Prosedur untuk membuat Kartu Kuning di Dinas Ketenagakerjaan setempat (Kabupaten Kota) adalah:

  • Isi data.
    Kita akan diminta mengisi data pribadi kita langsung dalam Kartu Kuning.
  • Terima Kartu Kuning.
    Data yang kita isi akan diperiksa kembali oleh petugas yang berwenang. Bila tidak ada data yang salah, foto yang kita bawa akan dipasang pada Kartu Kuning. Selanjutnya Kartu Kuning akan ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang. Kartu Kuning tersebut kemudian diserahkan kepada kita.
  • Legalisir Kartu Kuning.
    Kartu Kuning yang sudah selesai dibuat segera kita fotokopi. Hasil fotokopi itu kita kembalikan kepada petugas yang berwenang untuk dilegalisir. Jumlah fotokopi yang dilegalisir ini sebaiknya memenuhi kebutuhan kita. Jumlah ini tentu terkait dengan jumlah yang perlu kita serahkan dalam proses melamar.
  • cara memverivikasi kartu ak1
    Pengirim : imam rois budiman
    bagaimana cara memverifikasi kartu ak1 kedisnaker ? persyaratannya apa saja ?harus bilang apa di kantor disnaker ?
    Tanggapan :
    Silahkan datang ke kantor Disnakertrans kab./ Kota Domisili pembuatan Kartu Kuning, membawa kartu kuning asli dan fotocopy kartu kuning yang akan di verifikasi/ legalisir, bilang saja mau memferivikasi kartu kuning.
    hak pegawai
    Pengirim : Aji Nugroho
    Salam....Saya mau bertanya tentang sanksi perusahaan yang melarang karyawan perempuan menggunakan jilbab. Meski bukan peraturan tertulis, namun ada himbauan agar tidak menggunakan jilbab, rambut hanya boleh dikuncir.Selain itu, karyawan juga diharuskan masuk meski libur nasional tanpa adanya uang lembur. Padahal sudah ada surat edaran dari pusat untuk libur, namun pimpinan wilayah jogja tetap menyuruh karyawan masuk, tanpa ada lemburan.apakah kasus di atas bisa mendapatkan sanksi? karena menurut saya hal tersebut tidak manusiawi. jika dilaporkan, kami harus melapor ke mana? Mohon dari pencerahannya.
    Tanggapan :
    Pelarangan pemakaian Jilbab merupakan salah satu bentuk pelarangan dalam beribadah yang diatur dalam Pasal 80 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa :"Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya."Sedangkan dalam Pasal 153 disebutkan juga bahwa :"(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;d. pekerja/buruh menikah;e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;"
    Adapun sanksi terhadap tidak ditaatinya ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).Saran kami silahkan saudara membuat pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan menyebutkan identitas saudara beserta perusahaan tersebut secara lengkap.
    Kartu kuning
    Pengirim : Fatimah Sri Kurniawati
    Mohon maaf mau bertanya,, apakah untuk pembuatan kartu kuning wilayah kodya yogyakarta betul disini? Lalu cara dan persyaratan nya apa saja? Trimakasih
    Tanggapan :
    Pembuatan kartu kuning diwilayah Kabupaten Kota masing masing, untuk pembuatan kartu Kuning kodya Yogyakarta di :

    Disnakertrans Kota Yogyakarta
    Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta (55161) - DIY
    Telp.0274-371977 Fax.0274-450865

    Terimakasih.
    bertanya
    Pengirim : Deni Era Nugrahaeni
    selamat siang pak bu, saya mau bertanya cara mendaftrakan PKWT dan Peraturan perusahaan di disnaker secara online bagaimana ya
    Tanggapan :
    Pendaftaran PKWT dan Peraturan Perusahaan merupakan kewenangan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota.Silahkan langsung datang ke Dinas dimana perusahaan berdiri untuk mendapatkan jawaban secara jelas.
    WLTK
    Pengirim : fidelis
    Dear Disnakertrans,Mohon informasinya apakah cabang perusahaan harus melaporkan WLTK kepada disnakertrans sleman sedangkan di pusat telah melaporkan seluruh karyawannya termasuk yang ada di kantor cabang?terima kasih atas jawabnyasalamFidelis
    Tanggapan :
    Mulai 2017 layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan dialihkan dari Dinas Kabupaten/ Kota ke Dinas Propinsi, maka pelaksanaannya wajib dilaksanakan di masing2 propinsi, sedangkan pelaksanaanya oleh perusahaan per cabang.
    pengajuan kartu pencari kerja (A1)
    Pengirim : tanto
    Untuk pengajuan kartu pencari kerja ini apakah harus sesuai dengan area pada ktp, misal domisili kulon progo tetapi ktp kota yogya, apakah pengajuan A1 nya harus di disnaker kota jogja atau bisa di disnaker kulon progo?terima kasihsalamtantio
    Tanggapan :
    Membuat kartu kuning jika alamat di ktp tidak sesuai dengan domisili saat ini bisa menggunakan surat domosili, ijazah terakhir, dan pas foto. Pembuatan kartu kuning dapat dilakukan di kantor Disnakertrans kabupaten kota.
    Terimakasih
    Permohonan
    Pengirim : Mazidatul baroroh
    Ceritanya saya lagi kkn di dusun gandu Gunungkidul ini, untuk memberdayakan pemuda disini, apakah dari disnakertrans DIY bisa memberikan pengarahan ketenagakerjaaan di dusun Gandu Gunungkidul ini mengingat kurang nya etos kerja para pemuda di dusun gandu ini.terimakasih
    Tanggapan :
    Untuk pengarahan ketenagakerjaan bisa melalui program MTU di Disnakertrans DIY, Persyaratan mengajukan pelatihan Mobile Training Unit bisa melalui BLK, untuk MTU, jika mengajukan sekarang kemungkinan diproses untuk tahun depan. Persyaratan pengajuannya satu kelompok 20 orang selanjutnya membuat proposal pelatihan apa yang diinginkan dan selanjutnya diajukan ke BLK.

    Terimakasih, semoga bisa membantu.
    Gaji di pending
    Pengirim : Selvi
    Sore...mau nanya soal gaji karyawan di pending.saya resign sebelum lebaran,seharusnya saya nrima gaji terakhir saya pada tgl 25 Juni kemaren. Pas saya nanya ke atasan saya katanya gaji saya di pending dengan alasan fom clearance.apakah boleh gaji karyawan di pending sampe awal Agustus?
    Tanggapan :

    Kepada Yth,
    Selvi 
    di Yogyakarta


    Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan, "Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan: 
    a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan; 
    b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
    c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah."

    Dengan kata lain, Pengusaha dapat dikenakan denda apabila terlambat dalam membayarkan upah bagi pekerja.

    Saran kami, silahkan saudara membuat pengaduan ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, disertai data yang jelas mengenai identitas pengadu dan perusahaan atau pengusaha yang diadukan d/a. Jl. Ringroad Utara( Padjajaran), Maguwoharjo, Depok, Sleman., atau dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di alamat tersebut.

    Pengawas Ketenagakerjaan DIY.