Data dan Informasi

Pencarian : Tahun Data : Kategori :
Menampilkan data ke 11 s/d 20 dari total 22 data.
6. PENGANGGUR TERBUKA DIY TH. 2011 - 2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Penganggur Terbuka : adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penganggur Terbuka : Seseorang yang benar-benar tidak bekerja, jika seseorang tersebut bekerja 1 jam saja dalam seminggu (atau membantu kegiatan ekonomi 1 jam dalam seminggu maka sudah tidak termasuk dalam penganggur terbuka)
7. INFROMASI PASAR KERJA (IPK) D.I Yogyakarta TAHUN 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Informasi Pasar Kerja (IPK)  dapat didefisinikan sebagai : "Keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja" (Permennakertrans No. PER. 07/MEN/IV/2008).Informasi Pasar Kerja (IPK)  mempunyai peranan sangat penting. Diantaranya adalah sebagai berikut:    1. Menggambarkan profil kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di pasar kerja;    2. Menggambarkan jumlah kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;    3. Menggambarkan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;    4. Menggambarkan kecenderungan perubahan jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja;    5. Menggambarkan berbagai masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.Singkatnya peranan informasi pasar kerja sangat penting dalam mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan antara penguna tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkkan. Dengan demikian, informasi pasar kerja harus mampu menyediakan informasi atau data yang berkaitan dengan pencari kerja lengkap dengan kualifikasinya dan lowongan kerja lengkap dengan kondisinya dan syarat jabatannya.Dalam informasi pasar kerja secara cepat akurat dan lengkap, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah berusaha untuk membantu seluruh instansi  yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota berupa bantuan peralatan bursa kerja online (BKOL) dihaapkan dapat didayagunakan secara maksimal.Pelayanan IPK terdiri dari :    1. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data IPK    2. Menganalisa pasar kerja    3. Menyajikan dan menyebarluaskan IPK      Fungsi IPK :    1. Memberikan informasi kepada pencaker, pelajar dan siswa latihan    2. Memberikan informasi kepada perusahaan dan pekerja    3. Memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan pelaksana latihan    4. Memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dan analis ketenagakerjaan    5. Menyebarluaskan informasi ke seluruh Indonesia secara terus-menerusMulai tahun 2014 ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah meluncurkan Website Informasi Pasar Kerja Online (BKOL) . Pencari kerja dapat mengakses setiap saat/online tentang informasi pasar kerja di http://infokerja.depnakertrans.go.id atau http://infokerjanakertrans.net Bursa kerja online ini dikhususkan untuk melayani informasi kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) yang dapat bertemu melalui media internet secara langsung.Dengan menggunakan komputer yang sudah online system maka setiap kebutuhan akan informasi diharapkan dapat dilayani dengan cepat, dan tepat. Dalam pelayanan informasi diharapkan adanya suatu jaringan yang baik antar setiap pengelola sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Informasi Pasar Kerja diberikan kepada masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya bagi pencari kerja. Oleh karena itu dibutuh IPK yang baku dan arus pelayanan yg benar antar setiap pengelola dan pengguna sehingga informasi tersebut dapat digunakan.Untuk mengakses aplikasi infokerja:    1. Buka program browser seperti : Mozilla Firefox, internet explore, google dan chrome dll    2. Untuk aplikasi infokerja ini user (administrator/officer, pencari kerja, perusahaan diharapkan menggunakan aplikasi browsing yaitu Mozilla Firefox.    3. Setelah terbuka program browser Mozilla Firefox, ketikkan alamat utama webportal aplikasi infokerja http://infokerja.depnakertrans.go.id .    4. Maka program browser akan menampilkan tampilan dari aplikasi infokerja.  
8. PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Menurut Negara Tujuan Tahun 2011-2014
9. LEMBAGA PELATIHAN SWASTA (LPK) DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Lembaga Pelatihan Swasta (LPK) DIY Tahun 2011-2015
910. LEMBAGA PENEMPATAN DIY TAHUN 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Lembaga Penempatanyang ada di Yogyakarta Tahun 2011 - 2015
911. PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL D.I YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Perangkat Hubungan Industrial D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015 dan Jumlah Kasus PHK
912. PERUSAHAAN DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU No.7 Tahun 1981”) mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang.Menurut Pasal 1 huruf (b) UU No.7/1981, yang dimaksud sebagai pengusaha adalah:    orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;    orang, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;    orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.Sedangkan yang dimaksud sebagai pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
913. JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS DIY 2013 - 2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Fungsional Khusus Disnakertrans DIY dan Kab/ Kota : Pengawas , Mediator, Instruktur dan Pengantar Kerja
914. KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DAN UPAH MINIMUM PROVINSI/ KABUPATEN ( UMP/K) DIY TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketenagakerjaan     Tahun 2016
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.
915. DATA ANIMO, PENDAFTAR DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TH. 2011-2015
Kategori : Data Ketransmigrasian     Tahun 2016
Menurut UU No. 29 Tahun 2009  yang dimaksud dengan:1.     Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.2.     Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.3.     Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela kekawasan transmigrasi.4.     Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.5.     Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.6.     Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.7.     Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.8.     Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.9.     Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.10.    Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.11.    Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.12.    Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian.