Nakertrans Menjawab

Pencarian :

Untuk menulis pesan :
Menampilkan data ke 1 s/d 10 dari total 267 data.
Hak Freelance Nonkontrak tertulis
Pengirim : Riri
Ass. Pihak disnakertrans diy.Saya ingin bertanya terkait permasalahan yg sdg kami alami.Saya & beberaa teman sya bkrja sbg freelnce penulis & editor di saah satu perusahaan di jogja, kami di rekrut tanpa membuat kontrak tertulis. Namun dari yg saya serching terkajt UU ketenagakerjaan, sepaham sya (maaf jk salah) walaupun kami tdk punya kontrak tertulis, apapun akad & perjanjian akad lisan kami tetap terlindung hukum. Permaslahannya:Awalnya gaji kmi sejak oktober baru dicairkn awal desember (itu kami harus mengejar2 pihak mereka utk segera mencairkan, dan jawbannga sll salng melempar. Utk informasi, gaji kmi yg blm dibayar +-3-4juta/orng. Dan itu pekerjaan sdh selesai. Awal desember akhirnya mereka membayar gaji kami tp masih kurang (ada yg kurang 1 jt, ada yg 2jutaan dg alasan laporn yg blm lenkap, adahal kami sudh krim laporan & sudah terbukti hari itu jg kmi kirim ulang laporan. Sampa hari ini tgl 15 feb 2018 kekurangn gaji blm km terima, pdhal kami sdh tdk bekerja di sana. Setiap masing2 dr kami bertanya jawabannya sll beda2 & tdk transparan. Pertanyaan saya apakah kmi frelancer yg belum dilunaskan gajinya pdhl sdh jelas tdk bekerja di sana bisa melaporkn perusahaan tersbut yg sdah semena2 thd kami? Agar mereka sgra melunasi bayaran kami? Bgi sebagian org 1-2 juta mungkin kecil, tapi bagi kami sulit utk mengikhlaskannya. Kmi juga mendapat informasi jk tim baru yg mengnti tim kami bernasib sama, gaji 2-3 bulan blm dibayar. Kasihan jk ad korban lain selain kami.Padahal cabang mrk di mna2 & sll byr karyawn tetao tiap bulan.Bhkan kami tidak dipertemukan sama sekli utk penjelasn & minta maaf resmi. Hanya jawaban tidak jelas & tidk transparan. Mohon untuk pencerannya atas kasus yg kami alami. Sebelumnya maaf bila ada kesalahan & terima kasih atas respon/penjelasnnya.
Tanggapan :
Kepada Yth,Sdri. Riridi Sleman
1. Perjanjian kerja yang tidak tertulis (dibuat secara lisan)Dalam Hukum Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, namun dalam hal Perjanjian Kerja dibuat secara lisan mempunyai konsekuensi secara hukum yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan denganketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu."Dengan kata lain apabila status seorang tenaga kerja yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) atau yang kerap disebut kontrak, maka perjanjian kerjanya harus dibuat secara tertulis. Namun apabila karyawan kontrak tetapi perjanjian kerjanya lisan maka dianggap karyawan tetap (dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban bidang ketenagakerjaan)
2. Gaji terlambat dibayarkanMengenai keterlambatan pembayaran upah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tetang pengupahandimana disebutkan bahwa "Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayarUpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar,dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuksetiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yangseharusnya dibayarkan; danc. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah."
3. Mekanisme pengaduan ketenagakerjaanSaran kami, silahkan saudara datang untuk berkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Atau saudara juga dapat langsung membuat pengaduan secara tertulis yang memuat kronologis dan data-data yang jelas mengenai perusahaan terkait agar pengawas dapat mengklarifikasi hal tersebut ke perusahaan dimaksud secara langsung, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di alamat tersebut.
Pengawasan DIY.
SIO
Pengirim : Ranny Krisna
Mohon info mengenai pembuatan SIO
Tanggapan :
Kepada Yth.Sdr. Rannydi Yogyakarta

Silahkan saudari datang ke Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a. Jl.Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada jam dan hari kerja.


Pengawasan DIY

Pertanyaan untuk pengaduan kasus kantor/pemberi kerja yang kurang memiliki SOP
Pengirim : Irma Mawarni
Selamat Pagi Pak/Ibu Perkenalkan saya irma, sy mau bertanya terkait dengan kasus kantor/usaha yang memperkerjakan karyawan yang tidak memberikan kesejahteraan karyawan. seperti tidak ada cuti tahunan, libur nasional tidak di liburkan, dan tidak ada upah lembur itu saya harus melapor kemana ya?Mohon informasinya Pak BuSalamIrma
Tanggapan :

Kepada Yth,

Sdri. Irma

di Kalasan


Silahkan saudara dapat datang untuk melakukan pengaduan secara langsung atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl.Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Atau saudara juga dapat langsung membuat pengaduan secara tertulis yang memuat kronologis dan data-data yang jelas mengenai perusahaan terkait agar pengawas dapat menindak perusahaan tersebut, pengaduan ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a. Jl.Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman .

