Perusahaan, Pekerja, dan Pemerintah Bersinergi Positif

11 SEP 2020, 188 x dibaca

Yogyakarta, nakertrans.jogjaprov.go.id – Perusahaan dan pekerja saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan pandemi covid-19. Pemerintah melakukan segala upaya untuk memulihkan kondisi yang sedang dialamai saat ini. Peran serta dan kerja sama dari perusahaan, pekerja, dan pemerintah menentukan kelangsungan usaha guna mempertahankan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Perusahaan yang berperan sebagai pemberi kerja diharapkan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah melaksanakan tugasnya untuk menjaga hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19). Kerjasama yang dibangun pemerintah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pekerja sudah terjalin dengan baik melalui serikat pekerja. 

Rabu (09/09/2020) Pemerintah pusat yaitu Kementrian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan kembali tentang PP Nomor 49 Tahun 2020 yang diikuti oleh peserta dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan se-Indonesia salah satunya Disnakertrans DIY melalui aplikasi video conference. Mentri Ketenagakerjaan Ibu Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. Melalui video conference ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi secara maksimal membatu meringankan beban akibat pandemi covid-19.

Kamis (10/09/2020) BPJS Ketenagakerjaan DIY mengundang perwakilan dari serikat pekerja dan Disnakertrans DIY. Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY Bapak Asri Basri menuturkan, bantuan subsidi upah (BSU) yang perlu disampaikan dan diluruskan ke perusahaan maupun pekerja adalah BSU tersebut merupakan program pemerintah yang anggarannya berasal dari APBN dan bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan disini sebagai operator membantu mengumpulkan data rekening pekerja melalui HRD perusahaan, untuk selanjutnya diserahkan ke kementrian ketenagakerjaan. Dengan adanya BSU memiliki segi positif diantaranya banyak perusahaan mulai mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Tentang relaksasi BPJS TK menindaklanjuti PP No 49 tahun 2020 yang mulai diterbitkan pada bulan Agustus, berlaku bagi perusahaan yang membayarkan BPJS TK tidak mengalami tunggakan hingga bulan Juli. Jika perusaan memiliki tunggakan harus menyelesaikan tunggakannya terlebih dahulu baru bisa menggunakan relaksasi BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman dari serikat pekerja sangat mengharapkan BSU bisa tepat sasaran. Diharapkan kedepannya BPJS Ketenagakerjaan bisa bersosialisasi lebih lanjut melalui serikat pekerja dan para pekerja bisa lebih paham terkait pereturan pemerintah dan jangan takut untuk melapor. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kewenangan terkait wajib lapor ketenagakerjaan yang mewajibkan setiap perusahaan melaporkan jumlah pekerja di perusahaan. Jika antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah bisa bergerak bersama tentunya setiap kendala bisa dilalui bersama. 

PP NOMOR 49 TAHUN 2020

Bagikan :