Data dan Informasi

Pencarian : Tahun Data : Kategori :
Menampilkan data ke 11 s/d 19 dari total 19 data.
9. LEMBAGA PELATIHAN SWASTA (LPK) DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Lembaga Pelatihan Swasta (LPK) DIY Tahun 2011-2015
910. LEMBAGA PENEMPATAN DIY TAHUN 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Lembaga Penempatanyang ada di Yogyakarta Tahun 2011 - 2015
911. PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL D.I YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Perangkat Hubungan Industrial D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015 dan Jumlah Kasus PHK
912. PERUSAHAAN DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU No.7 Tahun 1981”) mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang.Menurut Pasal 1 huruf (b) UU No.7/1981, yang dimaksud sebagai pengusaha adalah:    orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;    orang, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;    orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.Sedangkan yang dimaksud sebagai pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
913. JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS DIY 2013 - 2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Fungsional Khusus Disnakertrans DIY dan Kab/ Kota : Pengawas , Mediator, Instruktur dan Pengantar Kerja
914. KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DAN UPAH MINIMUM PROVINSI/ KABUPATEN ( UMP/K) DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.
915. DATA ANIMO, PENDAFTAR DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketransmigrasian     Tahun 2016
Menurut UU No. 29 Tahun 2009  yang dimaksud dengan:1.     Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.2.     Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.3.     Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela kekawasan transmigrasi.4.     Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.5.     Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.6.     Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.7.     Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.8.     Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.9.     Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.10.    Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.11.    Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.12.    Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.
916. PDRB DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketransmigrasian     Tahun 2016
Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan Tahun 2010 Th. 2011-2014
917. PROGRAM PENANGANAN PENGANGGURAN DISNAKERTRANS DIY TH.2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2015
Program kegiatan penanganan pengangguran yang dilaksanakan Disnakertrans DIY  Th. 2011-2015