 

Pengawasan DIY.

Pengaduan Pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan
Pengirim : Dicky William
Selamat siang Bapak/Ibu,Perkenalkan saya Dicky William karyawan sebuah restoran di area Kota Yogyakarta. Saya ingin menanyakan perihal prosedur pengaduan tentang pelanggaran Peraturan Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan kepada seluruh karyawan yang bekerja di restoran tersebut. Bagaimana prosedur pengaduannya pada Dinas Tenaga Kerja?Mohon bantuan Bapak/Ibu sekalian.Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.
Tanggapan :

Kepada Yth,

Sdr. Dicky

di Pakuningratan


Silahkan saudara dapat datang untuk melakukan pengaduan secara langsung atau berkonsultasi terlebih dahulu denganPengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Jl.Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Atau saudara juga dapat langsung membuat pengaduan secaratertulis yang memuat kronologis dan data-data yang jelas mengenai perusahaanterkait agar pengawas dapat mengklarifikasi hal tersebut ke perusahaan dimaksud, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di alamat tersebut.

 

Pengawasan DIY.

Ijazah di tahan
Pengirim : Heri purwanta
Selamat malam,Sebelumnya saya ucapkan trimakasih kepada DISNAKERTRANS DIY di sini saya akan sampaikan keluhan saya tentang penjaminan ijazah yg di tahan perusahaan.Saya kerja di sebuat perusahaan dengan sistim kontrak.Berhubung di tahin ini, tepatnya bulan lalu 15 januari 2018 masa kontrak sudah habis dan sebelum kontrak habis saya sudah menginformasikan kpd hrd via Wa jika tidak akan perpanjang kontrak lg. Namaun dr pihak atasan mendesak agar tdk resign. dan saya kerja sampe februari dan tidak ada status kontrak. Tp di tgl 12 februari 2018 saya tidak masuk kerja dan menginformasikan bahwa saya resign di hari itu juga tp di hari berikut nya saya mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis juga kpd perusahaan.Namun disini saya merasa dipersulit untuk mendapatkan paklaring dan ijazah saya.Apakah saya bersalah secara hukum ?Dengan tidakaan apa supaya saya bisa hak saya?
Tanggapan :

Kepada Yth,

Sdr. Heri

di Ngemplak

 

1. Mengenai Ketentuan Pengunduran Diri saudara, dapat dilihat kembali dalam Perjanjian Kerja saudara dengan Perusahaan, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama apakah mengatur hal tersebut namun diluar hukum positif (aturan tertulis) secara etika, seharusnya pengunduran diri harus dikomunikasikan dengan perusahaan untuk menghindari adanya perselisihan atau permasalahan yang lain.

2. Mengenai penahanan Ijazah, dalam hukum ketenagakerjaan khususnya UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penahanan ijazah belum secara khususdiatur; tetapi penahanan ijazah merupakan sesuatu yang secara prinsip dilarangdan dapat menjadi kejahatan penggelapan menurut KUHPidana bila memenuhiunsur-unsur pidana, namun hal tersebut menjadi dibenarkan jika pihak pekerjadan pengusaha sepakat dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjiankerja.

Saran kami silahkan saudara lihat kembali apakahdalam perjanjian kerja mengatur hal tersebut(termasuk ketentuan pinaltinya),dan bila tidak ada dalam perjanjian kerja secara khusus mengatur itu, saudaradapat meminta kembali ijazah saudara tanpa memberikan pinalti dan pengusahatidak dapat menolak karena tidak berdasar dan justru dapat menjadi suatupenggelapan.

Bila belum jelas, silahkan saudara datang untukberkonsultasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiDIY, Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Atau saudara juga dapat membuat pengaduan secaratertulis yang memuat kronologis dan data-data yang jelas mengenai perusahaanterkait agar pengawas dapat mengklarifikasi hal tersebut ke perusahaan dimaksudsecara langsuing.


Pengawasan DIY.

pengaduan pemotongan benefit karyawan
Pengirim : ANDI SETIAWAN
kami mohon bantuan dari disnakertrans jogja karena ada sesuatu masalah yang menurut kami sudah melanggar norma ketenagakerjaan di properti kami bekerja,dan menurut kami sudah sangat keterlaluan.dan jika di ijinkan kami mohon bisa mendapatkan pengarahan dari pihak dinas.
Tanggapan :
Kepada Yth,Sdr.Andidi Gedongtengen
Silahkan saudara membuatpengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiDIY d/a. Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman disertai data-data yanglengkap mengenai nama dan alamat perusahaan agar dapat kami bantu penyelesaian masalahnya.
Pengawasan DIY
Jam kerja
Pengirim : Prasetyo
Selamat siangSaya perkerja alih daya yg di perkerja di dinas perhubungan DIY jl Babarsari no 30 jogjaSaya ingin menanyakan tentang aturan jam kerja yg baku dari pemerintah dalam seminggu itu berapa jam?Apakah perusahaan itu berhak memutuskan jam pekerja di luar yg sudah di tetapkan pemerintah Khusus nya untuk pekerja alih daya( outsourcing)Karena kompensasinya uang makan sebesar Rp 200000/bulan di tambah UMK sleman Rp 1574550 /bulanApakah kita bisa mengadukan masalah ini ke Disnaker karena kami bekerja seminggu/ 6( enam) hari kerja dengan total jam kerja 45jam/Minggu (kemungkinan akan di tambah menjadi 50jam/ Minggu)Bagaimana aturan yg benar mengenai ketenagakerjaan..mohon bantuan dari pihak Disnakertrans Jogja agar bisa tercapai kesepakatan yg tidak memberatkan bagi kedua belah pihak
Tanggapan :

Kepada Yth,
Sdr. Prasetyo
di Depok


Aturan mengenai jam kerja untuk tenaga kerja secara umum terdapat dalam Pasal 77 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu."

Saran kami, silahkan saudara membuat pengaduantertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a.Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman disertai data-data yang lengkapmengenai nama dan alamat perusahaan.


Pengawasan DIY

Gaji therapist spa yg tidak sesuai
Pengirim : Aprilia
Tlng ditindaklanjuti spa Jogja yg menggaji karyawan nya dibawah UMR ,gaji mereka cuma 750 ribu tanpa ada uang makan , seperti s***** d** spa di tiyasan condongcatur
Tanggapan :
Kepada Yth,Apriliadi Suryowijayan
Terimakasih atas informasi saudari, informasi tersebut telah kami teruskan ke Pengawas Ketenagakerjaan selaku petugas yang berwenang melakukan penegakan hukum bidang Ketenagakerjaan, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
Pengawasan DIY
Ketidaklayakan pegawai
Pengirim : Ela
Saya bekerja di CV. ***** Bergerak di bidang jual cctv , pada saat wawancara saya akan diberi gaji 1,5jt setelah lepas training namun pada saat saya sudah 10 bulan bekerja di sana gaji 1,5jt tak dapat saya dapatkan. Jam kerja juga tidak sesuai dengan perjanjian. Tidak ada kepastian waktu saat lepas training. Sehingga gaji saya tetap 1,2 dan tidak mendapat uang tambahan seperti uang makan ataupun sebagainya.
Tanggapan :

Kepada Yth,

Sdri. Ela

di Yogyakarta

 

Sebelumnya kami haturkan keprihatinan atas kejadianyang menimpa saudara, semoga segera dapat kita dapatkan penyelesaiannya.

Silahkan saudara membuat aduan tertulis yangmemuat kronologis kejadian yang saudara alami ditujukan ke Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi DIY, Up. Kasi. Pengawasan Ketenagakerjaan, Jl. RingroadUtara, Maguwoharjo, Depok, Sleman atau datang langsung menemui PengawasKetenagakerjaan di alamat tersebut.

Untuk kenyamanan saudari, apabila diinginkan kami dapat merahasiakan identitas saudari (pengadu).

 

Pengawas DIY.

penghitungan THR
Pengirim : eka
assalamualaikum..saya seorang pekerja diperusahaan swasta selama 3thn dijogja, mau mnanyakan penghitungan THR dijogja seperti apa ya? dan saya mau menyanyakan jika saya ad perselisihan antara perusahaan dan karyawan bisa saya konsultasikan kmn?trimakasih sblmny
Tanggapan :
Kepada Yth,Sdri. Eka di Srumbung
Tunjangan Hari Raya Keagamaan secara khusus diatur dalam Permenaker No. 06 Tahun 2016 tentang Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Yang secara umum disebutkan bahwa THR wajib diberikan bagi tenaga kerja yang telah bekerja 30 hari secara terus menerus dan besarannya minimal 1 bulan upah bagi pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun; dan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional.Apabila menginginkan berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan tertulis dapat ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY d/a. Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman disertai data-data yang lengkap mengenai nama dan alamat perusahaanatau di seksi Pengawasan Ketenagakerjaan DIY di alamat tersebut.
Pengawasan Ketenagakerjaan DIY